LONDON, Pena Katolik – Cafod menuduh Bank Dunia mempromosikan model pertanian yang menguntungkan agribisnis skala besar dengan mengorbankan petani miskin. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan hari ini, 28 April 2023, badan bantuan Gereja Katolik Inggris tersebut mengatakan bahwa Bank Dunia menuntut peraturan dan undang-undang yang mendukung perluasan pasar komersial untuk benih hibrida dan bahan kimia. Di sini lain, dukungan ini memaksa negara-negara miskin untuk membeli benih dan pupuk dari perusahaan global.
Cafod sering disebut juga Caritas Inggris, adalah bagian atau cabang dari Konfederasi Caritas Internationalis di Roma, Italia. Lembaga ini merupakan lembaga bantuan resmi Gereja Katolik di seluruh dunia. Cafod dalam pelayanannya tidak saja melayani kebutuhan di Inggris, namun mereka juga mendanai beragam karya kemanusiaan di seluruh dunia.
Laporan ini menemukan bahwa pendekatan yang dijalankan Bank Dunia tidak mendukung beragam kebutuhan petani miskin dan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan. Untuk menerima pinjaman dari Bank Dunia, negara harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk pengenalan program subsidi pertanian dan undang-undang sertifikasi benih.
Cafod mengatakan bahwa subsidi ini digunakan untuk membeli benih dan pupuk hibrida yang tidak terjangkau dari pasar komersial yang didominasi oleh agribisnis internasional. Empat perusahaan menguasai lebih dari 50 persen pasar benih global. Pada saat yang sama, undang-undang sertifikasi melarang petani untuk memperbanyak dan menjual benih mereka sendiri di pasar informal.
“Program-program ini menguras sumber daya pemerintah, dan mengunci petani untuk bergantung pada pupuk kimia yang tidak terjangkau dan merusak lingkungan”, kata laporan tersebut.
Di Afrika, 80 persen petani bergantung pada pasar informal dan tradisi pertukaran benih dalam masyarakat – praktik yang terancam oleh kebijakan Bank Dunia. Ruth Segal, pimpinan Cafod mengatakan: “Selama berabad-abad, petani telah berbagi benih dan membudidayakannya sehingga mereka dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat dan menanam makanan yang bermanfaat bagi komunitas mereka.”
“Tapi pendekatan kuno ini secara sistematis dihancurkan oleh Bank Dunia karena menguntungkan bisnis besar daripada mengatasi kelaparan.”
Cafod mengatakan bahwa Bank Dunia mengukur keberhasilannya berdasarkan dominasi pasar benih oleh sektor swasta. Namun, di tiga negara Afrika di mana 100 persen benih dipasok oleh perusahaan swasta pada tahun 2014 – Burkina Faso, Zambia dan Ghana – jumlah orang yang menghadapi kelaparan meningkat selama empat tahun ke depan.
Laporan tersebut menemukan bahwa dokumen internal Bank mengakui dampak dari kebijakannya – termasuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh promosi pupuk industri.
“Staf Bank Dunia telah berulang kali menyuarakan keprihatinan tentang kelayakan model ini dalam makalah dan evaluasi internal selama beberapa dekade terakhir, namun tetap menjadi pendekatan yang dominan, berdasarkan pada narasi yang terus-menerus bahwa satu-satunya cara untuk memberi makan dunia adalah dengan mengintensifkan pertanian.”
Dario Kenner, analis utama Cafod tentang pembangunan ekonomi berkelanjutan dan rekan penulis laporan lainnya, mendesak pemerintah Inggris untuk menggunakan pengaruhnya pada Bank Dunia untuk mengakhiri undang-undang benih yang membatasi dan bias komersial.
“Tidak tepat bagi Bank Dunia untuk terus menggunakan uang publik untuk mengejar kebijakan yang menurut analisisnya sendiri tidak berjalan. Sudah waktunya bagi pemerintah Inggris untuk bangun dan mendesak Bank Dunia untuk mereformasi pendekatan
