MERAUKE, Pena Katolik – Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC menegaskan kepada pemerintah agar pemekaran daerah otonomi baru di Papua dengan pembentukan termasuk Provinsi Papua Selatan (PPS) nantinya harus berdampak baik terhadap kemanusiaan. Ia mengingatkan pemerintah, jangan jadikan pemekaran ini sebagai sarana berebut kekuasaan dan jabatan.
“Jangan sampai di masa mendatang kita hanya sibuk dengan jabatan dan kekuasaan, tapi manusia-manusia yang hancur,” kata Mgr. Mandagi di Merauke, Papua 5 Juni 2022.
Mgr. Mandagi berharap regulasi pembentukan daerah otonomi baru dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ia menyampaikan, pembentukan provinsi baru seharusnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaa.
“Pemekaran itu harus menjadi sarana bagi orang asli Papua di sini bisa bertumbuh dan berkembang dalam segala bidang, baik pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kalau itu, tentu saya setuju,” pungkasnya.
Ana Mahuze, Aktivis Perempuan Merauke, justru mempertanyakan manfaat pembentukan PPS. Ia melihat ada ancaman bagi perempuan dan anak asli Papua.
“Kalau ditanya tentang PPS, saya bisa setuju, bisa juga tidak setuju. Karena apa untungnya bagi kami khususnya perempuan dan anak Papua. Kalau tidak ada manfaat, kami justru merasa terancam,” kata dia.
Ana meminta pengambil kebijakan baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten agar dapat membuat regulasi yang dapat memproteksi orang asli Papua. Regulasi ini diperlukan sehingga orang asli Papua tidak merasa terancam atau bahkan populasinya berkurang.
