AMBOINA, Pena Katolik – Uskup Amboina, Mgr. Seno Ngutra menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil terhadap sekolah swasta, termasuk sekolah Katolik. Dalam pidatonya, ia mengungkap ancaman penarikan guru PNS dari sekolah-sekolah swasta yang dianggap diskriminatif.
Situasi ini, menurut beliau, kebijakan pemerintah berpotensi memaksa beberapa sekolah swasta untuk menutup operasionalnya.
“Kami hanya membantu pemerintah untuk mendidik anak-anak. Sebelum ada sekolah negeri, Gereja sudah mengajar anak-anak bangsa ini menjadi pribadi yang bermartabat,” tegasnya.
Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada sekolah-sekolah Katolik, tetapi juga sekolah Islam dan Protestan. Mgr. Ino menyerukan agar pemerintah menghentikan program tersebut, yang ia anggap merugikan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan.
Banyak sekolah Katolik di wilayah Maluku dan Maluku Utara yang mengandalkan guru PNS untuk mengajar. Jika guru PNS ditarik, keberlangsungan sekolah-sekolah tersebut bisa terancam.
“Kalau kebijakan ini dilanjutkan, sekolah-sekolah swasta bisa tutup. Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga masa depan generasi muda,” kata Mgr. Ino memperingatkan.
Mgr. Ino menekankan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Ia meminta seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, Gereja, dan organisasi keagamaan lainnya, untuk bersatu memperjuangkan hak anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.
