Oleh Frater Vincent Budi*
“Lebih baik tidak punya uang daripada tidak punya dusun.Gerakan melindungi dan mengelola sumber hak hidup ekonomi masyarakat lokal menjadi gerakan bersama semua pihak yang peduli. Dusun yang dilindungi dan dikelola dapat menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup, bukan sebaliknya uang dari hasil dari penjualan dusun.”
Pernyataan Almarhum Mgr John Philip Saklil yang menjadi Uskup Keuskupan Timika, Papua, sejak 2004 hingga 2019 itu masih kuingat benar, meski hal itu dikatakan dalam arahan umum Rapat Dewan Pimpinan Keuskupan Timika, 13 Februari 2017.
Secara tak terduga, Sabtu, 3 Agustus 2019, Mgr John Philip Saklil dipanggil Tuhan di Rumah Sakit Charitas, Timika. Seluruh umat di Tanah Papua dan Indonesia sedih, berduka dan terkejut dengan berita kedukaan itu. Fisik Mgr John yang tinggi besar, hitam, dan kuat luar biasa itu membungkus jiwa yang murah hati, penuh humor, kebapakan, dan seringkali tegas. Mgr John bukan saja figur yang penuh wibawa tetapi juga bapak yang mudah disapa, didekati, dan dimintai kasih. Masyarakat Suku Mee menamai beliau dengan nama adat “Gaiyabi” yang dapat diartikan sebagai konseptor, pembebas, penyelamat, pemersatu, perencana, pelindung, motivator, dan fasilator.
Mgr John lahir 20 Maret 1960 di Umar, Kabupaten Mimika. Bapak dari anak keempat dari sepuluh bersaudara itu adalah guru, perintis misi Katolik, yang dikirim oleh Misi Katolik Langgur ke Papua untuk mengajar anak-anak Papua sambil mewartakan Injil kepada masyarakat Papua. Mgr John yang menyelesaikan S-1 dan Pascasarjana Filsafat Teologi di STFT Fajar Timur, Abepura, adalah alumni kedua Fajar Timur yang terpilih menjadi Uskup setelah Mgr Aloysius Murwito OFM. Beliau ditahbiskan diakon di Gereja Tiga Raja, Timika, 17 April 1988, dan ditahbiskan imam di Gereja Kristus Terang Dunia, Yiwika, oleh Mgr Herman Muninghoff OFM. Sebelum ditunjuk Vatikan menjadi Uskup pertama Timika, beliau adalah Vikaris Episkopal atau Wakil Uskup wilayah bagian barat Keuskupan Jayapura.
Tahta Suci secara resmi melalui Paus Yohanes Paulus II mengumumkan berdirinya Keuskupan Timika (sebelumnya Kevikepan Wilayah Barat dari Keuskupan Jayapura) 19 Desember 2003. Dalam usia 43, Mgr John ditahbiskan menjadi Uskup Keuskupan Timika dengan moto tahbisan “Parate Viam Domine” (siapkan jalan Tuhan), 18 April 2004, oleh Mgr Leo Laba Ladjar OFM.
Wilayah kegembalaan Keuskupan Timika dibagi menjadi enam dekenat, Dekenat Moni (Puncak), Mimika (Agimuga), Paniai, Kammu (Mappi), Tigi, dan Teluk Cenderawasih, dengan 37 paroki serta beberapa kuasi paroki. Pada awalnya berdirinya, Keuskupan Mimika memiliki enam imam diosesan, dan sekarang, tahun 2019, keuskupan itu memiliki 28 imam diosesan, beberapa di antaranya merupakan inkardinasi dari keuskupan lain.
Tungku Api Kehidupan
Sebelum menjadi ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr John menjabat ketua Komisi Kepemudaan KWI (2009-2015), saat beliau membuat terobosan-terobosan yang menggerakkan orang muda melalui kegiatan Indonesian Youth Day, Papua Youth Day, Teluk Cenderawasih Youth Day, bahkan Asian Youth Day.
Saat mendampingi kaum muda sebagai tulang punggung Gereja masa depan, beliau juga terlibat aktif dalam kegiatan World Youth Day, Indonesian Youth Day, dan Papua Youth Day. Sesudah menjalani tugas di komisi kepemudaan, Mgr John mendapat kepercayaan untuk memimpin Komisi PSE KWI sejak 2015 yang sebenarnya berlaku sampai 2021.
Masalah-masalah sosial dan ekonomi menjadi masalah utama manusia yang sering kali dibiaskan dengan masalah yang tak terlalu penting seperti politik, yang maknanya sudah disempitkan menjadi sekedar perebutan dan pertarungan kekuasaan demi mendapatkan keuntungan. Menurut keterangan Pastor Biru Kira Pr yang saya baca di WA Grup Keuskupan Timika, sesuai kesaksian para uskup lainnya dalam berbagai kesempatan rapat di KWI, beliau bisa berdiri dan vokal menyuarakan apa yang menjadi keprihatinan dan pemikirannya, khususnya di Tanah Papua. Mgr John membuat kesimpulan bahwa yang dibutuhkan dan diperlukan masyarakat asli di Tanah Papua adalah “Gerakan Tungku Api Kehidupan,” gerakan yang bertumpu pada usaha perlindungan dan pengelolaan sumber hidup masyarakat asli yakni hutan, tanah, air, budaya, dan kekayaan alam lainnya.
Istilah “tungku api” digunakan sebagai simbol kesejahteraan hidup keluarga dan masyarakat adat Papua. Tungku api adalah bagian penting dalam rumah dan berada di ruang dapur dan ruang tamu. Api, yang dihasilkan dari pembakaran beberapa potong kayu di atas tungku, digunakan untuk pelbagai kepentingan antara lain memasak makanan. Rumah berasap menandakan tungku api menyala. Mgr John gunakan istilah tungku api sebagai simbol perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang menjamin kebutuhan dan kesejahteraan hidup masyarakat adat. Alam menyediakan hutan, tanah, sungai, rawa, dan laut serta segala isinya yang dapat diolah dan disajikan untuk kesejahteraan hidup manusia.
Mgr John mengatakan, tungku api sangat penting untuk pengelolaan hasil alam untuk kebutuhan hidup manusia setiap hari. “Tungku api menyala kalau kekayaan sumber alam dijaga, dirawat, dan diolah dengan layak dan bermartabat untuk kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia.”
Menurut Mgr John, pengertian tungku api juga bagi dusun, karena dusun sebagai tempat mengelola hasil yang diperoleh dari tanah, hutan, sungai, rawa, laut, yang menjadi milik masyarakat adat pemilik dusun. Tungku api tetap menyala sejauh dusun dijaga dan digunakan sebagai sumber kesejahteraan hidup masyarakat adat. Kekayaan alam di dusun bukan hanya menjamin kehidupan manusia tetapi juga memberi kehidupan bagi segala jenis makhluk hidup di darat, laut, dan udara.
Mgr John melihat, perubahan zaman mengakibatkan sumber kehidupan yang berasal dari kekayaan alam di dusun terancam hilang. Di perkotaan, khususnya di pusat-pusat perkotaan kabupaten, tanah dan dusun masyarakat adat nyaris terjual habis untuk kepentingan pembangunan dan kebutuhan pertambahan penduduk dari luar yang meningkat drastis. Di luar perkotaan, pemerintah mengizinkan investasi oleh pengusaha luar secara besar-besaran untuk logging, perkebunan, persawahan, penebangan pohon serta tambang seperti yang terjadi di Kabupaten Mimika (PT Freeport), Nabire (tambang emas ilegal), Kerom (pembalakan kayu), dan Timika.
Masyarakat adat (dusun) semakin kehilangan dusun sebagai sumber ekonomi dan kelestarian ekosistem alam. Penerbangan dan penggusuran hutan untuk pelbagai kepentingan hidup dan pembangunan suatu daerah turut mengorbankan kehidupan masyarakat adat yang masih menggantungkan hidupnya pada kekayaan alam di sekitarnya. Menurut Mgr John, di tengah perubahan arus tersebut, masyarakat dusun (adat) belum mampu menjamin dirinya untuk hidup dengan cara baru. Kompensasi penyerahan dan penjualan dusun belum menjamin cara hidup baru selain ketergantungan hidup masyarakat pada sumber kekayaan alam yang tersedia.
Mgr John juga sangat prihatin dengan berbagai krisis pangan dan ekologi saat ini yang tampak dalam perubahan iklim, rendahnya produksi bahan pangan, kerusakan sumber pangan, hilangnya sumber hayati, habisnya sumber daya alam, munculnya penyakit dan gizi buruk, rentannya lingkungan dan meningkatnya jurang antara kaya dan si miskin dalam kehidupan masyarakat adat. Selain itu, sumber daya alam di dusun terancam menipis, karena lahan atau tanah nyaris terjual habis untuk kepentingan pembangunan dan kebutuhan penduduk dari luar (urbanisasi) yang terus meningkat drastis. Gerakan Tungku Api adalah gerakan yang bertumpu pada usaha perlindungan dan pengelolaan sumber hak hidup masyarakat asli (hutan, tanah, air, budaya, dan kekayaan alam).
Dalam gagasan Gerakan Tungku Api ini, Mgr John selalu berpesan kepada seluruh umat di Keuskupan Timika, khususnya masyarakat asli yang masih punya tanah atau dusun, dan masyarakat asli lain baik di Papua atau tempat lain, “Jangan hidup dari hasil jual tanah dan dusun tetapi hidup dari hasil olah tanah dan dusun.” Pesan khusus Mgr John ini merupakan tanda keberpihakan Gereja dan rasa solidaritas Gereja kepada masyarakat asli yang semakin termarginisasi (tersingkirkan) dengan berbagai arus perkembangan globalisasi dan modernisasi di Tanah Papua seperti urbanisasi, transmigrasi dan kapitalisasi industri.
Melalui arahan dan pemikiran Mgr John, Keuskupan Timika meluncurkan program pengembangan sosial ekonomi yang disebut “Gerakan Tungku Api Kehidupan,” yang awalnya dijalankan oleh Keuskupan Agats dan Keuskupan Timika, dan kemudian menjadi gerakan bersama di Indonesia. Komisi PSE Regio Papua menjadikannya sebagai tema Aksi Puasa Pembangunan (APP) 2017, dan kemudian sebagai Ketua Komisi PSE KWI Mgr John memperkenalkan gerakan itu dengan nama “Melindungi dan Mengelola Sumber Hak Hidup Ekonomi Masyarakat Lokal” sebagai arah dasar gerakan kerasulan PSE KWI yang visioner, profetis, dan profitis.
Dalam peringatan Hari Pangan Sedunia ke-37, 2017, di Timika, Mgr John menghimbau agar masyarakat mencintai pangan lokal dan membuka bazar 1001 aneka olahan makanan lokal berupa sagu, keladi, petatas, singkong dari tanah Papua sendiri, dan hentikan hidup ketergantungan pada beras yang notabene produk khas orang lain.
Warisan terbesar Mgr John kepada umat di Keuskupan Timika dan Papua adalah pesan moral keprihatinan untuk tidak menjual tanah atau lahan atau dusun secara sembarangan hanya untuk urusan ekonomi. Lahan atau tanah di dusun perlu dijaga dan dilindung serta diolah dengan baik untuk kehidupan sekarang dan akan datang, sebagai warisan anak cucu. Pesan beliau bukan hanya untuk orang asli Papua, tetapi untuk seluruh masyarakat asli yang mulai terkikis oleh arus pembangunan.***
*Calon imam diosesan Timika, Mahasiswa Pascasarjana STFT Fajar Timur, Jayapura
Artikel Terkait:
Uskup Timika dan Administrator Apostolik KAME Mgr John Philip Saklil meninggal dunia
