PenaKatolik.Com, KWI | Pada tanggal 3–7 November 2025, Gereja Katolik Indonesia menyelenggarakan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) ke-5 di Jakarta, dengan tema “Berjalan Bersama sebagai Peziarah Pengharapan: Menjadi Gereja Sinodal yang Misioner untuk Perdamaian”. Untuk membantu mewujudkan hasil sidang agung tersebut, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) memutuskan untuk menerbitkan Nota Pastoral di tahun 2026.
Nota Pastoral dibagi menjadi tiga bagian besar. Bagian pertama berisi ucapan syukur dan terimakasih atas karya agung Allah di tengah bangsa dan Gereja Indonesia. Bagian kedua memaparkan krisis multidimensi yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Bagian ketiga menyajikan arah pastoral atau respon Gereja Katolik Indonesia terhadap krisis multidimensi tersebut, yakni dengan berjalan bersama sebagai bangsa, merawat keadaban publik dan meneguhkan solidaritas kemanusiaan.
Syukur atas Karya Allah
Bangsa Indonesia bersyukur atas perjalanan sejarah yang telah merdeka selama delapan puluh satu tahun. Kita bersyukur atas masyarakat yang masih merawat budaya luhur bangsa: gotong royong, kesediaan saling menolong, kesabaran berdialog di tengah perbedaan, dan ketahanan keluarga serta komunitas lokal beserta kearifan budayanya.
Kita juga bersyukur atas perjalanan sejarah Gereja Katolik di Indonesia yang kini sedang menyongsong 500 tahun kehadirannya di Nusantara pada 2034. Sejak awal Gereja Katolik Indonesia memiliki tiga medan karya misi yang amat penting: pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial dalam kerjasama dengan berbagai pihak yang berkehendak baik.
Di banyak wilayah, Gereja hadir sebagai sahabat masyarakat melalui sekolah, perguruan tinggi, asrama, klinik, rumah sakit, panti, koperasi, credit union, kelompok tani, nelayan, pendampingan buruh migran dan perantau, pendampingan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan sosial bagi masyarakat luas tanpa membedakan agama dan golongan.
Gereja juga terlibat dalam advoksi kebijakan publik terkait dengan kelestarian ekologi, perlindungan masyarakat adat, penanganan perdagangan manusia, serta resolusi konflik dan promosi perdamaian. Karya-karya ini patut disyukuri karena menjadi tanda konkret bahwa iman Katolik tidak berhenti di ruang ibadat sekitar altar, melainkan mengalir ke tengah kehidupan di tengah pasar.
Namun rasa syukur tidak boleh membuat kita lupa pada pekerjaan rumah yang masih tersisa: kemiskinan, ketimpangan sosial dan gender, korupsi, bencana ekologis, konflik sosial, perselisihan dan kekerasan (di Papua), pelanggaran hak asasi manusia, menurunnya kualitas demokrasi, serta berbagai bentuk pengabaian dan perampasan martabat kelompok-kelompok yang rentan. Syukur yang sejati menuntut kejujuran untuk melihat kenyataan sekaligus keberanian kreatif untuk memperbaikinya.
KRISIS MULTIDIMENSI
Indonesia adalah bangsa besar yang kaya akan keberagaman dan potensi sumber daya. Tetapi kini kita tengah dihadapkan pada gelombang krisis multidimensi yang mengancam fondasi kehidupan bersama, mulai dari masalah sosial, teknologi, ekonomi, ekologi, politik, dan krisis nilai-nilai luhur. Hal ini terungkap dalam rapuhnya etika publik, dampak negatif disrupsi digital, hingga krisis nurani dan ringkihnya fondasi kepemimpinan, ketidakadilan gender termasuk dalam kepemimpinan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, serta program yang meminggirkan kelompok lemah dan marginal seperti perempuan, kelompok disabilitas, anak, dan masyarakat adat.
Di sektor ekonomi, saat ini kita masih menjumpai ketimpangan yang melebar, kemiskinan serta eksploitasi sektor pekerja informal yang minim akan perlindungan sosial negara. Di bidang ekologi, daya dukung lingkungan terus melemah, deforestasi, konflik agraria, dan perubahan iklim memicu krisis ekologi yang akut.
Bangsa ini juga mengalami keletihan moral. Pragmatisme, sekularisme, dan eksklusivisme keagamaan mengikis nilai-nilai luhur Pancasila, menggantikannya dengan relativisme situasional yang merusak keadaban publik. Kumpulan gejala ini berhulu pada krisis kepemimpinan yang berimbas langsung pada kualitas demokrasi yang kian surut dan kebijakan yang salah kaprah, yaitu kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat (bonum commune), tapi mengabdi pada kepentingan elite. Bila politik dimaknai hanya sebagai prosedur dan angka-angka tanpa landasan moral, kebijakan publik yang lahir cenderung berjarak dari kebutuhan dan keseharian rakyat.
ARAH PASTORAL GEREJA KATOLIK INDONESIA
Krisis multidimensi yang sedang melanda Indonesia adalah panggilan darurat bagi seluruh elemen bangsa. Untuk menghadapi ini tidak cukuplah respons yang bersifat parsial. Kita perlu mengambil tindakan dengan pendekatan holistik dan terpadu yang melibatkan seluruh potensi pemangku kepentingan: pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, institusi keagamaan, termasuk Gereja Katolik Indonesia.
Pertama, reorientasi perutusan. Gereja perlu menegaskan kembali keberpihakan profetis dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia.
Kedua, advokasi sosial dan teknologi. Gereja berkomitmen membangun jaring pengaman sosial dan memperkuat protokol perlindungan bagi kelompok rentan (safeguarding). Pembentukan Sekretariat Papua menjadi langkah konkret merespons krisis kemanusiaan. Di ruang digital, Gereja perlu hadir sebagai “rumah sakit lapangan” yang menyediakan literasi kritis dan ekosistem digital yang aman.
Ketiga, kemandirian ekonomi dan pertobatan ekologis: Mewujudkan komitmen sebagai Gereja yang memberdayakan, memperkuat advokasi kebijakan publik untuk melawan ketidakadilan. Gereja – dimulai dari dirinya sendiri – mendorong pertobatan ekologis, menolak eksploitasi alam, dan menggalang solidaritas mitigasi bencana serta transisi energi terbarukan.
Keempat, pendidikan politik dan karakter. Gereja mengambil peran aktif dalam pendidikan politik etis non-partisan dan kaderisasi kepemimpinan kaum muda. Pembentukan kelompok ahli (think tank) diamanatkan untuk mengawal kebijakan publik. Di ranah nilai, keluarga dikembalikan fungsinya sebagai sekolah iman pertama, diiringi pendidikan karakter berbasis Pancasila dan penguatan perjumpaan lintas iman.
SAGKI V menegaskan bahwa Allah hadir dan menyapa umat-Nya bukan dalam ruang yang steril, melainkan dalam realitas kehidupan yang penuh luka, pergulatan, dan harapan. Gereja perlu menghidupkan pengharapan, menghadirkan kasih dan keadilan serta peradaban damai di tengah masyarakat. Demi tercapainya tujuan ini, Gereja perlu bekerjasama dengan semua orang yang berkehendak baik serta menjadi mitra kritis Pemerintah.
Penutup
Semoga Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 2026 ini memandu Gereja Indonesia untuk menyalakan terang dan menggerakkan komunitas pengharapan dalam rangka mewujudkan hasil-hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2025 dengan merespons tantangan dan perubahan zaman.
Gereja di setiap regio, keuskupan, dan paroki di seluruh Indonesia didorong untuk menerapkan Nota Pastoral ini, sehingga nilai-nilai kristiani menjadi relevan dan nyata dalam menanggapi situasi dan tantangan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Marilah kita terus berjalan bersama penuh harapan dan keberanian kreatif di tengah dinamika bangsa demi kesejahteraan bersama yang makin baik.
