TIMIKA, Pena Katolik – Uskup Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos, OSA, menjadi salah satu tokoh yang menolak program perluasan lahan kelapa sawit di Papua. Proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kini gencar dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Papua. Ia menilai perkebunan sawit menyusahkan masyarakat, juga merusak ekosistem hutan Papua.
Menurutnya, perluasan perkebunan sawit akan membuka jalan bagi pengerukan kekayaan alam lain yang terkandung di tanah Papua.
“Mayoritas masyarakat Papua bergantung pada alam sebagai sumber penghidupan—bercocok tanah, berburu. Mereka tidak akan bisa hidup dengan program jangka panjang pemerintah ini,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Keuskupan Timika, Jalan Cenderawasih, Mimika, Kamis 8 Januari 2026.
Mgr. Bernardus menegaskan bahwa dampak serius akan dirasakan masyarakat adat dan keberlanjutan ekosistem hutan. Ia berharap seluruh gubernur dan bupati se-Tanah Papua menyatakan sikap tegas seperti Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, yang menolak program sawit.
“Pernyataan itu harus diikuti dengan tindakan nyata, termasuk penindakan terhadap oknum yang berusaha memberikan izin pengembangan hutan sawit,” tegasnya.
Mgr. Bernardus mengingatkan pemerintah, agar menghentikan praktik pembangunan yang mengatasnamakan masyarakat, namun justru mengabaikan hak-hak mereka.
“Praktik seperti pembangunan perkebunan sawit hanya menyisakan penderitaan jangka panjang bagi masyarakat adat,” katanya.
Untuk membatasi pengembangan sawit secara optimal, Mgr. Bernardus menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang telah menggunduli separuh hutan di ujung Timur Indonesia. Evaluasi itu, menurutnya, harus mencakup transparansi manfaat ekonomi yang diperoleh.
“Lebih baik dilaporkan secara terbuka: berapa keuntungan dari kebun sawit yang sudah ada, digunakan untuk apa, dan berapa persen yang benar-benar kembali kepada rakyat,” ujarnya.
Isu pengembangan sawit di Papua memang menuai kritik luas, terutama dari masyarakat yang menggantungkan hidup pada tanah adat. Kekhawatiran semakin besar karena pengembangan sawit dikaitkan dengan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Masyarakat Papua takut program sawit akan melahirkan bencana serupa, yang pada akhirnya tidak menimpa para pengambil keputusan, melainkan masyarakat kecil.
