JABALPUR, Pena Katolik – Uskup Jabalpur, Mgr. Gerald Almeida dan seorang biarawati Katolik di negara bagian India tengah luput dari upaya untuk penangkapan dan menahan mereka. Upaya penangkapan ini setelah pengadilan tinggi India menolak mencabut jaminan dari tuduhan untuk keduanya. Mereka dituduh mengubah anak-anak miskin di rumah penampungan yang mereka dikelola di keuskupan.
Mahkamah Agung pada 14 Agustus 2023 menolak untuk mencabut perintah Pengadilan Tinggi Madhya Pradesh. Pengadilan sebelumnya memberikan jaminan kepada Mgr. Almeida dan Suster Liji Joseph dari Kongregasi Bunda Karmel pada 22 Juni 2023.
“Perintah Mahkamah Agung sekali lagi membuktikan bahwa kami bisa mendapatkan keadilan,” kata Pastor Thankachan Jose, seorang imam diosesan yang memantau kasus yang ini.
Pemerintah Madhya Pradesh, yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata yang pro-Hindu, dan Komisi Nasional Perlindungan Hak Anak (NCPCR) berusaha agar uskup dan suster itu ditahan setelah mereka dituduh melanggar undang-undang anti-konversi (perpindahan agama) dengan ancaman hukumannya sampai 10 tahun.
Dalam pengaduan tanggal 30 Mei, Priyank Kanoongo, ketua NPCR, menuduh uskup dan suster itu berusaha untuk mempertobatkan anak-anak miskin di panti asuhan yang dikelola Gereja. Kanoongo melontarkan tuduhan tersebut setelah serangan mendadak di Institut Perawatan Anak Asha Kiran (Ray of Hope) di bawah Keuskupan Jabalpur pada 29 Mei.
Panti asuhan merawat anak-anak miskin yang ditemukan berkeliaran di stasiun kereta api dan menampung 47 anak pada saat penggerebekan. Namun, Pengadilan Tinggi Madhya Pradesh mempertanyakan mengapa Kanoongo mendaftarkan kasus tersebut. Di bawah Undang-Undang Kebebasan Beragama Madhya Pradesh tahun 2021, pengaduan terhadap upaya pindah agama harus diajukan oleh orang yang pindah agama atau anggota keluarga.
Sehubungan dengan hal ini, pengadilan memberikan jaminan antisipatif kepada prelatus dan biarawati itu, sebuah ketentuan hukum di India memungkinkan seorang terdakwa untuk mengajukan jaminan sebelum ditangkap. Namun, pemerintah negara bagian ini mengajukan banding atas langkah ini, pada 14 Agustus 2023. Putusan MA mempertanyakan keabsahan gugatan awal ini.
Pemerintah negara bagian ini kemudian menuduh Mgr. Almeida dan Suster Joseph memberikan pendidikan agama di panti asuhan dalam upaya untuk menahan mereka. Namun, mahkamah agung mengatakan bahwa “pemerintah negara bagian masih dapat mengajukan gugatan independen”, sehubungan dengan tuduhan tersebut. Pastor Jose mengatakan dua tuduhan tambahan itu juga dibuat-buat.
“Tuduhan kekejaman dan memberikan pendidikan agama sama sekali tidak benar seperti dugaan kasus perpindahan agama,” kata Pastor Jose.
Pengadilan Tinggi mencegah polisi mengambil tindakan paksa terhadap prelatus itu. Para pemimpin Gereja telah menuduh panel hak anak federal dan negara bagian melakukan perburuan untuk mendiskreditkan sekolah, asrama, dan panti asuhan Kristen dengan mendaftarkan kasus palsu di bawah undang-undang anti-konversi.
Orang Kristen hanya berjumlah 0,29 persen dari lebih dari 72 juta populasi di Madhya Pradesh dan lebih dari 80 persen dari mereka beragama Hindu.
