Uskup Agung Merauke Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC (batik hitam putih) tengah berbincang dengan Presidium Bidang Komunikasi Politik ISKA AM Putut Prabantoro (pakaian hitam) dan Sekretaris Uskup Agung Merauke Pastor John Kandam (batik merah) di Sekretariat Keuskupan Agung Merauke (PEN@ Katolik/gsk)
Uskup Agung Merauke Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC (batik hitam putih) tengah berbincang dengan Presidium Bidang Komunikasi Politik ISKA AM Putut Prabantoro (pakaian hitam) dan Sekretaris Uskup Agung Merauke Pastor John Kandam (batik merah) di Sekretariat Keuskupan Agung Merauke (PEN@ Katolik/gsk)

Sebagai bentuk kontribusi untuk menyelesaikan masalah Papua dengan cepat, damai, tanpa dendam dan dalam ikatan NKRI, Uskup Agung Merauke Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC mengundang Paus Fransiskus datang ke Keuskupan Agung Merauke, jika Paus mengunjungi Indonesia setelah tertunda dari jadwal semula karena pandemi, dan jika Wilayah Papua Selatan menjadi provinsi tersendiri.

Mgr Mandagi menegaskan undangan itu saat menerima kunjungan Pendiri Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI) AM Putut Prabantoro, yang juga Presidium Bidang Komunikasi Politik ISKA (Ikatan Sarjana Katolik Indonesia), di kediamannya, Merauke, 1 Juni.

Dalam pertemuan itu, Mgr Mandagi menginformasikan bahwa sebagai Uskup Agung dia akan menerima “Pallium” dari Paus, 22 Juni 2021. Mgr Mandagi diangkat sebagai Uskup Agung Merauke oleh Paus Fransiskus di bulan November 2020, namun merangkap jabatan sebagai Uskup Amboina. Ketika terjadi konflik sosial di Maluku, Mgr Mandagi merupakan salah satu tokoh sentral perdamaian di wilayah itu.

Wilayah Papua Selatan menjadi provinsi baru hasil pemekaran di Papua adalah pemecahan strategis dan penyelesaian atas masalah Wilayah Papua termasuk konfliknya, kata Mgr Mandagi, yang ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Papua tidak seperti suara-suara para propagandaris dan pendukung pemisahan diri Papua dari NKRI.

“Kami di Wilayah Papua Selatan hidup dalam damai, toleran, dan kerukunan antarsuku sungguh terlihat. Konflik bukan berada di Wilayah Selatan. Dunia harus tahu Papua itu seperti apa dan saya ingin menegaskan bahwa Papua adalah wilayah NKRI. Saya ingin Papua diselesaikan secara damai, cepat dan tanpa dendam,” ujar Mgr Mandagi.

Mgr Mandagi mengaku melihat ketidakadilan dalam distribusi dana otsus dan digunakan tidak secara bijak sehingga menghambat pembangunan daerah-daerah di Papua. “Rentang kendali pemerintahan untuk Papua dengan wilayah yang begitu luas, merupakan alasan lain, karena sangat tidak efektif untuk pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat,” kata uskup yang melihat sebagian pemimpin daerah di Papua kurang memberikan contoh yang baik dan bijak bagi masyarakatnya.

Yang paling parah, lanjut Mgr Mandagi, adalah stigma buruk atas Papua dari dunia luar yang berdampak pada Wilayah Papua Selatan yang damai dan aman. “Kami (Wilayah Papua Selatan) sangat kaya dengan alamnya. Kami ingin mengelola dana dari pemerintah, apapun namanya, untuk pembangunan bagi kesejahteraan rakyat,” kata uskup.

Mgr Mandagi menambahkan, “Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana itu sangat dimungkinkan jika Papua Selatan jadi provinsi sendiri. Papua Selatan akan menjadi contoh bagi wilayah Papua lain terkait dengan percepatan pembangunan dan bermanfaat bagi semua rakyat. Saya ingin tunjukkan kepada dunia bahwa masyarakat Wilayah Papua Selatan sangat bertanggung jawab atas hidupnya. Oleh karena itu, Wilayah Papua Selatan akan fokuskan diri pada pendidikan sebagai salah satu program prioritas.”

Putut Prabantoro menginformasikan kepada Mgr Mandagi bahwa dia telah mengadakan Peringatan Hari Lahir Pancasila dengan menyerahkan buku Masyarakat Pancasila pada para tokoh masyarakat di Titik Nol Kilometer Indonesia, Sota, Merauke. Lulusan Lemhannas PPSA XXI itu adalah editor buku karya Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo, mantan Gubernur Lemhannas dan sekaligus sesepuh TNI, itu. (PEN@ Katolik/getrudis saga keo)

PEN@ Katolik/gsk
PEN@ Katolik/gsk

1 komentar

  1. Pentingkan Suara Kenabian sebagai Gembala bagi Umatnya di Tanah Papua dari Merauke Papua.Bukan bertindak sebagai Pemerintah di atas tanah ini.

Tinggalkan Pesan