Semakin banyak pria, wanita dan imam Katolik ikut dalam protes di seluruh Myanmar melawan kudeta militer dua minggu lalu, dan menyerukan pembebasan pemimpin terpilih mereka Aung San Suu Kyi dan anggota pemerintah lainnya serta pemulihan demokrasi.
Ratusan umat Katolik berpawai di jalan-jalan kota utama negara itu, Yangon, 14 Februari, dan mendaraskan doa dan rosario, seperti dilaporkan oleh UCANEWS. Orang muda memegang plakat bertuliskan “Bebaskan Aung San Suu Kyi” dan “Kami mendukung CDM,” yang berarti gerakan pembangkangan sipil. Para biarawati berbagai kongregasi tunjukkan solidaritas dengan orang-orang Myanmar dengan berpawai di jalan-jalan, berdoa di biara-biara dan memberikan makanan ringan bagi pengunjuk rasa di Yangon dan tempat lain.
Di negara bagian paling utara, Kachin, daerah Kristen, para biarawati berdiri di pintu masuk kompleks gereja dan memegang spanduk bertuliskan “Tidak untuk kediktatoran” dan “Dengarkan suara rakyat” sementara pengunjuk rasa memenuhi jalan-jalan di Myitkyina, ibu kota negara bagian itu, 14 Februari.
Militer Myanmar merebut kekuasaan pada dini hari 1 Februari, setelah menahan para pemimpin yang terpilih secara demokratis dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang memerintah, yang dipimpin Su Kyi. Kudeta terjadi setelah beberapa hari ketegangan antara pemerintah sipil dan militer, yang mengklaim pemilihan umum November, yang dimenangkan NLD, adalah penipuan. Sejak itu penangkapan terus berlanjut.
Tuduhan terhadap Su Kyi termasuk kepemilikan walkie-talkie impor yang tidak terdaftar yang digunakan oleh staf keamanannya.
Tidak terpengaruh oleh pandemi dan melawan larangan pertemuan besar, ribuan orang dari semua lapisan masyarakat dari afiliasi agama turun ke jalan di seluruh negara yang sebagian besar beragama Buddha itu sejak protes skala besar pertama yang dimulai 6 Februari.
Pasukan keamanan mengintensifkan tindakan keras mereka terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta 15 Februari, ketika ribuan insinyur berbaris di jalan-jalan Mandalay, meneriakkan dan memegang tanda-tanda bertuliskan: “Bebaskan pemimpin kami,” “Siapa berpihak pada keadilan?” dan “Berhenti menangkap orang secara ilegal di tengah malam.” Minggu malam, militer mematikan internet di seluruh negara selama 8 jam.
Junta militer memperingatkan pengunjuk rasa di seluruh negeri bahwa mereka bisa menghadapi hukuman 20 tahun penjara jika menentang angkatan bersenjata. Hukuman panjang dan denda juga akan berlaku bagi mereka yang ditemukan menghasut “kebencian atau penghinaan” terhadap para pemimpin kudeta, kata militer. Perubahan hukum diumumkan saat kendaraan lapis baja muncul di jalanan beberapa kota.
Tanggal 14 Februari, Ketua Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan kepada militer dan polisi untuk memastikan hak berkumpul secara damai “dihormati sepenuhnya” dan para demonstran “tidak dikenakan pembalasan.” Stéphane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, “Laporan tentang kekerasan, intimidasi dan pelecehan yang terus dilakukan oleh personel keamanan tidak dapat diterima.”
Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar, Thomas Andrews, menulis di Twitter, “seolah-olah para jenderal telah menyatakan perang terhadap rakyat Myanmar: penggerebekan larut malam, penangkapan meningkat, mematikan internet, konvoi militer memasuki komunitas-komunitas.” Dia menggaris bawahi, “Ini tanda-tanda putus asa. Perhatikan para jenderal: Kalian AKAN dimintai pertanggungjawaban.”(PEN@ Katolik/pcp/Robin Gomes/Vatican News)
