Dorongan para pendukung Presiden Rodrigo Duterte untuk membuat pemerintahan revolusioner hanya akan membawa “kekacauan” bukan perbaikan, para uskup Katolik memperingatkan. Direktur Caritas Filipina yang juga Uskup Kidapawan Mgr Jose Colin Bagaforo mengatakan bahwa hal itu “tidak hanya menghasut, tetapi juga merusak pemerintah.”
“Mendeklarasikan pemerintahan revolusioner hanya akan membawa kekacauan pada pemerintahan yang sudah terkepung,” kata Mgr Bagaforo. “Ini tidak akan menyelesaikan masalah yang kami hadapi tetapi malah menggunakan rakyat Filipina sebagai pion untuk membenarkan kepentingan pribadi,” lanjut uskup itu.
Senada dengan Mgr Bagaforo, Administrator Apostolik Keuskupan Agung Manila Mgr Broderick Pabillo mengatakan usulan itu “tidak adil dan tidak bermoral.” Melalui Radio Veritas yang dikelola Gereja, Mgr Pabillo mengatakan, “Itu menghasut. Itu berarti pengkhianat bagi negara.”
Sebaliknya para uskup mendesak pemerintah untuk fokus pada hal-hal mendesak seperti menangani krisis kesehatan virus corona. “(Mereka) harus fokus pada pandemi, krisis kesehatan yang sedang berlangsung di negara itu daripada mendirikan pemerintahan revolusioner,” kata Uskup Agung Ozamiz Mgr Martin Jumoad.
Sementara itu, Uskup Balanga Mgr Ruperto Santos mengatakan, usulan itu tidak hanya inkonstitusional, “tetapi pengakuan terbuka bahwa pemerintah saat ini gagal total.” Mereka, lanjut uskup itu, “ingin mengubah pemerintahan hanya untuk melantik pejabat pemerintah yang sama. Tidak ada akal, kosong dari akal manusia. Ini seperti pepatah anjing sama ikat lehernya berbeda.”
Mgr Bagaforo meminta warga Filipina untuk lebih waspada dan memastikan bahwa “alur penipuan” melawan demokrasi dan kesejahteraan rakyat diawasi dengan cermat. Prelatus itu menekankan pentingnya Duterte “dengan jujur mengungkapkan” kondisi kesehatannya.
“Bukan untuk keuntungan penerus dan pengkritiknya, tetapi untuk orang Filipina agar yakin bahwa kami punya eksekutif yang sehat, sesuai aturan, yang mampu melaksanakan keputusan dengan niat-niat terbaik bagi rakyat Filipina,” kata uskup itu.
Sekitar 300 orang berkumpul di Clark Freeport di Pampanga 22 Agustus 2020 untuk menyerukan pembentukan pemerintahan revolusioner yang akan dipimpin oleh Duterte.(PEN@ Katolik/pcp berdasarkan CBCPNews)
