Kardinal Oswald Gracias. Foto Keuskupan Pagadian
Kardinal Oswald Gracias. Foto Keuskupan Pagadian

Gereja Katolik India menyatakan kaget mendengar permintaan Komisi Nasional Wanita (NCW) milik pemerintah agar Sakramen Pengakuan Dosa dihapuskan, dengan mengatakan seruan itu merupakan campur tangan yang tidak semestinya dilakukan dalam isu yang vital dan sakral dalam kehidupan umat Katolik.

Permintaan itu, seperti dilaporkan oleh Robin Gomes dari Vatican News, disampaikan NCW kepada pemerintah India menyusul skandal yang muncul bulan lalu di negara bagian Kerala, India selatan, yang melibatkan empat imam Gereja Ortodoks Suriah Malankara yang dituduh menggunakan pengakuan dosa seorang wanita yang sudah menikah untuk memeras dan melakukan pelecehan seksual terhadapnya.

Ketua Konferensi Waligereja India (CBCI) yang juga Uskup Agung Bombay Kardinal Oswald Gracias mengeluarkan siaran pers tanggal 27 Juli 2018 yang mengatakan permintaan komisi itu tidak masuk akal.

Berbicara dengan Vatikan News, 30 Juli 2018, kardinal, yang juga ketua Federasi Konferensi-Konferensi Waligereja Asia (FABC), mengulangi pernyataan persnya bahwa “permintaan komisi itu memperlihatkan ketidakpahaman tentang sifat, makna, kesucian dan pentingnya Sakramen ini bagi umat kami.”

Ketua NCW Rekha Sharma merekomendasikan agar Perdana Menteri Narendra Modi dan beberapa menteri kabinetnya mengambil langkah-langkah guna menghapus praktik pengakuan dosa di Gereja-Gereja Katolik.

Kardinal Gracias mengatakan, Gereja Katolik “berhati-hati dan memiliki hukum yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan sakramen itu.” Larangan seperti itu, kata kardinal, akan langsung melanggar kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. “Saya merasa ini pelanggaran hak asasi manusia kami.”

Menurut kardinal, “jutaan umat di seluruh dunia, selama berabad-abad, bersaksi tentang manfaat spiritual yang mereka dapatkan setelah menerima Sakramen itu, dan mereka menerima rahmat, pengampunan dan kedamaian sebagai akibat Pengakuan Dosa.”

Dengan menyebut seruan itu sebagai “permintaan yang tidak masuk akal,” Kardinal Gracias berharap pemerintah akan pasti menolaknya.

Kardinal berusia 73 tahun itu mencatat permintaan NCW itu didasarkan pada beberapa insiden dalam Gereja Ortodoks Suriah Malankara, tapi ada lebih banyak isu perempuan di India yang sedang ditangani Gereja dan Gereja ingin bekerja dengan komisi itu untuk menangani perempuan yang mendapat perlakuan jelek, keselamatan perempuan, pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, membangun kapasitas perempuan serta sistem penyelamatan bagi perempuan yang babak belur karena dipukul.

Meskipun Sharma belum menarik tuntutannya, Kardinal Gracias optimis “suasana sekarang jauh lebih baik,” karena ketua komisi tidak mengulangi dan mendesak larangan itu. “Bahkan seorang menteri dengan terbuka mengatakan tidak setuju dengan permintaan ini,” lanjut kardinal.

Banyak suara mendukung Kardinal Gracias dalam memprotes permintaan untuk membuang Sakramen itu. Uskup Agung Trivandrum Kardinal Baselios Cleemis mengatakan, tidak ada orang yang bisa mempersoalkan hak konstitusional kaum minoritas dan merusak kelaziman agama mereka.

“Kalian tidak boleh membuat generalisasi dengan mengutip beberapa insiden. Jika ada kejahatan, hukum negara harus menghadapinya. Kalian tidak bisa menyalahkan kebiasaan agama dengan mengutip hal ini,” kata Kardinal Cleemis yang merupakan kepala Gereja Katolik Syro-Malankara. “Kami ingin tahu apa kata pemerintah persatuan tentang pendapat kepala NCW itu,” kata Kardinal.

Konferensi Para Uskup Kerala (KCBC) juga mengatakan permintaan NCW itu menyakiti perasaan beragama umat Katolik yang minoritas di negara itu. “Itu serangan terhadap iman dan praktek spiritual Katolik. Kami yakin rekomendasi itu tidak beralasan dan melanggar kehormatan serta kredibilitas umat Kristiani,” kata juru bicara KCBC Pastor Varghese Vallikkatt.

Uskup Agung Trivandrum dari ritus Latin Mgr Soosai Pakiam mengatakan, “Ketua NCW seharusnya tidak mendikte kalian menghapuskan ini (praktik keagamaan pengakuan dosa).”

Sharma, yang berada di Kerala pekan lalu untuk menemui orang-orang yang diduga korban pelecehan seksual oleh para imam, mengatakan banyak yang mengatakan kepadanya bahwa pengakuan dosa sering disalahgunakan oleh beberapa imam untuk mengeksploitasi umat beriman, terutama wanita.

Uskup Agung Bhopal Mgr Leo Cornelio mengatakan, komisi itu tidak memiliki alasan untuk menyerukan “penghapusan sesuatu yang dianggap suci oleh umat Katolik hanya karena ada sebuah penyimpangan.”

George Kurian, wakil ketua Komisi Nasional untuk Kaum Minoritas milik pemerintah juga mengkritik permintaan NCW dalam diskusi TV dengan mengatakan Konstitusi India “menjamin hak-hak tertentu untuk kaum minoritas dan tidak ada orang bisa mengambil hak itu.” Dia meminta orang-orang yang memegang posisi konstitusional yang tinggi untuk tidak membuat pernyataan seperti itu yang dapat menciptakan “kesalahpahaman di antara komunitas-komunitas minoritas.”

Juru bicara Syro-Malabar Pastor Jimmy Poochakat mengkritik Sharma dengan mempertanyakan bagaimana seseorang dengan posisi konstitusional bisa mengajukan rekomendasi seperti itu. “Dia tidak boleh menyakiti perasaan umat lain seperti ini. Hendaknya pemerintah menolak rekomendasinya dengan  cibiran yang layak diterimanya,” katanya.(pcp berdasarkan Vatican News)

Tinggalkan Pesan