Gereja, yang dalam sejarahnya dikenal karena memberi kontribusi besar bagi bangsa dan negara Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial-karitatif, “perlu berjerih payah dan bekerja keras dengan semua yang berkehendak baik, dan mengoptimalkan potensinya sendiri untuk berkiprah dan terlibat di banyak bidang dan lembaga publik.”
Pernyataan itu adalah bagian hasil pengamatan Pastor Doktor Peter C Aman OFM dalam Sidang Tahunan 2017 Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang dimulai dengan hari studi tiga hari dengan mendengar sharing dari Pastor Feliks Supranto SSCC, Jeirry Sumampaw dari PGI, dan Alisa Q Munawaroh Rahman dari Jaringan Gus Durian, serta diskusi di antara para uskup.
Sidang bertema “Menjadi Gereja Yang Relevan Dan Signigfikan: Panggilan Gereja Menyucikan Dunia” dan berlangsung 6-16 November 2017 di Jakarta itu dihadiri 35 uskup serta beberapa uskup emeritus.
Kondisi yang digambarkan para narasumber, tulis dosen Moral Kristiani di STF Driyarkara dalam laporan yang disebarkan oleh Dokpen KWI itu, “berpotensi menghancurkan bangunan kebangsaan” maka lewat diskusi para uskup merasa “Gereja ditantang untuk menjadi kekuatan masyarakat warga dalam memperjuangkan kebersamaan dan merawat Pancasila, demi mewujudkan keluarga bangsa Indonesia atas dasar Pancasila.”
Menurut pengamatan Direktur Komisi JPIC-OFM Indonesia itu, Gereja perlu mengupayakan pemurnian dan optimalisasi tugas Gereja dalam menyucikan dunia melalui perjuangan perwujudan nilai-nilai Pancasila sehingga “akan tetap relevan dan signifikan bagi dunia, khususnya Indonesia.”
Para gembala juga perlu semakin menyadari bahwa “padang rumput Indonesia semakin gersang.” Maka, mereka ditantang untuk tetap setia, menyerupai Sang Gembala Agung. “Para gembala berbau domba adalah tuntutan nyata, merajut kesatuan dan hadir dalam kehidupan umat; bahkan memberi terang pengarah atau menjadi suara hati dunia, seperti kata Paus Paulus VI,” tegas imam itu.
Ditambahkan, “Gereja diminta bersuara untuk keadilan dan perampasan hak-hak masyarakat, merevitalisasi organisasi-organisasi Katolik agar lebih terlibat dalam persoalan bangsa, serta meretas jalan bagi evangelisasi yang memperhitungkan soal-soal sosial, budaya serta keadilan sosial-ekologis.”
Pastor Aman mengamati, Gereja ditantang untuk keluar menebarkan kasih sayang tulus bagi masyarakat Indonesia, yang semakin eksklusif berdasar agama atau kepercayaan. “Berdialog dengan tulus, berbagi kebaikan tanpa ingin menguasai adalah pintu lebar bagi dialog iman dan perwujudan kebersamaan persaudaraan.”
Maka, tegasnya, Gereja Katolik ditantang untuk mengintegrasikan spirit dialog dalam kebijakan pastoral dan formasi tenaga pastoral ke depan. “Nilai-nilai Pancasila, yang memang sejalan dengan nilai-nilai Kristiani, dapat diangkat dalam pastoral dan refleksi teologis Gereja (teologi Pancasila).”
Yang juga diperlukan adalah memajukan kerja sama awam-hierarki dalam pendidikan nilai-nilai Pancasila serta mendorong awam untuk terjun ke bidang politik, ekonomi dan pemerintahan, mengasah kepekaan dan mendorong aksi: mewujudkan tugas dan tanggung jawab sosial awam Katolik agar menjadi pelaku keadilan dan pemulih keutuhan ciptaan, dan menggalakkan usaha pembangunan ekonomi dengan memperhatikan hak-hak masyarakat (adat), keadilan dan perlindungan lingkungan hidup.
“Mesti menjadi komitmen awam Katolik untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan antara yang kaya dan miskin, dan pencabutan hak-hak masyarakat serta kecemburuan sosial. Kerasulan kepada awam kaya perlu dilakukan. Kedamaian hanya dapat terwujud jika ada keadilan. Mewujudkan keadilan adalah saripati dari tugas mewartakan Injil. Pendampingan dan panduan pemimpin Gereja untuk awam agar berani terlibat di pelbagai lini kehidupan terasa makin perlu,” tegas Pastor Aman.
Bagian akhir pernyataan itu mengharapkan gembala Gereja menjadi promotor utama untuk mendekatkan Gereja dengan masyarakat, “agar Gereja tidak terkesan eksklusif, tetapi hadir dalam gerakan afirmatif melalui aksi sosial, pemberdayaan masyarakat serta membangun kebersamaan hidup demi mengikis kecemburuan, antipati dan penolakan.”
Kerja sama dengan pemerintah, pemimpin masyarakat atau adat dan agama menjadi pilihan penting untuk pemimpin Gereja. “Memajukan peran masyarakat awam, terutama tokoh-tokoh adat, yang sebenarnya masih signifikan, kendati sering diperalat korporasi,” tegasnya.
Selain itu, Komsos KWI melaporkan, Pastor Feliks Supranto SSCC, imam yang berkarya di pinggiran Tangerang, Banten, yang sehari-hari bergelut dengan persoalan dialog lintas agama, mengatakan, umat Katolik itu minoritas, “tapi kita harus menjadi minoritas kreatif yang mampu merawat Pancasila, sekaligus mampu memperkenalkan identitas Katolik secara benar bahwa kita juga warga negara yang baik.”
Dalam membangun relasi keagamaan, lanjut imam itu, orang perlu menghilangkan apriori dalam dirinya seraya berusaha menjadi ragi bagi yang lain.“Kita ini kadang-kadang sudah berpikir yang bukan-bukan. Padahal belum kenal, belum saling sapa,” jelas imam itu seraya meminta peserta sidang agar terlebih dahulu merubah pandangan-pandangan apriori.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas PGI Jeirry Sumampaw menegaskan, negara sedang mengalami semacam degradasi, masyarakat begitu mudah mengeritik pemimpin negara, lemahnya penegakan hukum, situasi sosial ekonomi yang rawan, kemiskinan di mana-mana, fenomena kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin, merajalelanya korupsi, merenggangnya relasi antarpenganut agama secara kualitatif, meningkatnya ujaran kebencian, dan kecenderungan meningkatnya pendidikan sektarian.
Dia mengajak para uskup dan peserta sidang untuk mulai terlibat aktif, terutama dalam penguatan dan pendampingan masyarakat. ““Masyarakat ini harus dijadikan sebagai subjek dan tidak sekedar menjadi penonton terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat saat ini,” tegasnya.
Alisa Rahman juga menegaskan adanya peningkatan insiden kekerasan dan intoleransi dalam 12 tahun terakhir, serta peningkatan jumlah legislasi yang rentan diskriminasi atas dasar prinsip mayoritas-minoritas, menguatnya intoleransi dalam masyarakat umum yang didasarkan pada sikap eksklusivisme dan ekstrimisme dalam beragama, terorisme, intoleransi, dan lemahnya penegakan hukum.
Mencermati dinamika sentimen agama di Indonesia yang terus berkembang, Alisa berharap para uskup dan pemimpin Gereja Katolik di Indonesia terus memperhatikan dinamika sentimen agama dalam politik Indonesia. “Kita membutuhkan peran pemuka agama yang lebih kuat, terutama untuk merespons situasi yang diprediksi tidak setenang seperti yang diharapkan,” kata Alisa.(paul c pati, berdasarkan laporan Dokpen dan Komsos KWI)
Foto-foto berdasarkan Website Dokpen KWI
