Seorang uskup berharap agar rencana studi pemerintah pada energi nuklir sebagai opsi pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan transparansi. Gagasan itu tidak menjadi masalah bagi Uskup Balanga Mgr Ruperto Santos selama itu dilakukan dengan benar. “Kami berharap studi kelayakan itu transparan, non-partisan dan tidak eksklusif,” kata Mgr Santos. Dalam perintah eksekutif 24 Juli yang diumumkan 29 Juli, Presiden Rodrigo Duterte membentuk komite untuk melakukan penelitian dan merumuskan strategi. Departemen Energi telah berusaha menambahkan energi nuklir ke sumber energi Filipina guna memenuhi kebutuhan listrik negara yang terus meningkat. Provinsi Bataan, sekitar 130 kilometer dari ibu kota Manila, adalah tempat bagi pembangkit nuklir kapur barus. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bataan, yang menghabiskan lebih dari $ 2 miliar itu selesai tahun 1984, tetapi tidak pernah digunakan setelah penggulingan Presiden Ferdinand Marcos, yang memerintahkan pembangunannya. Tuduhan korupsi juga dilontarkan di fasilitas nuklir 621-megawatt itu, termasuk masalah keselamatan di negara yang rawan bencana alam. Uskup Santos berharap penelitian itu akan menjelaskan keamanan energi nuklir di Filipina. “Ini bisa diselesaikan dengan kenyataan apakah negara kita siap, mampu dan aman untuk energi nuklir,” kata uskup itu.(PEN@ Katolik/pcp berdasarkan CBCPNews)
