PenaKatolik.Com | Keuskupan Agung Pontianak menetapkan enam anggota Tribunal Gerejawi untuk masa tugas 2026–2029.
Penetapan tersebut dilakukan melalui Surat Keputusan Administrator Apostolik Keuskupan Agung Pontianak Nomor 396.SK/SKR.KAP/KAP/XI/2026 yang ditandatangani Mgr. Samuel Oton Sidin, OFMCap, pada 16 November 2026.
Pelantikan dan pemberian berkat bagi para anggota Tribunal berlangsung di Kapel 12 Rasul, Keuskupan Agung Pontianak, Senin (16/11/2026), pukul 11.00 WIB. Dalam susunan baru tersebut, RP. Pius Barces, Lic.Iur.Can, CP, dipercaya sebagai Vikaris Yudisial atau Hakim Ketua.
Adapun lima hakim anggota yang ditetapkan adalah RD. Yohanes Paulus Arief Samara, RD. Antonius Bartolo Medias Arianto, RP. Gregorius Eddy, CP, RP. Alfred Dino Lamaroang, OFMCap, dan Sr. Muthia Lestari, SH, (Suster SMFA).
Dalam kesempatan tersebut, Mgr. Samuel Oton Sidin mengajukan pertanyaan kesediaan kepada para anggota Tribunal untuk menerima dan menjalankan tugas pelayanan Gereja selama tiga tahun ke depan.

“Kita berkumpul di tempat ini untuk memohon berkat secara khusus bagi para anggota Tribunal Keuskupan Agung Pontianak yang akan menjalankan tugas pelayanan untuk masa bakti 2026–2029,” ujar Mgr. Samuel.
Dia juga meminta para anggota melaksanakan tugas tersebut dengan tulus dan ikhlas hati. Seluruh anggota yang dilantik menyatakan kesediaan mereka dengan menjawab, “Kami bersedia.”
Surat Keputusan dibacakan oleh Sekretaris Keuskupan Agung Pontianak, RP. Adiantus Aloysius, CP. Dokumen tersebut memuat pertimbangan mengenai pentingnya keberadaan Tribunal Gerejawi dalam menjamin perlindungan hak-hak rohani umat Katolik serta kepastian hukum dalam kehidupan Gereja.
Dalam pertimbangannya, keputusan itu menyebutkan bahwa setiap anggota Gereja Katolik memiliki hak dan kewajiban rohani yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Oleh karena itu, perkara atau persoalan rohani di antara umat beriman yang muncul akibat kesalahan, pelanggaran, maupun kelalaian perlu diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum Gereja.
“Perkara maupun masalah rohani di antara umat beriman dalam Gereja yang timbul akibat kesalahan, pelanggaran, ataupun kelalaian perlu diselesaikan secara adil, cepat, dan murah,” demikian bunyi salah satu pertimbangan dalam Surat Keputusan tersebut.
Melalui keputusan itu, Administrator Apostolik sekaligus mengakhiri masa tugas anggota Tribunal periode 2023–2026 dan mengangkat susunan anggota yang baru untuk periode 2026–2029.
Para anggota Tribunal yang baru mendapat kewenangan untuk mengadili dan menyelesaikan perkara yang bersifat gerejawi dan/atau kerohanian dalam wilayah yurisdiksi Keuskupan Agung Pontianak. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus mengikuti ketentuan Kitab Hukum Kanonik dan prosedur yang berlaku.
Pengangkatan ini berlandaskan Kitab Hukum Kanonik 1983, khususnya Kanon 1401, Kanon 1402, serta Kanon 1419 sampai dengan Kanon 1425. Masa penugasan berlaku selama tiga tahun sejak tanggal penetapan.
Dengan penetapan tersebut, Tribunal Gerejawi Keuskupan Agung Pontianak memasuki periode pelayanan baru untuk menjalankan fungsi peradilan gerejawi sesuai dengan ketentuan hukum kanonik. (Samuel)***
Sumber: Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Pontianak.