MAUMERE, Pena Katolik — Tiga perguruan tinggi Katolik menggelar diskusi terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Pulau Flores menuai polemik. Forum yang diniatkan sebagai ruang akademis mendalam ini justru diwarnai aksi boikot dari warga dan pimpinan masyarakat adat terdampak yang menilai dialog tidak lagi setara.
Acara bertajuk Forum Panas Bumi Flores-Lembata tersebut diselenggarakan pada 23 Juli di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere. Dua universitas Katolik lainnya yang turut memprakarsai forum ini adalah Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung dan Universitas Katolik Indonesia (Unika) St. Paulus Ruteng.
Sejumlah pejabat pemerintah, akademisi, perwakilan PT PLN (Persero), hingga pengembang swasta hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, keterlibatan kampus-kampus ini bertentangan dengan seruan para pimpinan Gereja lokal dan masyarakat adat yang meminta lembaga pendidikan Katolik untuk tidak ikut serta. Mereka khawatir kehadiran pihak kampus justru memberi legitimasi bagi proyek yang dinilai merugikan warga sekitar.
Penduduk asli dan tokoh adat dari kawasan terdampak—seperti Mataloko, Ulumbu, Poco Leok, dan Sokoria—memilih untuk memboikot acara tersebut.
Warga merasa forum tersebut disinyalir bertujuan merevisi kerangka acuan operasional dan menyajikan proyek geotermal sebagai “keputusan final” yang tidak bisa diganggu gugat. Diskusi dinilai hanya dibatasi pada ranah mitigasi dampak, pembagian manfaat, atau penjelasan teknis belaka.
“Luka akibat dampak proyek yang sudah berjalan maupun yang direncanakan membuat dialog yang setara menjadi tidak mungkin lagi dilakukan dengan pemerintah, Gereja, maupun perusahaan pengembang,” tegas perwakilan masyarakat adat.
Sejak ditetapkan sebagai “Pulau Panas Bumi” oleh Kementerian ESDM pada tahun 2017 untuk memacu energi terbarukan dan menekan bahan bakar diesel, Flores menjadi salah satu wilayah konflik agraria dan lingkungan paling tajam di Indonesia. Warga di berbagai titik lokasi menyoroti ancaman nyata.
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Rektor IFTK Ledalero, Pastor Otto Gusti Madung SVD, menegaskan bahwa penyelenggaraan forum ini merupakan bentuk tanggung jawab Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat).
Pastor Otto membantah tuduhan bahwa forum ini digelar untuk menjinakkan penolakan warga.
“Forum ini bukanlah wadah untuk mengubah penolakan menjadi persetujuan. Sebaliknya, ini adalah ruang akademis untuk mendengarkan suara masyarakat, menguji klaim secara terbuka, dan memperdalam pemahaman publik atas persoalan riil di Flores,” ujar Pastor Otto.
Di sisi lain, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, yang hadir dalam forum tersebut menyampaikan komitmennya untuk mengevaluasi seluruh proyek panas bumi di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya mendengarkan suara penolakan dari warga tapak.
“Proyek harus dihentikan jika masyarakat menolaknya dengan keras. Saya menghargai jika suatu wilayah menolak. Kita tidak bisa memaksakan hal itu,” tegas Melki.
Meskipun pemerintah mempromosikan geotermal sebagai solusi listrik murah dan andal dalam transisi energi bersih, penolakan masif di lapangan menunjukkan bahwa proyek-proyek ini masih menyisakan jurang pemisah yang lebar antara target transisi energi nasional dan hak-hak dasar masyarakat adat di Flores.
