ROMA, Pena Katolik — Lebih dari 200 tokoh paling berpengaruh di dunia, termasuk para peraih Nobel, pakar internasional, ilmuwan, pemimpin agama, hingga mantan kepala negara, berkumpul di Capitoline Hill, Roma, pada Kamis 16 Juli 2026. Di tempat ini mereka menandatangani “Rome Declaration for an Unarmed and Disarming Peace”, deklarasi berisi respons atas ancaman geopolitik, yang dipicu oleh kombinasi senjata nuklir dan pesatnya perkembangan Kecerdasan Buatan (AI).
Inisiatif bersejarah ini menjadi puncak dari Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, simposiom international yang terinspirasi oleh Ensiklik Paus Leo XIV, Magnifica Humanitas. Simposium ini sebelumnya dimulai di Borgo Laudato si’, Castel Gandolfo, 15 Juli 2026. Pertemuan ini menekankan perlindungan martabat manusia di era digital.
Wali Kota Roma, Roberto Gualtieri, membuka sesi utama yang dilanjutkan dengan paparan lugas dari Profesor Daniel Holz dari University of Chicago. Ia menegaskan bahwa dunia sedang berada dalam periode bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ia menyuntikkan optimisme bahwa masih banyak langkah konkret yang dapat diambil untuk memperkuat keamanan global dari ancaman AI dan senjata nuklir.
Ancaman pengambilalihan keputusan krusial terkait senjata oleh teknologi juga menjadi sorotan utama. Vikaris Jenderal Roma, Kardinal Baldo Reina, menegaskan bahwa tidak ada mesin maupun algoritma yang boleh memegang kendali atas nasib eksistensial manusia. Menurutnya, kemajuan teknologi memang menawarkan peluang luar biasa bagi kesejahteraan, namun tanpa landasan etika, kemajuan tersebut dapat berubah menjadi instrumen pemusnah massal.
“Keputusan yang melibatkan hidup dan mati harus tetap berada di bawah kendali penuh manusia,” desak Kardinal Reina.
Nada serupa disampaikan oleh Romo Andrea Ciucci dari Akademi Pontifikal untuk Kehidupan, yang mengingatkan bahwa kecerdasan manusia dapat menciptakan karya agung sekaligus kehancuran fatal. Di sisi lain, Kardinal Silvano Maria Tomasi dan penerima Nobel Perdamaian, Maria Ressa, menggarisbawahi perlunya kompas moral di tengah perlombaan senjata modern.
David Gross, peraih Nobel Fisika, turut menyuarakan keprihatinan mendalam atas tingginya risiko perang nuklir saat ini dibandingkan 30 tahun lalu. Ia menyoroti runtuhnya berbagai perjanjian kontrol senjata serta perlombaan senjata di antara sembilan negara pemegang kekuatan nuklir. Membawa pesan kuat, Gross menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk mengingat rasa kemanusiaan demi kelangsungan hidup generasi mendatang.
Sesi tersebut ditutup dengan pesan menyentuh dari Duta Perdamaian Sharon Stone. Ia mengingatkan bahwa seiring bertambahnya kemampuan mesin, tanggung jawab moral para pembuatnya juga harus ditingkatkan.
“Martabat manusia bukanlah sebuah algoritma,” tegasnya.
Vatikan Menolak Nuklir
Perjalanan posisi dan pandangan Vatikan terhadap senjata nuklir mengalami evolusi yang signifikan. Posisi Vatikan pernah memberi sebuah toleransi bersyarat namun pada akhirnya menyampaikan penolakan total atas dasar moral dan etika di era modern.
- 1945–1963: Awal Era Nuklir dan Pacem in Terris
(Paus Pius XII dan Paus Yohanes XXIII)
Pasca-tragedi Hiroshima dan Nagasaki, Paus Pius XII memperingatkan bahaya radiasi nuklir. Puncaknya terjadi saat krisis rudal Kuba (1962), mendorong Paus Yohanes XXIII menerbitkan ensiklik Pacem in Terris (1963) yang menyerukan pembekuan dan larangan total senjata nuklir.
- 1965–1982: Prinsip Moral Penangkalan (Deterrence)
(Konsili Vatikan II dan Paus Yohanes Paulus II)
Melalui dokumen Gaudium et Spes (1965), Gereja mengecam keras perang total. Namun, pada 1982, Paus Yohanes Paulus II menyatakan di PBB bahwa kepemilikan senjata nuklir untuk penangkalan (deterrence) masih dapat diterima secara moral hanya sebagai langkah sementara menuju pelucutan senjata bertahap.
- 2010-an: Pergeseran Paradigma Moral
(Paus Benediktus XVI & Paus Fransiskus)
Vatikan mulai menilai bahwa teori penangkalan nuklir tidak lagi dapat diterima dan justru menciptakan ilusi keamanan yang berbahaya. Fokus bergeser pada dampak kemanusiaan yang destruktif dan pemborosan sumber daya dunia.
- 2017–Sekarang: Penolakan Total
(Paus Fransiskus)
Vatikan menjadi negara pertama yang meratifikasi Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) PBB pada 2017. Paus Fransiskus menegaskan pergeseran doktrin ini secara eksplisit: tidak hanya penggunaan, tetapi kepemilikan senjata nuklir pun kini secara resmi dinyatakan tidak bermoral (immoral).
Pandangan Vatikan kini sangat tegas bahwa keamanan dunia tidak dapat dibangun di atas ancaman kehancuran bersama (Mutually Assured Destruction). Vatikan secara aktif menuntut pelucutan senjata secara penuh dan mengalihkan dana militer global untuk mengatasi kemiskinan serta perubahan iklim.
