JAYAPURA, Pena Katolik — Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya (KOMISI) mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas peristiwa ledakan yang diduga bom di depan Gereja Katolik Santo Paulus Stasi Nabuni Mbamogo, Dekenat Moni-Puncak Jaya, Keuskupan Timika, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Perwakilan mahasiswa, Silas Nabelau, mengungkapkan bahwa insiden tersebut terjadi pada 17 Mei 2026. Benda yang diduga kuat merupakan bom jenis granat tersebut jatuh dan meledak di depan gereja, serta diduga dijatuhkan oleh aparat keamanan TNI-Polri dari Satuan Tugas (Satgas) Habema.
Ledakan tersebut melukai empat warga sipil, yakni Pit Pogau, Roni Nabelau, Pius Pogau, dan Luter Nabelau. Salah satu korban luka, Luter Nabelau, dilaporkan meninggal dunia setelah sempat berada dalam kondisi kritis.
“Luter Nabelau meninggal dunia saat proses pengobatan di RSUD SP1 Mimika pada Senin, 25 Mei 2026,” kata Silas Nabelau saat menyampaikan pernyataan sikap KOMISI di Kota Jayapura, Papua, Kamis (28/5/2026).
Menurut Silas, konflik bersenjata yang terjadi antara aparat keamanan dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sejak 2019 hingga 2026 ini telah memicu krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Intan Jaya. Konflik tersebut melumpuhkan berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga memicu gelombang pengungsian internal ke berbagai wilayah di Tanah Papua.
“Kehadiran militer bukan untuk mengamankan situasi. Namun mereka menjadi aktor utama yang mengacaukan situasi di Kabupaten Intan Jaya,” tegas Silas.
Ia menambahkan, merujuk pada Pasal 28A UUD 1945 serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengenai hak atas hidup dan keselamatan individu, banyaknya korban dari kalangan sipil ini mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran HAM yang serius.
Senada dengan Silas, mahasiswa lainnya, Hanes Mujizau, menyoroti masifnya pengiriman pasukan militer yang justru dinilai mengintimidasi warga lokal. Ruang gerak masyarakat untuk aktivitas sehari-hari, seperti berkebun dan berburu, kini menjadi sangat terbatas.
“Mereka hadir bukan untuk membuat masyarakat merasa aman tapi malah takut karena terlalu banyak militer yang dikirim ke sana,” ujar Hanes.
