Oleh: Sebedeus Mote
Dialog Jakarta-Papua telah menjadi salah satu kata kunci utama dalam diskursus penyelesaian konflik di Tanah Papua setidaknya sejak awal era Reformasi. Alm. Pater Dr. Neles Tebay dalam bukunya Dialog Jakarta-Papua, Sebuah Perspektif Papua, menegaskan bahwa dialog merupakan “sarana paling humanis demi menciptakan Papua tanah damai tanpa pertumpahan darah berkepanjangan”. Namun, lebih dari satu dekade setelah penerbitan buku tersebut dan riset LIPI Papua Road Map. tahun 2010, kesenjangan antara wacana dialog dan realitas implementasinya tetap menjadi problem sentral atau umum, banyak pihak tidak percaya.
Sebab itu dalam refleksi atas realitas dalam konteks tulisan ini, penulis ingin mengorek bagaimana harapan dan realitas dan sedikit menawarkan kerangka pemahaman yang lebih jernih tentang masa depan dialog Jakarta-Papua demi menciptakan perdamaian yang abadi. Dialog itu salah-satu solusi dari solusi lain, maka itu rakyat Papua siap dialog dengan Jakarta. Keyakinan ini juga sering menjadi tantangan, untuk menjawab akan kerinduan menjadi Papua Tanah Damai yang abadi bukan semu.
Landasan Konseptual
Dalam penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ada Empat Isu Sumber Konflik di Tanah Papua. mengidentifikasi empat akar persoalan konflik Papua yang hingga kini masih relevan, namun dalam penyelesaiannya “mase kaku”. pertama, problem marjinalisasi Orang Asli Papua (OAP) dan dampak diskriminatif yang dihasilkan; kedua, kegagalan pembangunan khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat; ketiga, kontradiksi antara konstruksi identitas politik dan sejarah versi Papua dan Jakarta; dan keempat, pertanggungjawaban atas kekerasan negara terhadap warga sipil di masa lalu ( Bdk, Riset LIPI. 2010, hlm. 43-58). Nah, kerangka ini penting karena disana menegaskan bahwa dialog bukanlah solusi instan.
Dialog itu bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses yang terus berkembang yang bertujuan untuk memfasilitasi pihak-pihak yang bertikai atau aktor-aktor. Kalau orang mau selesaikan masalah itu duduk bicara bukan baku tembak, itu hanya mendatang keguguran nilai kemanusiaan. Dalam hal menciptakan tanah yang damai di Papua, tidak perlu samakan dengan bangsa-bangsa lain didunia. Teori boleh kita belajar dari pandangan bangsa lain, tetapi praktek harus pakai cara dan gaiya kita orang Papua, dan harus konsisten bukan ruba sana sini dll.
Dalam konsep pemikiran Pastor Dr. Neles Tebay Pr, menekankan tiga prinsip kunci dialog yang sangat penting. Pertama, dialog harus dimulai dari level akar rumput yang melibatkan masyarakat Papua dari berbagai latar belakang bukan sekadar elit politik di Jakarta. Kedua, diperlukan dialog sektoral untuk permasalahan spesifik seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiga, dialog harus bersifat berjenjang dan bertahap, dimulai dari penyamaan persepsi tingkat paling dasar ( Lih.Tebay, 2009, hlm. 47).
Hal yang paling menarik menurut pemikiran Dr. Neles Tebay adalah pada pengakuannya terhadap realitas sosial yang terpecah-pecah, atau jalan masing-masing. Ia menyadari bahwa “masyarakat Papua tetap ego karena sukuisme mase menonjol dalam semua pergerakan dan untuk menyatukan kembali berbagai kelompok kepentingan akan menjadi tantangan” . Tanpa konsensus internal di kalangan masyarakat Papua sendiri mengenai posisi tawar mereka, mustahil untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Saling tidak percaya dan ketidakpercayaan, juga menjadi hambatan yang paling utama. Maka salah satu konsep paling penting yang dikemukakan dalam analisis tentang Papua adalah apa yang disebut sebagai dinding ketidakpercayaan yang tebal.
Dinding ini terbangun dari luka sejarah semenjak 1961, janji-janji pembangunan yang tidak terpenuhi, proyek-proyek infrastruktur yang tidak menyentuh kebutuhan dasar rakyat sekaligus masyarakat diseluruh Tanah Papua, serta kekerasan Negara Indonesia yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum dipertanggungjawabkan (Bdk, LIPI, 2010, hlm. 112) .Contoh nyata yang sekarang sedang terjadi ditanah ini adalah pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam beberapa tahun terakhir, Negara janjikan dengan hadirnya DOB situasi akan aman, masyrakat sejahterah dll. Namun kenyataan saat ini, tidak demikian. Hanya janji dan janji, semua problem belum bisa diselesaikan dengan baik oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wacana VS Tindakan
Pada bulan Januari lalu tahun ini, Senator Papua Bpk Mananwir Paul Finsen Mayor melontarkan kritik tajam bahwa “problem Papua bukan terletak pada kekurangan lembaga, melainkan pada ketiadaan ruang dialog yang jujur, tulus, dan setara antara negara dan rakyat Papua”. Ia menyoroti bagaimana pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP OKP) justru membuat “strukturnya makin gemuk, tapi fungsinya tidak terasa” . Beliau mengkritik hal yang sangat mendasar dari pengamatannya bahwa “Papua tidak pernah ditanya: sawit atau sagu? “Ia mengusulkan solusi sederhana namun radikal: “Presiden tinggal tanya saja, masyarakat Papua maunya apa? Itu harus dibicarakan langsung” .
Isu-isu utama mendasar yang terjadi adalah pelanggaran HAM, soal kesenjangan politik dan keamanan serta persoalan kekayaan alam, yang menjadi pusat dan sumber kehidupan orang asli Papua. Tantangan dialog juga datang dari level nasional, yaitu pada tahun 2010, Panglima Komando Regional Militer di Papua, Mayor Jenderal Hotma Marbun, secara eksplisit menyatakan permusuhannya terhadap dialog dengan mengatakan bahwa “dialog itu merusak integritas Negara Indonesia” dan menurut hemat penulis “jika ada oknum atau kelompok baik Papua maupun Indonesia yang tolak dialog maka secara tidak sadar menyetujui pemikiran Mayor Jenderal Hotma Marbun” yang otaknya lahirkan kekerasan dan perampasan, nyawa dan kekayaan hidup. Jadi walaupun hampir dua dekade telah berlalu, ketegangan antara pendekatan keamanan dan pendekatan dialogis tetap menjadi kontradiksi yang belum terselesaikan dalam kebijakan solusi menciptakan Papua Tanah Damai yang abadi, bukan yang sekedar damai yang angin berlalu.
Maka itu, dapat menyimpulkan bahwa dialog hanya sebatas wacana dan belum dapat direalisasikan karena konsep dialog belum jelas terlihat. hal ini mau menegaskan bahwa meskipun setiap pemerintahan pasca-Reformasi telah merespons masalah Papua dengan berbagai cara militerisasi, ekonomi, dan pembangunan, hanya pemerintahan Gusdur yang berhasil “menurunkan eskalasi konflik” secara signifikan (Bdk. Sihaloho. 2022, hlm. 98) dalam penelitiannya.
Bukti terbaru tentang kegagalan pendekatan selama ini datang juga dari laporan ANTARA pada April tahun 2026, yang mencatat insiden di Distrik Puncak, Papua Tengah pada 14 April 2026, yang menewaskan sembilan orang termasuk seorang balita. Wakil Ketua DPD Bapak Yorrys Raweyai juga menyatakan bahwa situasi ini adalah akumulasi masalah struktural yang belum ditangani secara komprehensif/holistik atau menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa bahkan 16 tahun setelah riset atau penelitian Papua Road Map LIPI, kebutuhan akan peta jalan yang jelas dan terimplementasi tetap mendesak kepada Negara ini. Maksudnya adalah bahwa negara saat ini hanya mengirim wacana, tindakan nyata mase nol, dalam penyelesaian konflik Papua.
Masa Depan Dialog
Dalam situasi yang tampak suram ini, mengajak untuk melihat dialog dari perspektif teologi harapan Jurgen Moltmann. Moltmann, yang mengalami sendiri pahitnya perang sebagai tawanan Perang Dunia II, mengajarkan bahwa “Allah adalah Allah yang berjanji untuk menciptakan masa depan yang baru dan lebih baik bagi umat manusia” . Harapan, dalam pandangan ini, bukanlah sekadar optimisme pasif, melainkan dorongan aktif untuk bertindak mewujudkan perdamaian.
Harapan adalah sifat dasar Allah. Dan harapan itu diarahkan pada masa depan bukan sekadar nostalgia masa lalu, karena harapan menggerakkan kita untuk bertindak. Harapan itu justru diuji oleh penderitaan . Dalam konteks Papua, ini berarti bahwa kegagalan dialog di masa lalu tidak boleh mematikan upaya untuk terus mendorongnya di masa depan (Lih. Aris Yeimo. 2023). Menurut hemat penulis, Dialog Jakarta-Papua, dalam kerangka yang ditawarkan oleh LIPI dan Dr. Neles Tebay, bukanlah sebuah konsep yang dangkal atau sekadar retorika belaka.
Ini adalah sebuah proses kompleks yang memerlukan pengakuan atas akar masalah struktural marjinalisasi, kegagalan pembangunan, kontradiksi sejarah, dan kekerasan negara masa lalu serta keberanian politik untuk mengatasinya. Dialog adalah salah-satu solusi dari sekian solusi dalam konteks penyelesaian persoalan Papua. “Dalam konteks tulisan ini, dialog yang dahulu terjadi yang diwakili oleh tim 100 itu berbeda, dengan isi dialog yang digagas disini” maksudnya sama. Maka itu orang Papua saat ini percaya bahwa di kemudian hari dialog akan terjadi, antara Papua-Jakarta atau Jakarta-Papua. Artinya dialog ini harus terjadi, Negara Indonesia harus bersedia dialog dengan Papua, dengan melibatkan negara lain.
Realitas hidup dan kehidupan sosial menunjukkan bahwa hingga pada tahun 2026 kesenjangan antara wacana dan implementasi tetap lebar. Dinding ketidakpercayaan dan saling tidak percaya masih kokoh berdiri diatas luka dan penderitaan rakyat Papua. Insiden kekerasan masih terus berulang. Namun, seperti diingatkan oleh teologi harapan bahwa keputusasaan bukanlah pilihan. Yang diperlukan adalah komitmen yang tulus dari semua pihak khususnya pemerintah Indonesia untuk mengubah dialog dari sekadar narasi menjadi praksis yang nyata dimulai dari langkah-langkah yang kecil bagi anggapan manusia sok pemikir namun konkret yaitu saling mendengarkan, saling mengakui luka masa lalu, dan saling membangun kepercayaan dari langkah demi langkah, jika tidak maka Tanah dan manusia Papua terancam punah, tidak ada damai yang abadi di negeri ini.
