JAKARTA, Pena Katolik – Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi se-Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap merespons situasi demokrasi terkini. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Romo Dr. Simon P Lili Tjahjadi membacakan penyataan seluruh civitas academica serta Alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi dari seluruh Indonesia tersebut di STF Driyarkara, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.
“Kepada segenap pemangku jabatan negara dan pemerintahan, khususnya kepada Presiden kami mengingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika, kemudian hukum,” kata Simon P Lili Tjahjadi.
Mewakili civitas academica serta Alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi dari seluruh Indonesia, kami mengawasi, khususnya sejak Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra Anda menjadi calon wakil presiden, Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih Anda, terutama menyangkut netralitas sikap negara dan kontinuitas perjuangan Reformasi melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pelbagai bentuknya.
“Negara ini tidak boleh dikurbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga,” lanjutnya.
Ia menambahkan, sesuai Mukadimah Undang-undang Dasar 1945, Negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup “merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Dan Pemerintah Negara dibentuk demi mencapai tujuan itu.
Seluruh civitas academica serta Alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi dari seluruh Indonesia menyerukan 3 tuntutan kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintahan sebagai berikut:
Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundamen moral kita.
Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan para Pendiri Bangsa Kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan.
Ketiga, kepada segenap warga Indonesia kami menyerukan agar memanfaatkan hak pilih Anda pada Pemilu 2024 secara bijak, dengan antara lain mencermati rekam jejak para calon presiden dan partai pendukungnya, dalam kesetiaan mereka pada penegakan HAM dan komitmen menghapus praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang telah merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Mari berdoa, berjuang dan bersaksi bagi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia dan adil.
“Akhirnya, kami informasikan bahwa pernyataan ini adalah bagian dari orkestra nasional demi supremasi moral, di atas urusan elektoral,” pungkasnya.
Seruan Jembatan Serong II – DEMI KEHORMATAN BANGSA DAN NEGARA ini ditandatangani oleh:
Dr. Simon P Lili Tjahjadi, STF Driyarkara
Prof. Dr. Armada Riyanto, STFT Widya Sasana, Malang
Dr. Elias Tinambunan, STFT St. Yohanes, P. Siantar
Dr. Otto Gusti Madung, IFTK Ledalero, Maumere
Dr. CB Mulyatno, Fakultas Teologi Wedabhakti, Universitas Sanata Dharma
Dr. Barnabas Ohoiwutun, STF Seminari Pineleng, Minahasa
Drs. Y. Subani, Lic. Iur. Can., Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira, Kupang.
