Sejumlah pemuka agama berkumpul di Sri Lanka untuk memperingati ulang tahun kedua bom bunuh diri Minggu Paskah 2019 dan berdoa agar ekstremisme agama berakhir. Uskup Agung Kolombo Kardinal Malcolm Ranjith berbicara di Tempat Ziarah Santo Antonius bersama para pemimpin Hindu, Budha, dan Muslim. Ibadah itu berisi doa dan hening dua menit untuk mengenang orang-orang yang meninggal itu.
Kardinal Ranjith menantang umat Muslim di negara itu untuk menolak ekstremisme dan membantu umat Katolik mengidentifikasi orang-orang yang berada di balik bom 2019, yang tewaskan 269 orang di dua gereja Katolik, sebuah gereja Protestan, dan tiga hotel.
“Cukup beranilah menolak ekstremisme. Kalian sepenuhnya memahami bahwa tidak ada hubungan antara agama dan ajaran-ajaran untuk membunuh,” kata kardinal itu seperti dilaporkan oleh Associated Press.
“Kami heran, bahkan setelah dua tahun, jawaban atas pertanyaan tentang siapa, mengapa dan apa di balik serangan ini belum ditemukan oleh otoritas terkait,” lanjut kardinal.
Tempat Ziarah Santo Antonius adalah lokasi ledakan bom pertama dalam Misa Minggu Paskah dua tahun lalu. Serangan itu diyakini dilakukan oleh dua kelompok Islam radikal setempat yang telah berjanji setia kepada ISIS.
Ulama Muslim Hassan Moulan juga berbicara dalam ibadah itu, lapor Associated Press. Dia mengatakan bahwa keyakinan Islam tidak membenarkan kejahatan dan umat Muslim seluruh dunia mengutuk serangan itu. Untuk menjauhkan para pelaku bom bunuh diri, yang melakukan penyerangan itu, dari agama Islam, lanjutnya, umat Muslim Sri Lanka tidak mengizinkan jenazah-jenazah mereka dimakamkan di kuburannya.
Menyusul pemboman-pemboman itu, Presiden Maithripala Sirisena membentuk komisi beranggotakan lima orang untuk menyelidiki serangan itu. Laporan akhir komisi itu telah disampaikan kepada Presiden Gotabaya Rajapaksa saat ini di bulan Februari 2021.
Rajapaksa lalu menunjuk komite beranggotakan enam orang untuk mempelajari laporan itu tetapi tidak membagikan laporan itu kepada Gereja atau jaksa agung. Penolakan merilis konten laporan itu menimbulkan kritik, serta kekhawatiran bahwa korupsi atau kelalaian menghalangi tuntutan terhadap para kolaborator penyerangan itu. Komite studi itu hanya terdiri dari menteri-menteri pemerintah yang merupakan anggota koalisi yang berkuasa.
Oktober 2020, lima dari tujuh tersangka yang ditangkap terkait serangan-serangan itu dibebaskan oleh pemerintah, dengan alasan kurang bukti. Saat itu, Kardinal Ranjith mengatakan aparat keamanan telah mengkonfirmasi kepadanya bahwa ada cukup bukti yang memberatkan banyak tersangka yang telah ditangkap.
Kardinal bersama teman-teman dan keluarga-keluarga para korban mengatakan khawatir pembebasan tersangka berarti korupsi atau kurangnya penyelidikan menyeluruh dari pihak Departemen Investigasi Kriminal Sri Lanka. (PEN@ Katolik/pau c pati/Catholic News Agency)
Artikel Terkait:
Kardinal Sri Llanka serukan hening cipta dan bunyi lonceng bagi korban seranganPaskah
Semua gereja di Sri Lanka ditutup dan umat ikut Misa dari rumah lewat radio dan televisi
