Bendera Selandia Baru (AFP)
Bendera Selandia Baru (AFP)

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis 21 Agustus 2020, Gereja di Selandia Baru menyambut baik “publikasi tentang rincian penyelidikan studi kasus di bekas Sekolah Marylands di Christchurch yang diumumkan oleh Royal Commission into Abuse in Care (Komisi Kerajaan untuk Menyelidiki Pelecehan di Tempat Asuhan).” Marylands, tulis pernyataan itu, adalah salah satu yang akan diselidiki oleh Komisi Kerajaan dalam lembaga-lembaga negara dan berbasis agama sebagai bagian dari penyelidikan keseluruhannya terhadap pelecehan anak di lembaga-lembaga asuhan.”

Dalam situs web mereka, Komisi Penyelidikan Kerajaan menjelaskan, penyelidikan mereka difokuskan pada “sifat dan tingkat pelecehan yang terjadi di tangan para imam, religius, atau karyawan Gereja” serta “apakah ada faktor-faktor sistemik, struktural atau lain-lain yang berkontribusi terhadap terjadinya pelecehan dan apakah Gereja Katolik cukup menanggapi tuduhan-tuduhan pelecehan.”

Marylands adalah sekolah asrama anak laki-laki yang dijalankan oleh ordo Hospitaller Brothers of St John of God, dari tahun 1950-an hingga 1984. Banyak anak di sekolah itu mengalami ketidakmampuan belajar. Namun, Komisi itu belum menyebutkan tanggal pemeriksaan Marylands.

Para Uskup Selandia Baru, bersama para pemimpin Katolik lain, telah berupaya agar Gereja disertakan dalam pekerjaan Komisi Kerajaan, yang ketika pertama kali didirikan terbatas pada pelecehan anak-anak dalam asuhan negara.

Di Aotearoa (nama Maori untuk Selandia Baru), ini juga dilakukan melalui Te Rōpū Tautoko, kelompok yang dirancang untuk “mengoordinasikan dan mengelola kerja sama antara Komisi Penyelidikan Kerajaan tentang Pelecehan Historis di Sekolah Asuhan Negara dan Sekolah Asuhan Lembaga-Lembaga Berbasis Iman serta Gereja Katolik di Aotearoa, yang diwakili oleh para Uskup Katolik dan Pemimpin Kongregasi Aotearoa Selandia Baru.”

Dalam pernyataan yang dirilis 20 agustus 2020, Kardinal John Dew, Wakil Presiden Konferensi Waligereja Selandia Baru dan seorang anggota Tautoko, menyambut baik penerbitan dokumen itu. Kardinal tu menyatakan, “Kami tegaskan kembali dukungan kami untuk pekerjaan Komisi Kerajaan itu dan keinginan kami untuk belajar dari pekerjaannya, yang kami yakin akan berkontribusi positif untuk melindungi semua orang, serta memperkuat keluarga-keluarga, umat-umat, dan masyarakat luas.”

Catherine Fyfe, ketua Te Rōpū Tautoko, mengumumkan, “Kami akan bekerja dengan Komisi Kerajaan dan pimpinan Bruder-Bruder St John of God untuk memastikan bahwa tanggapan kami secepat dan selengkap mungkin, untuk menghormati mereka yang dirugikan di Marylands.” Wanita itu menambahkan, penyelidikan ini dan pekerjaan lebih besar dari Komisi Kerajaan adalah cara bagi para uskup Katolik dan kongregasi religius untuk “terlibat secara positif dalam proses penting dalam mendengarkan, mengakui, belajar, dan menegaskan kembali komitmen kami untuk melindungi orang rentan dalam masyarakat.”

Bruder Timothy Graham OH, adalah Provinsial Ordo St John of God yang berbasis di Sydney. Dia mengatakan penyelidikan Marylands adalah pengakuan terhadap mereka yang dirugikan dalam perawatan para bruder itu. “Penyelidikan adalah kesempatan lain bagi suara para penyintas untuk didengarkan, dan bagi para bruder – bahkan kita semua – untuk mendengarkan dan belajar.”

Te Rōpū Tautoko tidak tergantung pada Komisi Kerajaan. Dia mengoordinasikan tanggapan Gereja Katolik kepada Komisi Kerajaan di Selandia Baru. Karena ini bukan kelompok pendukung untuk para penyintas, maka dia mengajak para penyintas yang mencari dukungan untuk menghubungi Komisi Kerajaan secara langsung.(PEN@ Katolik/pcp berdasarkan Francesca Merlo/Vatican News)

Tinggalkan Pesan