Ketika Amerika Serikat sedang berada dalam kekacauan karena protes keadilan rasial dan kejatuhan ekonomi akibat pandemi virus corona, rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat setelah 1 Juli terlihat semakin genting.
Ketua Konferensi Waligereja Inggris dan Wales Kardinal Vincent Nichols dan Uskup Agung Anglikan Justin Welby ikut mengecam rencana pencaplokan itu. Kedua pemimpin Kristen itu masing-masing menulis surat bahwa mereka “jelas mendukung hak dasar warga negara Israel untuk hidup dalam damai dan aman,” tetapi mereka menekankan, “kemungkinan ini hanya bisa diperoleh lewat negosiasi bukan pencaplokan.”
Menurut pernyataan bersama yang dirilis Sabtu, 13 Juni 2020, Kardinal Vincent Nichols yang juga Uskup Agung Westminster, dan Justin Welby yang juga Uskup Agung Canterbury menyampaikan surat-surat mereka kepada Duta Besar Israel Mark Regey dan PM Inggris Boris Johnson sebagai tanggapan atas rencana Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat dari awal Juli.
Kedua pemimpin Kristen itu juga menekankan keyakinan mendalam bahwa sangat penting bagi warga Israel dan Palestina untuk hidup tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan dari satu sama lain atau dari kelompok bersenjata lainnya.
Surat-surat mereka mengikuti peringatan baru-baru ini dari para pemimpin Gereja-Gereja di Tanah Suci bahwa usulan pencaplokan yang diusulkan Pemerintah Israel atas wilayah Tepi Barat akan “menyebabkan hilangnya harapan tersisa untuk keberhasilan proses perdamaian.”
Negara Palestina secara resmi diakui oleh PBB dan entitas-entitas lain (termasuk Vatikan) sebagai Negara Berdaulat, yang mengklaim Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem sebagai ibukota.
Menyusul ‘rencana perdamaian Asia Barat’ yang diluncurkan Presiden AS Januari tahun ini, dan mendukung pencaplokan oleh Israel, populasi permukiman Tepi Barat semakin besar.
Usul pencaplokan itu telah banyak dikutuk. Yordania sendiri memperingatkan bahwa pencaplokan itu akan berarti mengakhiri perjanjian damai dengan Israel, Uni Eropa menyebut langkah itu tidak dapat diterima, dan Palestina mengumumkan akan menunda semua perjanjian sebelumnya dengan Israel.
Para analis keamanan Israel memperingatkan, langkah itu dapat menyebabkan runtuhnya Otoritas Palestina, dan memaksa Israel melanjutkan kontrol sipil terhadap hampir 3 juta warga sipil Palestina, dan mungkin sampai pada kekerasan.(PEN@ Katolik/paul c pati berdasarkan Vatican News)
