Gereja Santo Sebastianus di Negombo, Sri Lanka, setelah serangan teroris Minggu Paskah,  21 April 2019. (Madusanka Siriwardana)
Gereja Santo Sebastianus di Negombo, Sri Lanka, setelah serangan teroris Minggu Paskah, 21 April 2019. (Madusanka Siriwardana)

Tahta Suci mendorong kesabaran, ketekunan, kebijaksanaan, keberanian dan kepemimpinan dalam memberantas terorisme terhadap setiap agama dengan mengembangkan toleransi dan inklusivitas. “Saya berharap kita semua menjadi bagian dari solusi jangka pendek dan jangka panjang,” kata Pengamat Tetap Tahta Suci untuk PBB di New York Uskup Agung Bernardito Auza, 24 Juni 2019, pada acara memberantas terorisme dan tindakan kekerasan lain terhadap semua umat beragama dengan mengembangkan budaya toleransi dan inklusivitas.

Seraya mencela beberapa serangan terhadap orang Yahudi, Muslim, Kristen, dan penganut agama lain, dan terutama menyebutkan serangan-serangan teroris baru-baru ini terhadap “umat yang beribadah Paskah” di Sri Lanka, Mgr Auza mengatakan rumah-rumah ibadat mereka menjadi “ruang eksekusi.”

Mgr Auza mengatakan, mencela serangan itu tidaklah cukup. “Perlu fokus pada tanggung jawab dan aksi negara-negara untuk melindungi semua warga negaranya secara setara serta dengan tegas menangani faktor-faktor budaya yang diperlukan untuk mendorong toleransi dan inklusivitas.”

Diplomat Tahta Suci itu mengusulkan beberapa cara. Toleransi dan inklusivitas, kata Mgr Auza, bisa dicapai melalui peningkatan hak kebebasan nurani, agama dan kepercayaan. Sayangnya, kata uskup agung itu, berbagai laporan menyebutkan beberapa negara dengan agama resmi pada tingkat tertentu membatasi agama-agama lain. Beberapa laporan juga mendokumentasikan “bentuk-bentuk nasionalisme yang semakin agresif yang bermusuhan dengan kaum minoritas agama.”

Bahkan Mgr Auza mendorong negara-negara, yang memberi status konstitusional khusus terhadap satu agama, untuk menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, terlepas dari identitas agama atau etnis mereka, sebagai tuntutan dasar keadilan.

Seraya mendorong pemisahan positif dan saling menghormati antara agama dan negara, Mgr Auza mengatakan kedua bidang itu harus bekerjasama demi kebaikan semua warga negara.

Pejabat Vatikan itu menggarisbawahi perlunya semua pemimpin politik, sosial dan agama untuk mencela penggunaan agama untuk menghasut kebencian dan kekerasan atau untuk membenarkan tindakan penindasan, pengasingan, pembunuhan atau terorisme. Mgr Auza juga menunjukkan bahwa agama-agama itu sendiri tidak boleh disalahkan atas kekerasan dan pembunuhan. Yang harus dipersalahkan adalah yang “salah menafsirkan atau memanipulasi keyakinan agama demi melakukan kejahatan, yang diduga atas nama Allah, demi tujuan politik atau ideologis.”

Uskup Agung Auza menegaskan, semua serangan teroris terhadap semua agama dan tempat ibadah harus tegas dicela, termasuk Islamphobia, anti-Semitisme, dan Kristenphobia.

Pejabat Vatikan itu mendorong komitmen nyata untuk melakukan dialog antarbudaya dan antaragama serta menyerukan pendidikan efektif “kepala dan hati,” terutama orang-orang muda, seraya memastikan bahwa sekolah, mimbar dan internet tidak memicu kekejaman dan radikalisasi ekstrimis. (PEN@ Katolik/pcp berdasarkan laporan Robin Gomes/ Vatican News)

Tinggalkan Pesan