Takhta Suci menyatakan keprihatinan besar atas berlanjutnya kemerosotan hak kebebasan beragama di seluruh dunia dan mendesak untuk mengimbangi kecenderungan itu terutama dengan meningkatkan kesadaran publik tentang pelanggaran berat hak fundamental itu.
“Meskipun begitu banyak upaya untuk meningkatkan dan memperkuat hak asasi manusia yang mendasar itu, kebebasan beragama, kami benar-benar menyaksikan kemunduran yang terus-menerus, kami bahkan dapat mengatakan bahwa di banyak bagian dunia terjadi serangan terhadap hak yang tidak dapat dicabut ini,” kata Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin dalam simposium tentang kebebasan beragama yang disponsori oleh Kedutaan Besar AS untuk Tahta Suci di Roma, 3 April 2019.
Kardinal itu mencatat dalam sambutan penutup simposium “Stand Together to Defend International Religious Freedom” (Berdiri Bersama Membela Kebebasan Beragama Internasional” bahwa ada “banyak pelanggaran kebebasan beragama di dunia dan ada sejumlah besar orang tak berdosa menderita penganiayaan, karena kepercayaan mereka, termasuk banyak orang Kristiani.” Semua ini, kata kardinal, adalah “serangan agresif yang menyerang inti kenikmatan hak asasi manusia yang mendasar.”
Simposium 3 April itu terbagi dalam dua diskusi panel: “Strategi-Strategi Media untuk Menyorot Penganiayaan Agama” dan “Pendekatan Kolaboratif untuk Peningkatan Kebebasan Beragama.”
Terlepas dari kenyataan bahwa kebebasan beragama diabadikan dalam hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, pejabat tinggi Vatikan itu mengatakan, “kami terus menyaksikan pelanggaran berat terhadap hak fundamental mendasar ini yang sering terjadi dengan impunitas dan kadang-kadang, kalau ada, hanya sedikit mendapat perhatian media.”
“Meningkatkan kesadaran publik tentang realitas penganiayaan agama, terutama melalui sarana cepat yang ada sekarang dengan media digital,” kata kardinal, “tetap merupakan langkah berguna untuk mengatasi pelanggaran kebebasan beragama.” Kardinal itu secara khusus menekankan peran media dan komunikasi sosial dalam mengungkap realitas-realitas itu, seperti pelanggaran terhadap kebebasan beragama, yang mengancam kebaikan bersama keluarga manusia.
Berbicara tentang kerja sama internasional dalam membela dan memajukan kebebasan beragama di semua tingkatan, kata Kardinal Parolin, tidak hanya berarti “berdiri bersama” tetapi “bekerja bersama,” bergerak dari “kata” ke “aksi.”
Namun, dalam melakukannya, kata kardinal, tetap harus melihat dasar antropologis hak kebebasan beragama. Hak ini, jelas kardinal, bukanlah “tambahan” atau “di luar” pribadi manusia tetapi “karunia yang diberikan Tuhan” yang berakar pada dimensi transenden dari sifat manusia. Otoritas sipil wajib melindungi dan mempertahankan kebebasan beragama, tetapi tidak dalam arti menjadi pengarangnya, melainkan lebih sebagai penjaga.
Kardinal Parolin menunjuk dua “kekuatan konseptual” yang mengarah pada pelanggaran hak atas kebebasan beragama. Salah satu kecenderungan adalah sikap intoleransi agama yang menganggap setiap agama atau kepercayaan yang bukan miliknya tidak hanya inferior, tetapi pantas didegradasi atau dikategorikan sebagai kelas dua. Ini, kata kardinal, disaksikan dalam situasi politik, sosial atau budaya, misalnya dengan umat Kristiani, yang diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.
Ancaman lain datang dari yang disebut “hak asasi manusia baru” yang kadang-kadang cenderung berbenturan dengan beberapa hak asasi manusia yang diakui secara universal, seperti kebebasan beragama, hak untuk hidup dan perkawinan.
Kardinal Parolin mengatakan, kebebasan beragama berada di luar ranah tempat ibadah atau ruang pribadi individu dan keluarga. Berbagai agama melayani masyarakat terutama dengan pesan yang mereka wartakan, meminta individu dan komunitas untuk menyembah Tuhan, sumber semua kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan.
Seraya menjanjikan komitmen terus menerus dari Tahta Suci untuk meningkatkan kebebasan beragama, Kardinal Parolin secara khusus mengutip dokumen tentang “Persaudaraan Manusia demi Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama” yang ditandatangani Paus Fransiskus dan Imam Besar Ahmad al-Tayyib di Abu Dhabi 4 Februari 2019.(PEN@ Katolik/paul c pati berdasarkan laporan Robin Gomes dari Vatican News)
