Pembukaan Sidang Tahunan 2016 para uskup Indonesia yang dimulai 31 Oktober 2016 “terasa istimewa,” tulis mirifica.net, karena Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” dinyanyikan sebagai pembukaan sidang setelah didahului ibadat pembukaan. Pembukaan sidang 11 hari itu dihadiri 36 utusan keuskupan minus Keuskupan Pangkalpinang, serta Julius Kardinal Darmaatmadja, Nuncio Apostolik Mgr Antonio Guido Filipazzi, Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi, Ketua PGI Pendeta Henriette Tabita Lebang, tiga uskup emeritus, dan dua utusan KOPTARI.
Sesudah pembukaan, para uskup memulai tiga hari studi tentang korupsi. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, dia memulai karya sebagai direktur Kereta Api Indonesia dan Menteri Perhubungan dengan pembenahan internal. “Kesuksesan Jonan dalam pembenahan di lingkungan kerjanya, selain menegakkan aturan, tetapi terutama dengan teladan hidup dalam hal kedisiplinan kerja, kejujuran, transparansi dalam mengelola anggaran,” tulis mirifica.net. Para uskup juga mendengarkan masukan dari KPK. Alexander Marwata, salah satu dari lima pimpinan KPK 2015-2019, menguraikan realitas korupsi di Indonesia yang sudah, sedang dan akan ditangani KPK. “Banyak kasus korupsi yang menyebar di Indonesia bisa karena kebutuhan dan karena rakus. Dari dua penyebab korupsi ini, dominan dilatarbelakangi ingin memperoleh lebih banyak dari yang diperlukan atau yang akrab disebut rakus,” lanjut media itu. Di hari kedua para uskup mendengarkan masukan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan EHEM. Ehem! biasa dilakukan untuk menegur seseorang melalui bahasa tubuh manakala dia berbuat salah. Gerakan Ehem! digagas oleh Ordo Serikat Jesus Provinsi Filipina sebagai gerakan memerangi korupsi. Konferensi Waligereja Filipina mendukung gerakan moral itu.
“Tindak lanjut atas masukan narasumber selama hari pertama dan kedua, didalami para uskup dengan diskusi kelompok. Dua kali para uskup melakukan diskusi kelompok tingkat regio untuk mencermati persoalan korupsi dalam maknanya yang lebih luas. Diharapkan tema yang didalami bukan hanya realitas korupsi di wilayah pelayanan publik tetapi juga dalam tubuh Gereja. Diskusi kelompok bermuara pada kesimpulan, pendalaman dan rencana tindak lanjut,” tulis mirifica.net. Hari-hari selanjutnya, para uskup mendengarkan laporan departemen, lembaga dan komisi di KWI, serta membahas Pesan Natal Bersama PGI dan KWI 2016 dan seruan moral menyongsong pilkada.(pcp)
