Sede Vacante, Ketika Keuskupan Tidak Memiliki Uskup

AGATS, Pena Katolik – Keuskupan Agats baru saja kehilangan gembalanya setelah Mgr. Aloysius Murwito OFM wafat. Keuskupan Agats dengan demikian memasuki masa “Sede Vacante”, atau ‘takhta kosong (lowong)’, masa Dimana sebuah keuskupan tidak memiliki uskup.

Sede Vacante dapat terjadi karena uskup meninggal dunia, mengundurkan diri dan pengunduran dirinya diterima secara sah oleh Paus, dipindahkan ke keuskupan lain, atau karena sebab kanonik lain yang membuat takhta dinyatakan lowong. Namun, kekosongan takhta episkopal tidak pernah berarti berhentinya denyut kehidupan Gereja. Perayaan Ekaristi dan sakramen-sakramen, katekese, pendampingan umat, serta karya pastoral di paroki-paroki tetap berjalan seperti biasa.

Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici / KHK) tahun 1983 mengatur secara rinci bagaimana sebuah keuskupan dipimpin ketika takhtanya kosong. Pengaturan ini agar tidak terjadi kevakuman otoritas sekaligus menjaga agar kebijakan jangka panjang tetap menanti uskup diosesan yang baru. Berikut beberapa hal perlu dipahami terkait ‘takhta kosong’:

Pertama, “Peralihan Pemerintahan Sementara” (Kanon 419): Selama takhta keuskupan lowong, pemerintahan keuskupan beralih kepada Uskup Auksilier (jika ada). Apabila tidak ada Uskup Auksilier, pemerintahan sementara dipegang oleh Kolegium Konsultor, yang umumnya terdiri dari para imam yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh uskup sebelumnya. Kolegium Konsultor menjalankan kepemimpinan sampai terpilihnya seorang Administrator Diosesan.

Kedua, “Pemilihan Administrator Diosesan” (Kanon 421 §1): Dalam waktu delapan hari setelah diterimanya berita tentang kosongnya takhta uskup, Administrator Diosesan, yakni yang memimpin keuskupan untuk sementara waktu, harus dipilih oleh kolegium konsultor, dengan mengindahkan ketentuan kan. 502,3.

(Kan. 421 §2)     Jika dalam waktu yang ditetapkan itu Administrator diosesan karena alasan apapun belum dipilih secara legitim, pengangkatannya beralih kepada Uskup metropolit; dan jika Gereja metropolit itu sendiri yang lowong atau Gereja metropolit dan Gereja sufragan lowong bersama, pengangkatan beralih kepada Uskup sufragan yang tertua pengangkatannya.

Ketiga, “Hak, Kewajiban, dan Batas Kewenangan” (Kanon 427): Administrator Diosesan terikat oleh kewajiban dan memiliki kuasa yang sama dengan seorang uskup diosesan, kecuali hal-hal yang dikecualikan oleh sifat jabatan atau oleh hukum Gereja sendiri. Artinya, ia mengemban tanggung jawab menjaga kesinambungan administrasi dan pastoral harian, tetapi tidak memiliki kebebasan penuh untuk mengubah struktur besar atau mengambil keputusan yang secara hakiki menjadi wewenang uskup diosesan definitif.

Keempat, “Pembatasan Tindakan & Kehati-hatian” (Kanon 428): Selama takhta lowong, mereka yang mengurus pemerintahan sementara keuskupan dilarang melakukan sesuatu yang dapat merugikan keuskupan atau hak-hak uskup. Secara khusus, dilarang mengubah hal-hal yang menyangkut tata tertib keuskupan yang sudah mapan, dan keputusan penting yang melampaui administrasi rutin umumnya memerlukan persetujuan Kolegium Konsultor atau ketentuan khusus Takhta Suci.

Kelima, “Berakhirnya Masa Jabatan Administrator” (Kanon 430): Jabatan Administrator Diosesan berakhir ketika uskup diosesan yang baru mengambil alih keuskupan secara kanonik (melalui proses kanonikasi / pengambilan alih jabatan sesuai KHK Kanon 382), atau apabila Administrator mengundurkan diri, dicopot, atau meninggal dunia.

Komentar

Terhubung ke Media Sosial Kami

45,030FansSuka
0PengikutMengikuti
75PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terkini