JAKARTA, Pena Katolik — Pembangunan Jakarta sebagai metropolitan modern tidak boleh berhenti pada kemegahan fisik dan penataan infrastruktur semata. Kota yang ideal adalah ruang hidup yang ramah, tempat setiap warga—termasuk kelompok terpinggirkan—merasa di rumah dan memiliki panggung untuk menghidupkan nilai-nilai demokrasi.
Hal tersebut ditegaskan oleh pengajar Universitas Pelita Harapan, Fransisco Budi Hardiman, dalam serial diskusi Imagine Jakarta: Membayangkan Kota Masa Depan di Gedung Miss Tjitjih, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026). Diskusi bertajuk “Menagih Jakarta yang Ramah sebagai Hak Warga atas Ruang Publik” tersebut menyoroti ancaman modernisasi yang berisiko memperlebar jarak sosial dan menciptakan interaksi sosial yang anonim.
“Yang harus kita tempuh adalah kita menerima modernisasi, tetapi merestorasi luka-luka akibat modernisasi itu,” tegas akademisi yang akrab disapa Franky tersebut. Menurutnya, kota bukan sekadar deretan gedung tinggi dan jaringan jalan, melainkan wadah interaksi tempat warga hadir dan membangun solidaritas bersama.
Franky memperkenalkan gagasan space of appearance (ruang kemunculan) dan third place (tempat ketiga)—seperti taman, pasar tradisional, perpustakaan, hingga trotoar—sebagai area netral di mana warga dapat bertemu, berdialog, dan bertukar pikiran tanpa sekat ekonomi. Sayangnya, interaksi perkotaan saat ini cenderung terlalu berorientasi bisnis dan bersifat fungsional semata.
Lebih jauh, alumnus Hochschule für Philosophie Munich ini mengaitkan ketersediaan ruang publik dengan kualitas demokrasi. Ruang perjumpaan fisik merupakan fondasi bagi deliberasi publik, yakni proses warga menguji gagasan dan membahas persoalan bersama secara bebas.
Ia menilai maraknya aksi demonstrasi yang skeptis terhadap pemerintah menandakan belum berfungsinya saluran partisipasi publik secara memadai. Ketika fungsi publik kota mampet dan lembaga perwakilan kurang efektif menyerap aspirasi, suara warga secara alami meluap ke jalanan.
Mengembalikan Jakarta yang ramah berarti menempatkan warga—khususnya masyarakat kampung dan kelompok marjinal—sebagai subjek utama pembangunan. Pembangunan masa depan Jakarta seyogianya tidak hanya diukur dari kemajuan fisik, tetapi juga dari kemampuannya memulihkan kebersamaan dan merawat kehidupan demokrasi.
