Sebedeus G Mote
Penulis Sedang kuliah pada Program Pasca Sarjana di Universitas Katolik Fajar Timur Papua, tinggal di Seminari Tinggi Interdiosesan “Yerusalem Baru” Abepura-Papua. Ia adalah Aktivis perdamaian tinggal di yakonde padang bulan abepura-Papua.
Sebuah paradoks yang tidak kunjung selesai adalah tentang tanah Papua, yang disebut sebagai “surga kecil yang turun ke bumi,” menyimpan paradoks yang mengiris hati nurani. Di satu sisi, tanah Papua ini menyimpan kekayaan alam yang melimpah, budaya yang kaya, dan pemandangan alam yang memesona dari Sorong sampai di Samarai. Namun di sisi lain, sejak bergabung ke dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1969, bayang-bayang konflik dan kekerasan seakan tiada pernah hilang dari tanah ini, tanah Papua. Konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), eksploitasi alam secara brutal dan penderitaan warga sipil, telah menjadi bagian yang memang tidak terpisahkan dari konflik dan sejarah panjang Papua.
Dalam konteks ini peluru, sebagai simbol kekuatan militer dan pendekatan keamanan, telah menjadi alat utama dalam merespons persoalan-persoalan mengerikan di Papua. Pihak Indonesia merampas hak dan kewajiban orang asli Papua dan pihak Papua menuntut hak penentuan nasib sendiri. Ketegangan antara keduanya bukan sekadar pertarungan fisik, melainkan juga pertarungan epik Papua, memori, dan kemanusiaan. Tidak hanya itu, ditengah ini juga para kapitalis Indonesia telah dan sedang melancarkan operasi eksploitasi alam yang sangat mengerikan, hingga tanah adat Papua di perjualbelikan dengan metanarasi “supaya Papua maju dan sejahtera”.
Kerapkali peluru digunakan sebagai bahasa Kekuasaan, dan juga dominasi pendekatan keamanan. Pendekatan keamanan telah menjadi paradigma dominan dalam menangani persoalan Papua, selama lebih dari lima dekade. Pemerintah Indonesia, melalui TNI dan Polri, telah mengerahkan kekuatan militer yang signifikan untuk menjaga stabilitas dan mengejar TPN-OPM, namun warga sipil menjadi korban. Pendekatan ini menuai kritik tajam karena dianggap mengabaikan akar permasalahan yang sesungguhnya yakni ketidakadilan struktural, marginalisasi ekonomi, dan penolakan terhadap hak-hak dasar masyarakat Papua.
Peluru yang tidak mengenal manusia
Di tanah Papua ini, banyak warga sipil menjadi sasaran korban kekerasan. Banyak media sosial, termasuk group-group whatsap hampir setiap hari diberitakan adanya korban manusia yaitu warga sipil Papua dan non Papua. Yang paling sadis Adalah peluru senjata api yang tidak memandang nyawa manusia warga sipil. Pada akhir 31 Maret 2026, lima warga sipil di Kabupaten Dogiyai kehilangan nyawa akibat tembakan aparat keamanan Indonesia (Lih. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c7471m079zlo. edisi 10 April 2026). Belum genap sebulan berselang, pada 13 April 2026, kembali lima warga sipil tewas ditembak, termasuk seorang anak balita, di Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah (Lih. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgjp8x836wxo. edisi 12 Mei 2026). Tragedi demi tragedi terus berulang, seakan tidak ada pelajaran yang dipetik dari masa lalu. Nyawa warga sipil terus melayang.
Lebih tragis lagi, dalam sebuah laporan yang menggugah dari Sinak, seorang wanita dan dua anak menjadi korban peluru nyasar dalam sebuah honai rumah adat Papua. Laporan tersebut mencatat dengan pilu (Lih. https://papua.wahananews.co/utama/tragedi-honai-1-wanita-dan-2-anak-kena-peluru-di-sinak-8-jam-perjalanan-taruhan-nyawa-w0kxKBJJs9. edisi 15 April 2026, diunduh pada kamis, 15 september 2026). Korban penembakan di Maybrat (Lih. https://jubi.id/domberai/2026/tiga-warga-sipil-di-maybrat-diduga-ditembak-tni-al/. edisi 14 Agustus 2026, diunduh pada 13 september 2026). Di Intan Jaya, Ibu Hamil dan bayinya tewas ditengah konflik. Intan Jaya (Lih.. Kompas.com edisi 3 Juli 2026, diunduh pada 13 september 2026). Jayawijaya, pada tanggal 9 September 2026 TPNPB Ndugama Derekma menewaskan ASN, mereka adalah Alfonsius Mehan, Alprida Rapi dan Willi Mbuik. Menurut Sambon, ketiga korban di duga agen intelijen militer Pemerintah Indonesia, yang berprofesi sebagai ASN ( Lih, https://jubi.id/polhukam/2026/tpnpb-kodap-ndugama-bertanggung-jawab-terhadap-penembakan-asn-di-jayawijaya/.edisi 10 september 2026. Diunduh, 18 september 2026). Tidak hanya itu, banyak kejadian sadis akhir-akhir ini terjadi di pusat-pusat perkotaan Papua seperti teror bom, tabrak lari, pembunuhan, penangkapan dan bentuk ketidakmanusiawian lainnya. Maka itu Jakarta dan Papua perlu membuka akses bagi jurnalis asing, atau dewaan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, jika tidak maka perlu adakan dialog Internasional.
Pemerintah Indonesia wajib menjamin akses kemanusiaan, jurnalis dan pemantau hak asasi manusia. Orang Papua mau martabat kemanusiaan harus dipulihkan, jangan warga sipil terus menjadi korban peluru. Untuk semua kumpulan manusia yang ada di Indonesia dan Papua, ingat bahwa, luka mereka adalah luka kita semua. Kalimat ini menjadi tamparan keras bagi kesadaran kemanusiaan kita, bahwa di balik wacana politik dan keamanan, ada nyawa manusia yang kehilangan hak hidup dan masa depan, dan ini menjadi perhatian bersama. Negara Indonesia sudah saatnya berunding dengan orang Papua.
Kebenaran yang Diperjuangkan
TNI/POLRI harus Kembali memaknai janji-janji setia, kode etik dan aturan hukum ketat yang mewajibkan janji dan perlindungan asasi manusia. POLRI harus memaknai Kembali pedoman hidup Tribrata dan Catur Prasetya atau pedoman hidup dan pedoman kerja. Dan bagi TNI kewajiban melindungi rakyat sipil tertanam dalam kode etik miiter yang disebut sumpah prajurit serta aturan pertempuran. Jujur bahwa selama ini kami menilai TPNPB bertindak atas dasar hukum humaniter. Dan pihak Indonesia juga merasa bertindak atas dasar hukum humaniter tetapi warga sipil terus menjadi sasaran korban. Jika demikian maka Negara Indonesia harus segerah membuka akses bagi jurnalis asing dan dewan HAM PBB.
Di Tengah duka dan penderitaan ini atas nama kesejahteraan, para kapitalis merampas tanah adat di mana-mana di tanah Papua, seperti Lokasi kelapa sawit di Kabupaten keerom, Kabupaten Jayapura di Taja-Lere, Kabupaten Nabire di Yaro-Yaur, Kabupaten Mimika PT. Freeport dan sawit dan di Kabupaten Merauke serta kabupaten lain di tanah Papua. Para petinggi TNI/POLRI juga ikut menjadi mafia tanah di Papua. Sebab dari itu, anak buah TNI/POLRI dengan dalil “pimpinan perintah maka harus patuhi” dan nyawa menjadi korban. Harusnya hal ini menjadi perhatian serius bagi anggota TNI/POLRI, ya lebih baik demo ke TNI/POLRI pusat, ke Menteri pertahanan. Mengapa demikian? Karena penulis merefleksikan bahwa saat ini petinggi TNI/POLRI sedang memainkan kekuasaannya demi keluarganya, dan bawahan anggota TNI/POLRI menjadi korban nyawa, demi mengejar menjadi mafia tanah di Papua. Belum lagi aparat keamanan Indonesia yang ada di Kabupaten, masing-masing menuntut uang kepada bupati, dengan dalil uang keamanan daerah. Harus stop dan stop, warga sipil sudah korban banyak di seluruh tanah Papua.
Kebenaran Terkubur Warga Sipil Menuntut Dialog Internasional
Di balik keamanan, terdapat kebenaran-kebenaran yang terkubur. Di sana ada kebenaran tentang ketidakadilan historis, tentang penolakan hak-hak dasar Masyarakat adat dan tentang penderitaan yang tidak terdokumentasi, yang pada akhirnya menjadi luka busuk di tubuh pemerintahan Negara Indonesia, yang tidak mampu menyelesaikan. Salah-satu jalan untuk mengungkap fakta dan sejarah atas semua konflik dan kekerasan serta perampasan tanah milik orang Papua Adalah melalui jalan dialog. Memang benar bahwa Otonomi Khusus (OTSUS) adalah hasil dialog antara Papua dan Jakarta, tetapi itu tidak terlaksana dengan baik karena korupsi dan lain sebagainya dan itu sama dengan pepera. Suatu saat kebenaran akan terungkapnya sendiri, bahwa siapa yang makan uang darah rakyat. Persis disitulah para pembela kebenaran berulangkali sampaikan bahwa para gubernur dan bupati adalah memperpanjang penderitaan orang asli Papua. Oleh karena itu Papua tidak sama dengan Aceh.
Hal yang paling mendasar untuk saat ini adalah negara Indonesia harus berdialog dengan orang Papua dengan cara melibatkan pihak ketiga yang netral (negara lain) supaya Papua terjadi damai yang sejati. Sudah saatnya Negara Indonesia, dan Pemerintah Indonesia yang sementara menduduki di Papua, para pemimpin Provinsi dan Kabupaten di Papua bertobat. Lebih baik para Gubernur dan Para Bupati segerah surati kepada Pak Presiden Subianto supaya menarik pasukannya dari setiap Kabupaten di Papua. Jika tidak maka peluru akan bunyi terus dan rakyat biasa korban.
Seruan ini mencerminkan kesadaran bahwa kebenaran tidak dapat ditegakkan melalui peluru. Sebaliknya, peluru justru mengubur kebenaran lebih dalam, menciptakan narasi-narasi baru yang penuh dendam dan ketidakpercayaan. Pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan dinilai sudah waktunya digeser menjadi pendekatan keamanan kemanusiaan yang mengedepankan persuasi.
Di tengah hiruk-pikuk wacana politik dan keamanan, ada satu aspek yang sering terlupakan yaitu perlindungan kemanusiaan dan tanah adat orang Papua. Warga sipil adalah manusia. Mereka punya mimpi, harapan, dan rasa takut dalam kehidupan mereka. Mereka adalah warga petani yang ingin menggarap tanahnya atau kebunnya dengan tenang.
Tragedi di tanah Papua tahun 2026 ini mau menggambarkan dengan jelas bahwa kemanusiaan telah menjadi korban dari konflik yang tidak berkesudahan, dari tahun 1961 hingga kini.. Warga sipil yang terkena peluruh dari aparat kemanan Indonesia dan juga Papua menuntut dialog damai. Di tempat-tempat pengungsian yang membutuhkan uluran tangan atau bantuan dari warga lain, harus dilihat dengan baik, supaya tidak menjadi sasaran penembakan, jika tidak maka kebenaran dan keadilan itu akan terkubur. Oleh sebab itulah dialog internasional menjadi sarana yang baik demi Papua tanah damai.
Penutup
Pertarungan antara peluru dan kebenaran bukanlah pertarungan yang dapat dimenangkan oleh salah satu pihak melalui kekuatan senjata. Peluru mungkin dapat membungkam suara-suara yang menuntut keadilan untuk sementara waktu, tetapi ia tidak dapat membunuh kebenaran. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan, seperti air yang mencari celah di antara bebatuan.
Rakyat sipil tidak butuh peluru tetapi membutuhkan perlindungan. Rakyat sipil juga tidak butuh propaganda tetapi membutuhkan perdamaian yang sejati. Warga sipil yaitu bayi, anak-anak, ibu-ibu dan bapa-bapa yang tak berdosa di Papua masih menjadi sasaran peluru. Sebab itu, Apakah kita akan terus berbicara dengan bahasa peluru, ataukah kita akan mulai mendengarkan suara kebenaran, untuk menempu dialog internasional?
Menurut hemat penulis bahwa yang dibutuhkan sekarang bukanlah lebih banyak peluru, tetapi lebih banyak keberanian untuk saling mendengarkan yakni antara Indonesia dan Papua. Harus mengakui bahwa selama ini ada yang salah dalam cara memperlakukan warga sipil di Papua. Kualitas politik, hak asasi manusia dan perdamaian di Papua akan diukur oleh komunitas internasional untuk negara Indonesia. Waktunya hanya tiga bulan untuk Indonesia sebagai dewan HAM PBB 2026. Sejak menerima tugas ini, pemerintah Indonesia menyatakan presidensi ini akan dijalankan secara objektif, inklusif, berimbang, serta mengedepankan kepercayaan dan dialog lintas Kawasan. Negara jangan membungkam pelanggaran HAM, karena kepemimpinan HAM tidak bisa dipisahkan dari kondisi HAM di dalam negeri. Maka itu penulis menawarkan Indonesia segera melakukan dialog Internasional dengan orang Papua.
