PANIAI, Pena Katolik – Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai merugikan rakyat kecil dan merusak lingkungan.
Seruan ini disampaikan dalam khotbah pembukaan Musyawarah Pastoral (Muspas) Mee VIII di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, 2 Januari 2026, yang dihadiri ribuan umat dan tamu undangan. Uskup Bernardus menegaskan bahwa hakikat kepemimpinan, baik di gereja maupun negara, adalah melayani rakyat, bukan menindas.
Ia menggambarkan Yesus Kristus sebagai “jalan utama”, sementara para pemimpin seharusnya menjadi “jalan kecil” yang memudahkan masyarakat menuju keadilan. Dalam khotbahnya, ia menyoroti Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke serta ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua yang memicu keresahan publik.
“Rakyat menderita akibat kebijakan oligarki yang tidak berpihak pada kemanusiaan. Jika pembangunan hanya menguntungkan segelintir orang, itu bukan kebijakan keadilan,” tegasnya.
Uskup Bernardus mengingatkan bahwa kebijakan yang merusak manusia dan alam berarti kehilangan nilai ilahi. Ia menekankan bahwa penguasa wajib membuka ruang dialog dan mendengarkan suara rakyat, dengan prinsip Vox Populi, Vox Dei – suara rakyat adalah suara Tuhan – sebagai dasar pengambilan keputusan.
Di akhir khotbah, ia mengajak keluarga Kristiani meneladani Maria dan Yusuf dalam membentuk karakter generasi muda. Melalui Muspas Mee VIII, ia berharap gereja dan pemerintah kembali menjadi pelayan masyarakat, khususnya bagi warga adat yang terdampak proyek berskala besar.
