Sering dikatakan bahwa Gereja Katolik bukanlah demokrasi. Bagi sebagian orang, hal ini terdengar negatif, seolah Gereja menutup diri dari suara umat. Namun jika kita melihat lebih dalam, justru di sinilah letak kekuatan Gereja: ia bukan sekadar sistem mayoritas-minoritas, melainkan persekutuan yang berusaha menjaga komuni dan kesatuan.
Dalam sistem demokrasi, seperti yang terlihat di Amerika Serikat, keputusan sering diambil dengan logika 51 persen versus 49 persen. Mayoritas menang, minoritas kalah. Tidak ada ruang untuk mendengarkan atau mengakomodasi suara yang berbeda. Tetapi dalam Gereja, semangat yang dihidupi adalah mencari konsensus, bukan sekadar kemenangan satu kelompok atas kelompok lain.
Sejarah Konsili Vatikan II menjadi contoh nyata. Hampir 2.500 uskup dari seluruh dunia berkumpul di Roma dan menghasilkan 16 dokumen penting dengan suara hampir bulat. Bukan karena semua uskup sejak awal sepakat, melainkan karena mereka terus berdialog, memperbaiki, dan menyempurnakan teks hingga hampir semua keberatan terjawab. Inilah wajah Gereja: bukan sekadar voting, melainkan proses panjang untuk berjalan bersama.
Hal serupa juga terlihat dalam Konsili Vatikan I ketika membahas dogma infalibilitas Paus. Ada kubu yang menolak, ada yang mendukung penuh, tetapi akhirnya lahir rumusan yang seimbang: Paus hanya infalibel dalam kondisi tertentu, ketika berbicara ex cathedra tentang iman dan moral. Konsensus ini menunjukkan bahwa Gereja tidak menyingkirkan perbedaan, tetapi mengolahnya menjadi kekayaan.
Dalam konteks Gereja Katolik Indonesia, semangat ini sangat relevan. Kita hidup dalam masyarakat yang majemuk, dengan beragam budaya, bahasa, dan tradisi. Gereja di Indonesia dipanggil untuk menjadi rumah bersama, tempat di mana suara umat didengar, tetapi juga dijaga dalam kesatuan dengan Magisterium. Sinode-sinode yang digelar di berbagai keuskupan adalah wujud nyata dari semangat ini: bukan sekadar administrasi, melainkan perjalanan bersama menuju pertobatan pastoral.
Paus Fransiskus melalui Sinode tentang Sinodalitas menegaskan bahwa Gereja akan semakin kuat jika seluruh umat—uskup, imam, religius, dan awam—belajar berjalan bersama. Bukan demokrasi dalam arti politik, tetapi komuni dalam Roh Kudus.
Indonesia, dengan segala dinamika politik dan sosialnya, bisa belajar dari Gereja. Bahwa membangun bangsa bukan sekadar soal mayoritas dan minoritas, melainkan soal mencari kebaikan bersama. Gereja Katolik Indonesia dipanggil untuk menjadi saksi bahwa perbedaan tidak harus berujung pada perpecahan, melainkan bisa menjadi jalan menuju persaudaraan sejati. Gereja Katolik memang bukan demokrasi, tetapi ia adalah persekutuan yang berusaha menjaga kesatuan dalam keberagaman. Di tengah dunia yang sering terjebak dalam polarisasi, Gereja menghadirkan teladan: berjalan bersama, mendengarkan, dan mencari konsensus demi kebaikan seluruh umat Allah.
