JAKARTA, Pena Katolik – Kardinal Ignatius Suharyo, Romo Frans Magnis Suseno SJ, dan Sinta Nuriyah Wahid bersama beberapa tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyampaikan delapan pesan kebangsaan yang ditujukan kepada seluruh elemen bangsa. GNB juga bersikap atas wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada kepada DPRD. Pernyataan GNB ini disampaikan dalam jumpa pers “Pesan Kebangsaan Awal 2026” di Grha Pemuda, Katedral Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa 13 Januari 2026.
Pada kesempatan ini, Kardinal Suharyo menegaskan, bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sosok pemimpin sejati, bukan sekadar penguasa. Ia secara tegas membedakan makna “pemimpin” dan “penguasa.” Menurutnya, pemimpin adalah sosok yang memberi teladan, rela berkorban demi rakyat, dan memiliki moralitas serta integritas tinggi.
“Saya berharap dengan hadirnya Gerakan Nurani Bangsa di Gedung Pemuda ini, para pemimpin kita sungguh-sungguh memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin, bukan penguasa,” ujar Kardinal Suharyo.
Kardinal Suharyo mengatakan, seorang penguasa akan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga, sehingga melupakan kebaikan bersama. Sosok penguasa semacam ini tidak dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.
“Penguasa itu akhirnya tidak akan memikirkan kepentingan bersama. Yang dipikirkan adalah kelompoknya, pribadinya, keluarganya, atau apapun yang bukan kebaikan bersama,” jelasnya.
Kardinal Suharyo juga mengingatkan bahwa cara-cara penguasa mempertahankan kekuasaan sering kali tidak bermoral, bahkan menggunakan kekerasan dan teror, meski dibungkus dengan berbagai pembenaran. Ia mengutip kearifan tradisi Jawa tentang sosok pemimpin ideal, yakni ajrih asih, ‘takut sekaligus hormat dan cinta kepada pemimpin’.
“Ajrih itu takut, Asih itu hormat, mencintai. Bukan ketakutan seekor tikus yang dikejar kucing, bukan. Tetapi karena hormat, dia takut. Takut bukan takut salah, tetapi takut kalau tidak mengikuti moralitas tinggi dari pemimpinnya,” ujarnya.
Menurut Suharyo, relasi rakyat dengan pemimpin berbeda dengan relasi rakyat dengan penguasa. Terhadap penguasa, rasa hormat hilang dan yang tersisa hanyalah rasa takut.
Sementara itu, Istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid, mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahwa rakyat bukanlah musuh negara, begitu pula sebaliknya.
“Rakyat bukanlah musuh bagi penyelenggara negara, demikian pula sebaliknya,” tegas Sinta.
Menurut Sinta, negara dan rakyat adalah bagian yang tak terpisahkan demi kemaslahatan bangsa. Keduanya harus bekerja sama menghadapi berbagai tantangan kehidupan sekaligus mendorong kemajuan bangsa.
Sinta menukil pesan fikih fundamental: “Tasharruful imam ala ar-ra’iyyah manuthun bil maslahah”, yang berarti kebijakan seorang pemimpin harus bertujuan mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan bagi rakyatnya.
“Dan ini menjadi pegangan kami untuk selalu diingat dan untuk mengingatkan kepada para pemimpin, pemimpin bangsa dan pemimpin negara,” ujarnya.
Selain menekankan sikap negara yang berorientasi pada kemaslahatan, Sinta juga mengingatkan bahwa rakyat perlu cerdas dan kuat untuk terus mengingatkan penyelenggara negara agar tetap berpegang pada tujuan tersebut.
“Karena itu, baik penyelenggara negara maupun rakyat perlu berkomitmen untuk teguh berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa,” tambahnya.
Pesan Sinta Nuriyah ini menjadi refleksi awal tahun 2026, menegaskan pentingnya relasi harmonis antara negara dan rakyat demi menjaga arah demokrasi serta kemajuan bangsa.
Beberapa tokoh GNB lain yang hadir pada kesempatan ini adalah Lukman Hakim Saifuddin, Erry Riyana Hardjapamekas, Omi Komaria, Pdt Gomar Gultom, Pdt. Jacky Manuputty, Ery Seda, dan Romo A. Setyo Wibowo SJ.
Terkait wacara pemilihan kepala daerah oleh DPRD, GNB dengan tegas menolak. Menurut GNB, alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik tidak bisa dijadikan dasar untuk meniadakan pilkada langsung oleh rakyat. GNB menekankan bahwa pilkada langsung bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan manifestasi nyata kedaulatan rakyat.
“Rakyat harus diberikan ruang sebesar-besarnya untuk memilih secara langsung para pemimpin daerahnya sesuai amanat konstitusi,” ujar Alissa Wahid saat membacakan salah satu pesan kebangsaan GNB.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menambahkan, pemerintah dan DPR harus mendengar suara rakyat sebelum mengubah sistem pilkada. Ia menegaskan bahwa mayoritas publik tetap menginginkan pilkada langsung, sebagaimana terekam dalam berbagai survei.
“Jadi dengarkan kehendak masyarakat daerah itu maunya seperti apa. Litbang Kompas sudah jelas angkanya ingin pilkada langsung, lalu surveinya LSI Denny JA juga seperti itu. Poin pentingnya adalah dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah, dengarkan baik-baik suara rakyat di daerah masing-masing,” kata Lukman.
GNB menekankan bahwa pilkada langsung adalah wujud nyata demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR diminta tidak mengabaikan aspirasi mayoritas masyarakat yang ingin tetap memilih pemimpin daerahnya secara langsung.
Pesan kebangsaan ini menjadi pengingat bahwa demokrasi harus dijalankan dengan mendengarkan suara rakyat, bukan sekadar mempertimbangkan efisiensi atau kepentingan politik jangka pendek.
