VATIKAN, Pena Katolik – Pemerintah Beijing memutuskan hubungan diplomatik dengan Tahta Suci pada tahun 1951 setelah insiden yang rumit. Sepanjang tahun 1950 dan 1951, Tiongkok telah menekan Vatikan dengan mengancam memisahkan diri dari “Katolik independen”, tetapi banyak imam menentang gerakan tersebut. Situasi itu menjadikan Zhou Enlai, kepala pemerintahan Tiongkok saat itu, mencari jalan tengah.
Sebuah kontroversi yang mematikan kemudian dibuat: seorang imam yang bekerja di internunsiatur Tahta Suci (legasi) telah membuang mortar tua era 1930-an ke tumpukan sampah dari rumahnya. Seorang pengusaha bernama Antonio Riva menemukannya dan mengambil bagian yang tidak berfungsi kembali ke rumahnya untuk dipajang sebagai barang antik.
Ketika pejabat Komunis melihat barang antik Riva di rumahnya, mereka menangkapnya dan dituduh melakukan konspirasi untuk membunuh Mao Zedong. Tuduhan itu dibantah Riva. Riva dieksekusi dan misi diplomatik Tahta Suci diusir dari negara itu karena “spionase”.
Mgr. Tarcisio Martina, prefek apostolik regional, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan meninggal pada tahun 1961. Sementara empat “konspirator” lainnya dijatuhi hukuman yang lebih pendek.
Syarat Diplomasi
Pemerintah Beijing telah menetapkan dua syarat untuk membangun kembali hubungan dengan Vatikan, bahwa Takhta Suci “tidak ikut campur dalam masalah agama di Tiongkok” dan bahwa, sejalan dengan kebijakan Satu-Tiongkok Beijing, itu memutuskan hubungan dengan pemerintah Taiwan yang didirikannya setelah Perang Dunia II.
Pokok perdebatan utama yang menghambat hubungan kedua negara adalah menyangkut penunjukan uskup Katolik di Tiongkok daratan, yang sekarang ditunjuk oleh Asosiasi Katolik Patriotik Tiongkok (CPCA). Penunjukkan uskup ini pada beberapa periode sesuai dengan Takhta Suci, di waktu lain bertentangan.
Posisi pemerintahTiongkok adalah bahwa uskup harus diangkat sendiri; posisi Tahta Suci adalah bahwa para uskup hanya dapat diangkat oleh Paus, sambil mempertimbangkan dalam beberapa kasus suatu bentuk konsultasi dengan otoritas sipil.
Takhta Suci melakukan upaya pada tahun 2007 untuk menciptakan hubungan formal dengan Tiongkok. Kardinal Theodore McCarrick menjadi utusan dalam upaya tersebut. Para uskup berpangkat tinggi di Gereja Katolik Roma menyiratkan bahwa langkah diplomatik semacam itu mungkin dilakukan, didasarkan pada Tiongkok yang memberikan lebih banyak kebebasan beragama dan mengurangi campur tangan dalam hierarki Gereja di daratan Tiongkok.
Pada bulan September 2007, penunjukan Romo Joseph Li Shan oleh otoritas Tiongkok dikatakan “disetujui secara diam-diam” oleh Vatikan. Pada Mei 2008, Tiongkok Philharmonic Orchestra dari Tiongkok daratan melakukan konser untuk Paus di Vatikan. Ini mendorong para analis untuk berbicara tentang “perbaikan hubungan yang tumbuh” antara kedua negara.
Pada tanggal 8 April 2011 Baron Von Pfetten menyelenggarakan diskusi terobosan besar pertama di tingkat kepemimpinan selama tiga hari seminar tertutup di istana Prancisnya di mana delegasi kunjungan senior Tiongkok bertemu dengan Mgr. Balestrero, Wakil Sekretaris Hubungan dengan Negara Tahta Suci.
Paus Fransiskus sejak Maret 2013, mengatakan dalam sebuah wawancara media berita bahwa dia ingin mengunjungi Tiongkok dan meningkatkan hubungan Tiongkok-Tahta Suci. Dilaporkan juga bahwa pada kunjungan Paus ke Korea Selatan pada Agustus 2014 Tiongkok membuka wilayah udaranya untuk pesawat Paus, dan saat melintasi wilayah udara Tiongkok, Paus mengirim telegram yang menyatakan “harapan terbaiknya” kepada orang-orang Tiongkok.
Pada akhir 1990-an, pejabat Keuskupan Agung Katolik Roma di Beijing mengemukakan kemungkinan bahwa itu suatu hari nanti akan digunakan sebagai kedutaan Takhta Suci sebagai alasan untuk tidak menghancurkan sebuah rumah besar berarsitektur khas milik keuskupan agung (rumah yang konon berhantu di Chaonei.
Langkah Maju
Pada Januari 2018, Gereja hampir merundingkan kesepakatan dengan Tiongkok yang memungkinkan Tiongkok memiliki kontrol lebih besar atas gereja-gereja bawah tanah dan memungkinkan Vatikan memiliki kontrol lebih besar atas penunjukan uskup. Meskipun ini tidak berarti pembentukan hubungan diplomatik formal, ini dipandang sebagai langkah besar menuju pengakuan formal.
Namun, Uskup Agung Hongkok Kardinal Joseph Zen Ze-kiun menganggap langkah ini sebagai menjual Gereja Katolik di Tiongkok. Ia menilai proses ini melibatkan pengunduran diri beberapa uskup dari Gereja bawah tanah.
Pada tanggal 22 September 2018, pemerintah Tiongkok dan Vatikan menandatangani perjanjian bersejarah mengenai penunjukan uskup di Tiongkok. Kementerian luar negeri Tiongkok mengatakan bahwa perjanjian tersebut berfungsi untuk menjaga komunikasi dan meningkatkan hubungan antara para pihak. Hingga kini, Vatikan dan Tiongkok tidak menjalin hubungan diplomatik. (AES)
