DIMAPUR, Pena Katolik – Keputusan Pemerintah Federal India “menutup” perbatasan terbuka dengan Myanmar akan berdampak pada suku-suku asli di wilayah timur laut India seperti Naga dan Mizo. Sebagian besar penduduk di sana beragama Kristen dan memiliki kesamaan etnis dan ikatan kekerabatan yang melampaui batas-batas politik.
Ada ledakan kemarahan, namun mereka juga tidak ingin dianggap menyebabkan rintangan, dalam upaya India untuk mengamankan perbatasannya. Sebagai protes, para pemimpin kelompok masyarakat adat dan aktivis hak asasi manusia bertemu di Dimapur, sebuah kota komersial di negara bagian Nagaland, pada 16 Februari 2024. Mereka memprotes keputusan untuk menghapuskan “pergerakan bebas” melintasi perbatasan Myanmar.
“Keputusan ‘mendirikan pagar perbatasan’ tidak hanya tidak praktis dan tidak manusiawi bagi masyarakat yang tinggal di kedua sisi perbatasan, namun pendekatan seperti itu hanya akan mengurangi prospek perdamaian dan kesejahteraan di negara-negara tersebut,” kata pernyataan protes yang dikirimkan kepada Perdana Menteri Narendra Modi.
seperti diberitakan UCANEWS Para pejabat di Kementerian Dalam Negeri India mengatakan, FMR dihapuskan untuk menjamin keamanan internal negara. India dan Myanmar sepakat pada tahun 1950 untuk mengizinkan “penduduk asli pindah” ke wilayah masing-masing tanpa paspor atau visa di perbatasan darat sepanjang 1.643 kilometer. Perbatasan ini merentang di empat negara bagian di India; Mizoram, Nagaland, Manipur, dan Arunachal Pradesh.
Perjanjian tahun 1950 mengalami beberapa perubahan selama bertahun-tahun. Pada tahun 2004, India memutuskan untuk membatasi pergerakan bebas menjadi hanya 16 kilometer. Pada tahun 2018, kedua negara menandatangani Perjanjian Penyeberangan Perbatasan Darat untuk memfasilitasi regulasi dan harmonisasi hak bergerak bebas yang sudah ada bagi orang-orang yang biasanya tinggal di wilayah perbatasan kedua negara.
Upaya tersebut tampaknya sia-sia dengan keputusan terbaru pemerintah India. Dampak langsung terasa di Desa Longwa di negara bagian Nagaland, yang berbatasan sepanjang 215 kilometer dengan Wilayah Sagaing di Myanmar. Diperkirakan penduduk desa tersebut, yang berjumlah 7.500 orang, yang sebenarnya menikmati “kewarganegaraan ganda” selama ini, kini, mereka terancam.
Beberapa penduduk Naga bahkan mengaku terancam mata pencahariannya karena lahan pertanian mereka berada di Myanmar. Mereka tinggal di India tetapi bertani di Myanmar.
“Semua permasalahan ini harus didiskusikan dan dipahami dengan baik,” kata Wangnei Konyak, kepala Desa Longwa.
Pengaruh sebenarnya berada pada Aangh (Raja Naga), yang yurisdiksi tradisionalnya tersebar di tiga desa di wilayah India dan lima desa di wilayah Myanmar. Tonyei Phawang, 52 tahun, seorang Konyak, kelompok etnis Naga terbesar, tampak termenung.
“Tangan kanan saya di Myanmar dan tangan kiri saya di India. Keputusan pemerintah India untuk memagari perbatasan akan memecah belah rumah saya,” ujarnya sambil berdiri di depan gerbang rumahnya.
Menteri utama Nagaland dan Mizoram secara terbuka menentang pemagaran perbatasan namun rekan mereka dari Manipur dan Arunachal Pradesh sangat mendukungnya. Lebih dari 87 persen penduduk di Nagaland dan Mizoram beragama Kristen, sementara di Manipur terdapat lebih dari 41 persen penduduknya dan di Arunachal Pradesh terdapat sekitar 30 persen penduduknya beragama Kristen. (AES)
