PAKISTAN, Pena Katolik – Anggota parlemen Pakistan mengesahkan undang-undang yang dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada seseorang karena menghina istri, anggota keluarga, atau sahabat nabi Islam Muhammad.
Amandemen Hukum Pidana 2023, yang akan menetapkan hukuman maksimal penjara seumur hidup untuk pelanggaran semacam itu dengan hukuman minimal 10 tahun penjara. Di bawah undang-undang saat ini, pelanggaran penodaan agama hanya dapat dihukum hingga tiga tahun penjara, denda atau keduanya.
Untuk menjadi undang-undang, RUU itu masih membutuhkan tanda tangan presiden. Lembaga Legislatif Pakistan yang lebih rendah, Majelis Nasional, mengesahkan RUU tersebut pada bulan Januari 2023. Majelis tinggi negara itu, senat, mengesahkannya minggu lalu pada 1 Agustus 2023.
Tujuan dari RUU ini, berdasarkan pernyataan tujuannya, adalah untuk menindak “penodaan agama di internet dan media sosial, yang telah menyebabkan “terorisme” dan “gangguan di negara itu”.
Undang-undang anti penistaan akan berlaku untuk setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung “menodai nama suci” dari setiap istri, anggota keluarga atau pendamping Muhammad melalui kata-kata tertulis, kata-kata yang diucapkan, representasi yang terlihat, imputasi, sindiran atau sindiran. Para sahabat Muhammad merujuk pada Muslim yang secara pribadi bertemu dengannya selama hidupnya.
Pakistan sudah menghukum mereka yang menentang atau menghina Quran dengan penjara seumur hidup. Kelompok hak asasi manusia telah menyuarakan keprihatinan bahwa undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menargetkan agama minoritas di Pakistan. Lebih dari 95% penduduk Pakistan adalah Muslim, dan lebih dari 75% negara mengikuti Islam Sunni.
Dari tahun 1987 hingga awal tahun 2021, lebih dari 1.800 orang didakwa melakukan penistaan agama di bawah berbagai undang-undang anti-penistaan agama di negara tersebut. Pada bulan Maret tahun ini, ada sekitar 40 orang yang menjalani hukuman seumur hidup atau hukuman mati karena tuduhan penodaan agama. Sejak tahun 1990, lebih dari 80 orang telah dibunuh atas tuduhan penodaan agama.
Dalam satu kasus terkenal, seorang wanita Kristen bernama Asia Bibi dihukum karena tuduhan penodaan agama pada tahun 2010, tetapi hukumannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Pakistan pada tahun 2018. Dia membantah tuduhan bahwa dia melanggar undang-undang penistaan dan akhirnya kini mencari perlindungan di Kanada.
“Pemerintah Pakistan biasanya beralih ke undang-undang penghujatan ketika ada krisis politik dan untuk mengalihkan perhatian dari kesengsaraan ekonomi dan sosial negara yang terus berlanjut,” kata Paul Marshall, kepala Tim Aksi Asia Selatan dan Tenggara di Institut Kebebasan Beragama.
“Sementara setengah dari korban adalah Muslim, undang-undang penistaan agama secara tidak proporsional mengorbankan agama minoritas, dan penelitian berulang kali menunjukkan bahwa mereka digunakan sebagai alat intimidasi atau penyelesaian masalah dalam perselisihan pribadi,” kata Marshall.
Christian Solidarity Worldwide (CSW), sebuah kelompok hak asasi manusia yang mengadvokasi kebebasan beragama dan menentang penganiayaan terhadap orang Kristen, juga menentang keras undang-undang tersebut. Mervyn Thomas, Presiden CSW, mengatakan organisasinya “sangat kecewa” dengan pengesahan undang-undang tersebut dan memperingatkan bahwa ada “banyak sekali bukti tentang bagaimana undang-undang penistaan agama yang ada telah mengakibatkan pembunuhan di luar hukum dan insiden kekerasan massa yang tak terhitung jumlahnya berdasarkan tuduhan palsu.”
Undang-undang anti-penghujatan Pakistan telah digunakan terhadap orang Kristen dan Hindu, yang jumlahnya kurang dari 5% dari populasi negara itu. Undang-undang yang berkaitan dengan penghinaan terhadap para sahabat Muhammad dan beberapa undang-undang anti-penodaan agama lainnya juga telah digunakan untuk menargetkan sekte minoritas Islam di negara tersebut. “Sasaran” undang-undang ini temasuk Muslim Syiah, yang merupakan sekitar 15% dari populasi, dan Muslim Ahmadi, yang membentuk kurang dari 3% dari populasi.
