JAKARTA, Pena Katolik – Presiden Joko Widodo memperingatkan para kepala daerah di seluruh Indonesia tentang pentingnya kebebasan beragama dan hak yang sama untuk setiap agama dalam beribadah. Jokowi menegaskan, beragama dan beribadah merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Untuk itu, ia meminta setiap kepala daerah memahami ini. Menurutnya, konstitusi tak bisa dikalahkan oleh kesepakatan.
“Kemudian ini mumpung juga ketemu bupati dan wali kota. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan hal ini saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023). Rakornas ini diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Jokowi menyebut UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang melindungi setiap warga negara untuk beragama dan beribadah. Jaminan ini, menurut Jokowi, adalah perlindungan tertinggi bagi setiap orang untuk beragama dan beribadah.
“Sekali lagi dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, kapolres, kapolda, pangdam harus ngerti ini, kejari-kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan,” tuturnya.
Jokowi menyampaikan, FKUB diharapkan menjadi forum untuk mewujudkan kebebasan ini. Jangan sampai ada peraturan dan instruksi kepala daerah yang melawan konstitusi, ia mengakui, masih melihat hal ini terjadi.
Jokowi juga mengeluhkan susahnya membangun tempat ibadah. Ia melihat, usaha membangun tempat ibadah kadang masih dikalahkan dengan kesepakatan-kesepatan yang dibuat oleh kepala daerah, padahal, ia menegaskan bahwa kebebasan beragama dilindungi konstitusi.
“Ada rapat, FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati lho, konstitusi kita menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati, hati-hati lho, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah meskipun hanya satu, dua, atau tiga kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih itu kalau kita mendengar,” jelasnya.
Presiden Jokowi juga meminta para kepala daerah menjaga agar masyarakat tidak menjadi korban politik, terutama politik identitas. Situasi ini sering terjadi saat pemilu. Jokowi juga mewanti-wanti TNI dan Polri. Jokowi meminta anggota TNI/Polri tidak berpolitik praktis.
“Yang terakhir, waduh lupa lagi, masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024. Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Dan perlu saya ingatkan, TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. Petakan yang namanya potensi kerawanan, jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini. Betul-betul harus memiliki tahun ini sudah masuk ke tahun politik, harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini,” tegas Jokowi.
Rakernas ini dihadiri Mendagri, Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin.
