JAKARTA, Pena Katolik – Pemaksaan penggunaan jilbab di lingkup sekolah bukan kali pertama terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Lagi, masyarakat dihebohkan dengan persoalan intoleransi, pemaksaan dan diskriminasi. Siti Musdah Mulia menyayangkan insiden ini terjadi (lagi). Ia menilai, ada ketidaktegasan dalam upaya mencegah dan menangani persoalan intoleransi di masyarakat, terutama dalam dunia pendidikan.
“Karena ini (pemakaian jilbab) adalah persoalan agama, persoalan budaya sehingga tidak bisa cepat kita mengatasi ini. Terlebih jilbab ini adalah soal keyakinan, jadi kita tidak bisa melarang,” ujar Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Sabtu 6 Agustus 2022).
Dia melanjutkan, yang harus ditekankan dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah dengan segala sumber dayanya mampu menangani ini dengan serius, sistematis dan holistik dengan menanamkan nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan memberi pengertian bahwa tidak ada benturan antara agama dengan Pancasila sebagai hasil pemikiran para founding fathers bangsa.
“Para fouding fathers kita sudah sepakat memilih demokrasi bukan teokrasi, demokrasi itu adalah sebuah sistem dimana seorang mau menerima dan melihat orang yang berbeda sehingga tidak boleh ada pemaksaan. Paling tidak pemerintah harus berusaha menunjukkan keseriusannya,” kata perempuan yang pernah menjabat Kepala Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, Kementerian Agama R.I.
Tidak hanya pemerintah, Musdah juga menilai upaya pencegahan intoleransi di dunia Pendidikan harus menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memastikan bahwa agama yang beredar di masyarakat merupakan agama yang inklusif, toleran dan sesuai dengan Pancasila.
“Jadi kalau mengaku sebagai orang yang beragama maka kita harus toleran. Toleran itu nggak mesti meyakini dan setuju keimanan agama lain, tetapi dengan legowo menerima bahwa beragama adalah hak mereka atau hak orang lain,” jelas wanita pertama yang pernah dikukuhkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai Profesor Riset bidang Lektur Keagamaan ini.
Sarat Intoleransi
Sementara itu, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Hj. Siti Nurjanah menilai, kasus pemaksaan pemakaian jilbab, sarat akan potensi intoleransi dan diskriminasi. Ia khawatir akan membawa kepada sikap radikalisme.
“Tidak boleh ada pemaksaan itu! Itulah yang disebut dengan intoleransi karena melakukan pemaksaan. Lalu kemudian ada diskriminasi di sana. Kenapa? Karena itu tadi guru tersebut memaksa kepada siswa tersebut, yang belum memiliki pemahaman yang utuh tentang penggunaan jilbab,” jelas Siti di Metro, Kamis 4 Agustus 2022.
Ia menilai, situasi ini semakin pelik karena justru terjadi di sekolah negeri. Seharusnya, sekolah negeri menjunjung tinggi keragaman di dalamnya. Sekolah negeri itu menjadi wilayah atau wewenang pemerintah dalam hal ini berdasarkan aturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
“Karena ini sekolah negeri, jadi tidak boleh ada pemaksaan. Juga proses yang dilakukan tidak boleh memaksa, tapi berikanlah pemahaman terlebih dahulu kepada siswa tersebut tentang pentingnya jilbab. Itupun ditujukan bagi siswa yang beragama Islam saja,” jelasnya.
Ketua Dewan Pakar Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Metro ini menilai, akibat adanya insiden tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik berkepanjangan.
“Kalau guru BK-nya muslim, kemudian muridnya juga muslim berarti kan sudah terjadi konflik internal agama, karena adanya pemaksaan tadi itu. Sehingga bukan tidak mungkin akan timbul dendam, bahkan trauma dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Siti Nurjanah menilai, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Hal ini sarat dengan muatan politik identitas yang berpotensi menimbulkan konflik.
Guru perlu dibekalipemahaman tentang aturan-aturan yang ada secara penuh. Khususnya bagi guru BK, harus memahami secara utuh bagaimana Islam memberikan pesan ataupun agama Islam memberikan pesan terkait dengan pentingnya menutup aurat. Siti Nurjanah beranggapan, pendidikan ini penting agar guru juga dapat bersikap toleran dan menanamkan hal ini kepad segenap siswa.
