NIKARAGUA, Pena Katolik – Polisi anti huru hara Pemerintah Nikaragua menghalangi Uskup Matagalpa, Mgr. José lvarez Lagos untuk meninggalkan kantor keuskupan untuk merayakan Misa pada Kamis, 4 Agustus.
“Saya ingin pergi ke katedral untuk Adorasi dan Misa Kudus, tetapi jelas otoritas yang lebih tinggi belum memberikan izin, kami di sini, diam di dalam kantor keuskupan,” ujar Mgr. lvarez, yang juga merupakan administrator apostolik Keuskupan Estelí.
Sebuah video yang diposting 4 Agustus 2022 di media sosial menunjukkan sekelompok polisi anti huru hara, dengan tongkat dan perisai, menghalangi jalan uskup dan enam imam lainnya untuk pergi. Selain itu, pers setempat melaporkan bahwa antara 1 dan 4 Agustus 2022 polisi anti huru hara mencegah Pastor Uriel Vallejos dan sekelompok umat meninggalkan Paroki Kerahiman Ilahi di kota Sébaco.
Pusat Hak Asasi Manusia Nikaragua telah melaporkan pada 3 Agustus 2022 bahwa kondisi di kediaman itu memburuk setelah listrik padam dan makanan habis. Pengurungan imam dan umat dimulai setelah polisi memaksa masuk ke parokinya untuk menutup stasiun radio Katolik yang beroperasi di tempat itu.
Lima stasiun radio Katolik lainnya ditutup pada 1 Agustus 2022 atas perintah pemerintah karena diduga tidak memiliki izin operasi yang sah sejak tahun 2003. Namun, keuskupan melaporkan pada tahun 2016 ia secara pribadi menyerahkan dokumentasi yang diperlukan namun tidak pernah menerima jawaban.
Menanggapi episode kekerasan baru-baru ini oleh pemerintah Daniel Ortega dan wakil presiden dan istrinya, Rosario Murillo, Pastor Matagalpa mengeluarkan pernyataan yang mendesak pihak berwenang negara untuk menghormati kebebasan berbicara dan beragama, dan ia juga menuntut agar penganiayaan terhadap Gereja berhenti. Pernyataan itu disampaikan 4 Agustus 2022.
“Sebaliknya, kami mengundang Umat Allah untuk terus berlutut demi Gereja, untuk para imam kami, dan untuk Nikaragua yang kami cintai,” pesan itu menyimpulkan.
Ortega, yang telah berkuasa selama 15 tahun, secara terbuka memusuhi Gereja Katolik di negara itu. Dia menuduh para uskup adalah bagian dari upaya kudeta untuk mengusirnya dari jabatannya pada 2018 karena mereka mendukung demonstrasi anti-pemerintah yang ditindas secara brutal oleh rezimnya. Presiden Nikargua telah menyebut para uskup sebagai “teroris” dan “setan berjubah”.
Menurut laporan berjudul “Nikaragua: Gereja yang Dianiaya? (2018–2022),” yang disusun oleh pengacara Martha Patricia Molina Montenegro, anggota Pro-Transparency and Anti-Corruption Observatory, dalam waktu kurang dari empat tahun, Gereja Katolik di Nikaragua telah menjadi sasaran 190 serangan dan penodaan, termasuk kebakaran di Katedral Managua serta pelecehan dan penganiayaan polisi terhadap uskup dan imam.
