Kerasulan Awam Menghadirkan Gereja dalam Bidang Sosial Politik

JAKARTA, Pena Katolik – “Kerasulan awam harus bergerak, menginspirasi, terlibat langsung di tengah kehidupan umat,” ujar Uskup Agung Vincensius Sensi Potokota saat menutup Pertemuan Nasional (PERNAS) Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligeraja Indonesia (Kerawam KWI) 2022, pada hari ini, Jumat, 17 Juni 2022, di Pusat Pastoral Samadi, Jakarta Timur.

“Salah satu tugas kerasulan ini adalah menghadirkan Gereja dalam bidang sosial politik kepada umat,” dia menegaskan. Ketua Komisi Kerawam KWI sekaligus Uskup Agung Ende menyampaikan hal tersebut saat menutup Pertemuan Nasional yang menghadirkan pemimpin Komisi Kerasulan Awam dari 37 keuskupan – di 34 provinsi – di seluruh Indonesia.

Berlangsung selama tiga hari (14 – 17 Juni) Pertemuan Nasional ini merupakan salah satu upaya Gereja menghadirkan dukungan persisten pada upaya negara menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 serta keutuhan bangsa dan negara dari segala bentuk intoleransi dan radikalisme – melalui gerakan kerasulan awam, Melalui kerasulan awam, umat didorong agar tanggap dan terlibat secara aktif dalam karya-karya sosial-politik yang menginspirasi dan menghadirkan Gereja di tengah masyarakat luas. Terutama, tatkala negara dan bangsa kita bersiap menyongsong salah satu momentum penting demokrasi yang akan melahirkan pemimpin nasional melalui pemilu 2024.

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Ignatius Kardinal Suharyo yang hadir membuka Pernas pada Selasa, 14 Juni, menekankan pentingnya karya dan gerakan kerasulan awam “Kita tidak sekadar menjalankan tugas dengan motivasi tapi juga dengan inspirasi iman” ujarnya. Inspirasi, menurut Kardinal Suharyo, merupakan fundamen niscaya bagi manusia untuk ke luar dari zona nyaman, aktif bergerak, tanggap dan terlibat melalui keahlian serta profesinya masing-masing.

Dengan demikian, gerakan kerasulan awam, dapat membantu lingkungan yang menjunjung humanitas dalam kehidupan berbangsa dan semesta. Termasuk di bidang sosial, politik. Kardinal juga menyinggung pentingnya karya kerasulan awam dari hulu ke hilir, dari membaca konteks sosial melalui analisis hingga bermuara pada gerakan nyata dalam menanggapi momentum sosial politik yang menjamin demokrasi dan keadilan. “Allah menyampakan kehendakNYA lewat realitas sosial-politik yang tidak begitu saja mampu kita terima dan pahami. Maka perlu kesempatan seperti PERNAS untuk membaca situasi bersama-sama,” Suharyo menambahkan.

 Bertema “Umat Katolik Tanggap dan Terlibat”, Pernas Kerawam KWI 2022, menghadirkan pemimpin Komisi Kerawam KWI dari lima regio (wilayah): Sumatera; Manado, Ambon, Makasar (MAMS); NTT, NTB, Bali (Nusra); Papua, dan Jawa. Mereka terdiri para klerus (imam) sebagai Ketua Kerawam dan non-klerus (umat awam) yang bertugas membantu Ketua Komisi Kerawam di wilayah keuskupannya masing-masing. Terkait salah satu tugas utama Komisi Kerawam KWI yang menghadirkan Gereja dalam bidang sosial-politik, maka ada dua agenda utama PERNAS 2022. Yakni, membaca peta ekosistem sosial politik dalam dua tahun ke depan menjelang Pemilu 2024 – serta potensi polarisasi politik identitas. Dan, melihat situasi riil terkini gerakan radikalisme dan intoleransi yang mengancam diversitas kehidupan umat lintas-iman di tanah air.

Menteri Koordinator Polhukam hadir diwakili Asisten Deputi Koordinasi Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik pada Kemenko Polhukam RI Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Dan ; Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri Drajat Wisnu Setyawan hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hadir pula, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja; anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022 -2027 August Mellaz.

Direktur Eksekutif Charta Politika Totok Yunarto; Direktur Eksekutif Para Syndicate Yohanes Ari Nurcahyo; Direktur Litbang Kompas Ignatius Kristanto, Peneliti Kajian Terorisme dari Universitas Indonesia juga turut membagikan pengalaman dan pemikiran dalam diskusi Pernas. Ditemui selepas memberikan paparan terkait peta kontestasi pemilu dan electoral nasional, Totok Yunarto mengatakan: “Gerakan kerasulan awam perlu terus memperbarui pendidikan dan informasi politik yang aktual karena pemilu kita masih jauh dari proses yang – kita anggap—berkualitas,”ujar Totok.

Bahkan, Pemilu di Indonesia, menurut Direktur Charta Politika, masih berbicara mengenai bagaimana mengelimir calon-calon pemimpin yang berpotensi mengembalikan kita ke masa lalu dalam pilkada dan pemilu. “Di masa kemarin pemilu kita masih bicara mengenai isu paling primitif yaitu SARA,” ujarnya.

Maka, sebelum kita berbicara mengenai program terbaik buat bangsa, Totok menegaskan perlunya memastikan isu-isu primitif dalam pemilu harus dielimir terlebih dahulu . “Di sinilah peran kerasulan awam yang berhubungan langsung dengan rakyat banyak di setiap daerah untuk memberikan pendidikan dan informasi politik yang tepat,” dia menambahkan.

Mengawal Pemilu yang adil, jujur, transparan, tanpa rasa ketakutan disampaikan dengan jernih oleh Asisten Deputi Koordinasi Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik pada Kemenko Polhukam RI Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani: “Pemerintah tidak dapat melakukan ini sendirian. Untuk itu kami mendorong para pemimpin kerasulan awam membantu meneruskannya kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing,” kata Rizal.

Direktur Para Syndicate Yohanes Ari Nurcahyo menjelaskan, akurasi informasi dalam pendidikan sosial politik masyarakat amat perlu didukung oleh basis data yang kuat dan akurat. “Oleh sebab itu, gerakan, karya, aktifitas kerasulan awam perlu berjalan bersama basis data,” ujar Ari yang memimpin sindikasi kajian-kajian independen dalam studi kebijakan. Dalam menyongsong pemilu 2024, Para Syndicate membantu Komisi Kerawam KWI melaksanakan survei internal untuk memetakan kepemimpinan nasional.

Salah satu hasil PERNAS yang direkomendasikan kepada Konferensi Waligereja Indonesia serta umat Katolik adalah mendukung pelaksasaan Pemilu 2024 yang bersih, demokratis, berintegritas,dan tidak diwarnai politik identitas. Menandai penutupan Pernas, Mgr. Vincentius Sensi Potokota mempersembahkan misa konselebrasi didampingi perwakilan imam dari regio Jawa dan regio Kalimantan.

***

REKOMENDASI PERTEMUAN NASIONAL KOMISI KERAWAM KWIWISMA SAMADI, 17 JUNI 2022

Internal

1. Melakukan konsolidasi dan restrukturisasi demi meningkatkan efektifitas kerja sesuai kondisi serta tantangan yang ada di masing-masing Keuskupan.
2. Mengoptimalisasikan koordinasi dan kerja sama Keuskupan dan Komisi Kerawam KWI melalui Pertemuan Nasional Kerawam, Pertemuan Kerawam Regio, Pertemuan Kerawam Keuskupan dan Pertemuan Kerawam Paroki.
3. Mendorong serta membantu umat Katolik Indonesia untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam proses Pemilu 2024 dengan mengambil peran sesuai kapasitas dan talenta masing-masing sebagai pemilih, penyelenggara dan pengawas pemilu
4. Membantu Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu melakukan Sosialisasi Tahapan dan Proses Pemilu 2024, serta melakukan Konsolidasi Partisipatif dan Konsolidasi Komitmen bersama umat.
5. Menyiapkan dan melakukan update data base kader potensial serta menyiapkan kader untuk berkiprah dalam posisi publik bagi kepentingan Gereja, bangsa dan negara.
6. Membantu optimalisasi dan revitalisasi Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) sebagai rumah bersama bagi Ormas Katolik dan para aktivis sosial kemasyarakatan.
7. Menyelenggarakan edukasi politik kebangsaan bersama mitra Katolik dan komunitas lintas agama untuk memperkuat nasionalisme, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

EKSTERNAL

1. Mendukung semua upaya negara untuk menjaga Pancasila dan UUD 1945 serta keutuhan bangsa dan negara dan menolak segala bentuk intoleransi dan radikalisme.
2. Mendukung penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
3. Mendukung penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP) melaksanakan pemilu yang demokratis, berintegritas dan professional.
4. Mendukung para peserta pemilu untuk menjaga situasi damai dan adil dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu.
5. Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat (sebagai pemilih, penyelenggara, pengawas dan pemantau) dalam menyukseskan pemilu serentak 2024.
6. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga keutuhan bangsa.
7. Mendorong aparat penegak hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hokum dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.