MEXICO CITY, Pena Katolik – Dua kardinal Meksiko dinyatakan bersalah atas “proselitisme” selama pemilihan Juni lalu di Moksiko. Pengadilan mengklaim mereka “menekan dan/atau membujuk” komunitas agama mereka untuk memilih kandidat atau partai tertentu.
Kamar Superior Pengadilan Pemilihan Kehakiman Federasi (TEPJF) Meksiko membenarkan hukuman terhadap Kardinal Carlos Aguiar Retes, Uskup Agung Mexico City dan Kardinal Juan Sandoval Iñiguez, Uskup Agung Emeritus Guadalajara. Dua imam lainnya juga dinyatakan bersalah.
Mereka dinyatakan bersalah karena melanggar prinsip pemisahan Gereja-Negara yang diakui dalam konstitusi Meksiko. Mereka didakwa setelah mendorong umat Katolik untuk memilih untuk membela kehidupan, keluarga, dan kebaikan bersama selama pemilihan federal 2021.
Ketua Majelis Tinggi mengatakan bahwa “khusus” para imam di Meksiko “dilarang untuk menyebarkan agama atau melawan partai politik mana pun, pencalonan atau asosiasi politik apa pun, untuk menjaga prinsip-prinsip sistem demokrasi Meksiko.
Konferensi Waligereja Meksiko (CEM) merilis sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada terdakwa yang menyatakan diri secara khusus mendukung atau menentang kandidat atau partai politik tertentu. Alih-alih “- dalam menjalankan kebebasan berekspresi – mereka membuat pernyataan pribadi tentang realitas sosial negara.”
CEM menganggap bahwa dalam negara demokrasi modern, jenis resolusi pembatasan hak asasi manusia ini jauh dari parameter yang ditetapkan dalam perjanjian dan konvensi internasional, kata pernyataan itu.
Namun, para Uskup Meksiko “memiliki keyakinan penuh” bahwa Kementerian Dalam Negeri akan menentukan apa yang sah, adil, dan sepenuhnya menghormati hak-hak warga negara Meksiko.
“Demikian pula, kami yakin bahwa Pemerintah Republik, yang telah menegaskan kembali komitmennya terhadap demokrasi dan kebebasan rakyat, akan tahu bagaimana merenungkannya dalam ekspresi para menteri yang terlibat dan dalam posisi Gereja Katolik di Meksiko, tidak ada pelanggaran prinsip pemisahan antara Gereja dan Negara.”
Majalah mingguan Katolik Desde a fe juga mengkritik keputusan pengadilan tersebut. Kedua kardinal itu menyuarakan “poin-poin perbaikan sosial yang harus diperhitungkan ketika umat beriman memutuskan suara mereka, dalam pelaksanaan penuh kebebasan berekspresi dan pelaksanaan sipil yang menjadi hak mereka.
“Gereja Katolik menghormati disposisi kekuatan sipil, karena ini ada dengan tujuan menjaga ketertiban dan mendapatkan kebaikan bersama; Namun, pada kesempatan ini, tidak sesuai dengan kriteria yang dituangkan dalam kalimatnya oleh TEPJF,” lanjutnya.
Putusan ini nampaknya sebagai dampak dari kenyataan bahwa Gereja di Meksiko sering bentrok dengan Presiden Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dan partai kirinya, Morena. Tahun lalu, para pejabat Gereja mengkritik “para legislator federal dari partai dalam pemerintahan” karena “mereka telah bertahan dalam mempromosikan agenda yang bermuatan ideologis.” Beberapa uskup meminta para pemilih untuk mempertimbangkan nilai-nilai tradisional keluarga, masalah kehidupan dan ideologi gender saat memberikan suara.
Menurut TEPJF, ini melanggar prinsip-prinsip kesetaraan, sekularisme dan pemisahan Gereja-Negara. Editorial di Desde la Fe berpendapat bahwa “adalah tugas Gereja untuk membawa Injil kepada semua orang.”
“Dalam misi suci ini, setiap orang didesak untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik, termasuk semua penguasa dan politisi, tanpa membuat perbedaan berdasarkan warna partai,” katanya.
