VATIKAN, Pena Katolik – Saat merayakan Hari Migran dan Pengungsi Sedunia pada hari Minggu, 26 September 2021, Paus Fransiskus memohon kepada dunia “untuk tidak menutup pintu harapan.” Ia mengatakan, penting untuk berjalan bersama, tanpa prasangka dan tanpa rasa takut, menempatkan diri di sebelah mereka yang paling rentan: migran, pengungsi, orang terlantar, korban perdagangan dan terlantar.
Perkataan Paus Fransiskus ini muncul empat hari setelah bertemu dengan sekelompok pengungsi Afghanistan di Vatikan. Beberapa di antara pengungsi ini telah menerima bantuan dari Vatikan ketika mereka mencoba melarikan diri dari negara mereka pada bulan Agustus.
“Kita dipanggil untuk membangun dunia yang semakin inklusif yang tidak mengecualikan siapa pun,” desak Paus Fransiskus. Seruan ini ia sampaikan dan mendorong agar negara-negara Kristen rela menerima para pengungsi dari negeri Afghanistan ini di tengah penolakan negara-negara Islam untuk menerima pengungsi dari Afghanistan.
Paus Fransiskus mengundang mereka yang hadir untuk meluangkan waktu merenungkan sebuah monumen bernama “Angels Unaware” yang dipasang di Lapangan Santo Petrus pada tahun 2019. Dibuat oleh seniman Kanada Timothy Schmalz. Karya itu adalah patung yang menggambarkan 140 migran dan pengungsi, termasuk Keluarga Kudus.
Paus Fransiskus mendesak umat beriman yang telah berkumpul untuk janji mingguan ini untuk merenungkan “perahu dengan para migran, dan untuk berlama-lama menatap orang-orang itu dan untuk memahami dalam pandangan itu harapan yang dimiliki setiap migran hari ini untuk mulai hidup kembali.”
“Jangan tutup pintu harapan mereka,” tegas Paus Fransiskus.
Diplomat tertinggi Vatikan, Kardinal Pietro Parolin dari Italia, mengatakan kepada Sidang ke-76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Sabtu, 25 September 2021, bahwa, “Masyarakat kita saat ini adalah teater dari banyak ketidakadilan di mana manusia dianiaya, dieksploitasi, diabaikan, dibunuh, atau dibiarkan merana di darurat kemanusiaan,” ujar Kardinal Parolin.
Situasi di mana para pengungsi, migran dan orang-orang yang terlantar secara internal semakin ditinggalkan atau bahkan dibiarkan tenggelam, tidak diinginkan dan tidak dapat menemukan rumah baru untuk membesarkan keluarga mereka dalam martabat, perdamaian, dan keamanan. Kardinal Parolin mengatakan bahwa orang-orang dari semua latar belakang agama, adat, ras dan etnis mengalami kekerasan dan penindasan, atau direduksi menjadi warga negara kelas dua.
Misalnya, setidaknya lima migran meninggal minggu ini setelah dideportasi dari Uni Eropa oleh pasukan perbatasan Polandia, dekat perbatasan dengan Belarus, di mana pria dan wanita terdampar di hutan, bertahan dari suhu malam yang membekukan dengan sedikit atau tanpa dukungan material.
Anggota UE Polandia, Latvia dan Lithuania masing-masing telah menyatakan keadaan darurat di tengah gelombang ribuan orang yang mencoba melintasi perbatasan mereka dari Belarus, dengan Uni Eropa menuduh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko menggunakan migran sebagai senjata, meninggalkan mereka di perbatasan. Polandia telah melarang pekerja bantuan dan jurnalis dari zona perbatasannya.
Kebuntuan telah berlangsung selama lebih dari 40 hari, di tengah para pengungsi yang datang dari Irak, Afghanistan, dan negara-negara lain dengan akses terbatas atau tanpa akses ke air minum dan makanan, bantuan medis, fasilitas sanitasi, dan tempat tinggal.
Di Chili, sekitar 3.000 orang dengan kekerasan menyerang kamp pengungsi sementara yang didirikan oleh para migran Venezuela yang melarikan diri dari rezim Nicolas Maduro. Selama beberapa tahun sekarang, krisis di Venezuela telah dicap oleh PBB sebagai yang terburuk di dunia tanpa menjadi zona perang, dan ada lebih banyak orang yang melarikan diri dari negara Amerika Latin ini daripada pengungsi dan pengungsi internal di Suriah, yang telah termakan oleh konflik selama hampir satu dekade.
Pada hari Minggu, jaksa Chili membuka penyelidikan atas serangan kekerasan terhadap migran Venezuela yang tidak berdokumen, yang barang-barangnya dibakar pada hari Sabtu di kota utara Iquique.
Demonstrasi itu menyatukan ribuan orang yang membawa bendera Chili dan tanda-tanda dengan slogan anti-migran. Di tengah teriakan xenofobia, pengunjuk rasa paling radikal membakar barang-barang milik para migran yang berkemah di jalan-jalan kota ini di wilayah Tarapacá, sekitar 1.100 mil di utara Santiago. Protes itu terjadi sehari setelah penggusuran lapangan umum yang penuh dengan keluarga migran dengan anak-anak.
Menteri Dalam Negeri Chili Rodrigo Delgado menyatakan ketidaksetujuannya dengan protes kekerasan tersebut. Namun, katanya, “Kami akan melanjutkan penggusuran di semua ruang publik yang diperlukan” dan juga “dengan rencana pengusiran” migran tidak berdokumen.
Ratusan ribu migran, kebanyakan dari Venezuela dan Haiti, menghadapi deportasi kecuali pemerintah Sebastian Piñera mengubah undang-undang imigrasi saat ini, yang mulai berlaku pada 20 April. Undang-undang itu hanya mengizinkan mereka yang memasuki negara itu melalui titik penyeberangan resmi sebelum 18 Maret 2020, untuk mengubah status keimigrasian mereka. Mereka yang masuk secara rahasia melalui penyeberangan yang tidak sah memiliki waktu 180 hari untuk meninggalkan negara itu tanpa hukuman. Chili memiliki perbatasannya yang ditutup untuk orang asing selama sebagian besar tahun 2020, karena pandemi COVID-19.
