“Umat Katolik memilih calon kepala daerah yang berjiwa Pancasilais artinya mereka memiliki wawasan kebangsaan yang memadai, menerima pluralisme, berlaku adil terhadap semua agama, suku, dan golongan. Disamping itu, para calon kepala daerah itu mempunyai keberanian untuk melawan berbagai bentuk ekstrimisme, premanisme, dan intoleransi yang sering membuat kehidupan masyarakat semakin berat.”
Itulah salah satu dari tujuh poin Seruan Moral Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) KWI yang berjudul “Mewujudkan Pilkada yang Bermartabat dan Sehat” dan ditandatangani di Jakarta, 4 Desember 2020, oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Kerawam KWI masing-masing Mgr Vincensius Sensi Potokota dan Pastor Paulus Christian Siswantoko Pr.
Poin lain seruan itu menyangkut pilihan berdasarkan hati nurani, protokol kesehatan, dan penolakan permainan politik kotor. Selain itu Komisi Kerawam KWI minta agar para calon kepala daerah mengedepankan budaya berpolitik yang bermartabat, para penyelenggara menegakkan kode etik penyelenggaraan dan pengawasan, dan masyarakat menciptakan suasana damai dan aman.
Komisi Kerawam KWI menyampaikan beberapa hal itu dalam rangka Pesta Demokrasi atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 yang akan diselenggarakan 9 Desember 2020 di 270 tempat, meliputi 9 provinsi, 34 kota, dan 224 kabupaten.
Mereka meminta agar umat Katolik sebagai pemilih “menggunakan hak politiknya secara benar, bijak, dan cerdas” dan “memahami tata cara pemungutan suara di tengah pandemi Covid-19, mengenal calon kepala daerah yang akan dipilih, dan menentukan pilihan berdasarkan hati nurani.”
Khusus dalam masa pandemi ini, mereka berharap umat Katolik “mematuhi Protokol Kesehatan, lebih-lebih saat memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Memakai masker yang benar, menjaga jarak aman saat bertemu dengan orang lain, dan rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir atau dengan hand sanitizer.”
Umat Katolik, lanjut mereka “hendaknya menolak segala bentuk permainan politik kotor seperti politisasi SARA dan bantuan sosial, politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, dan ajakan untuk melakukan tindak kekerasan, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur demokrasi.”
Komisi Kerawam KWI meminta agar para calon kepala daerah “mengedepankan budaya berpolitik yang bermartabat dengan berkompetisi berdasarkan kapasitas dan program kerja yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di daerahnya serta memberi contoh yang baik dalam menaati Protokol Kesehatan.”
Penyelenggara dan pengawas, lanjut seruan moral itu, diharapkan “menggunakan alat pelindung diri (APD) yang memadai sesuai Protokol Kesehatan, memegang teguh undang-undang dan peraturan yang berlaku, menegakkan kode etik penyelenggaraan dan pengawasan, profesional, netral, serta adil.”
Sementara itu mereka berhara agar masyarakat umumnya, khususnya umat Katolik, “turut menciptakan suasana damai dan aman, serta memastikan bahwa pilkada benar-benar berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan sehat sampai tahapan pilkada selesai.”(PEN@ Katolik/pcp/aop)
