Dana yang diurus Sekretariat Negara Vatikan akan segera dikelola oleh Administrasi Warisan Takhta Apostolik (APSA) dan dikendalikan oleh Sekretariat Ekonomi. Langkah itu dijelaskan oleh Direktur Kantor Pers Takhta Suci, Matteo Bruni, yang menyatakan bahwa Rabu 4 November 2020, Paus Fransiskus memimpin pertemuan yang dihadiri Sekretaris Negara Kardinal Pietro Parolin, Pengganti Sekretariat Negara Uskup Agung Edgar Peña Parra, Sekretaris Jenderal Pemerintahan Negara Kota Vatikan Uskup Fernando Vergez, Presiden APSA Uskup Nunzio Galantino, dan Prefek Sekretariat Ekonomi Pastor Juan Antonio Guerrero. Tujuan pertemuan itu adalah mendorong implementasi permintaan Paus Fransiskus dalam surat yang ditujukan kepada Sekretaris Negara 25 Agustus tentang pengalihan pengelolaan administrasi dana Sekretariat Negara ke APSA dengan kontrolan oleh Sekretariat Ekonomi.
“Dalam pertemuan yang sama, Paus membentuk ‘Komisi transfer dan kontrol’, yang akan segera mulai beroperasi, guna menyelesaikan, dalam tiga bulan ke depan, ketentuan-ketentuan surat kepada Sekretaris Negara itu,” kata Bruni. Komisi ini terdiri dari Pengganti Sekretariat Negara, Presiden APSA, dan Prefek Sekretariat Ekonomi.
Surat berisi perintah pemindahan yang ditujukan kepada Kardinal Parolin Agustus lalu itu juga dibagikan. “Sebagai bagian dari reformasi Kuria, saya telah merenungkan dan berdoa memohon kesempatan memberikan dorongan yang akan memungkinkan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan keuangan yang lebih baik, dan terus dalam garis manajemen yang sesuai keinginan semua, yang lebih evangelis,” bunyi surat itu. Paus mengatakan “yang paling penting” adalah misi setiap entitas ekonomi dan keuangan didefinisikan dengan jelas “guna hindari tumpang tindih, fragmentasi atau duplikasi yang tidak perlu dan berbahaya.”
Tanpa bayangan keraguan, jelas surat itu, “Sekretariat Negara adalah Dikasteri yang paling dekat dan langsung mendukung kegiatan” Paus “dalam misinya, dan menggambarkan titik acuan penting dalam kehidupan Kuria dan Dikasteri-Dikasteri yang merupakan bagiannya. Tapi, tampaknya tidak perlu atau tidak tepat kalau Sekretariat Negara harus menjalankan semua fungsi yang sudah ditugaskan pada Dikasteri-Dikasteri lain. Oleh karena itu, yang lebih disukai adalah prinsip subsidiaritas diterapkan juga di bidang ekonomi dan masalah-masalah keuangan, tanpa mengurangi peran khusus Sekretariat Negara dan tugas yang sangat perlu dilakukannya.”
Sehubungan dengan hal ini, Paus mengarahkan agar Sekretariat Negara “memindahkan pengelolaan dan administrasi semua dana keuangan dan aset real estat ke APSA, yang bagaimanapun juga akan mempertahankan tujuannya saat ini.” Perhatian khusus, lanjut surat itu, “harus diberikan pada investasi yang dilakukan di London dan dana Centurion, dan kita harus secepat mungkin keluar dari situ, atau setidaknya, mengatur sedemikian rupa agar semua risiko reputasi hilang.”
Lebih lanjut, Paus menetapkan, “semua dana yang sejauh ini telah dikelola oleh Sekretariat Negara akan dimasukkan dalam anggaran konsolidasi Takhta Suci” dan dalam masalah ekonomi dan keuangan Sekretariat Negara akan beroperasi “melalui anggaran yang disetujui melalui mekanisme biasa, dengan prosedur yang diisyaratkan dari tiap Dikasteri, kecuali untuk hal-hal yang harus dirahasiakan yang disetujui Komisi yang ditunjuk untuk tujuan ini.”
Kontrol dan pengawasan atas semua entitas Kuria Romawi adalah tanggung jawab Sekretariat Ekonomi. Sekretariat Negara, dalam hal pengawasan ekonomi dan keuangan, “tidak akan bertanggung jawab untuk pengawasan dan kontrol setiap Entitas Takhta Suci, atau hal-hal yang berhubungan dengannya.” Mengingat bahwa “Sekretariat Negara tidak perlu mengurus atau mengelola aset, akan tepat baginya untuk mendefinisikan ulang tugas administratifnya, atau menilai perlunya keberadaannya.”(PEN@ Katolik/paul c pati berdasarkan Vatican News)
