Pen@ Katolik

Konferensi Waligereja Filipina bantah klaim ikut campur urusan negara

Uskup Kalookan Mgr Pablo Virgilio David. CBCPNEWS
Uskup Kalookan Mgr Pablo Virgilio David. CBCPNEWS

Para uskup Katolik Filipina pada hari Senin, 20 Juli 2020, membantah klaim ikut campur urusan negara atau menekan pengadilan tinggi untuk memutuskan melawan undang-undang anti-terorisme yang kontroversial.

Uskup Kalookan Mgr Poo Virgilio David, penjabat ketua hierarki para uskup, mengatakan bahwa gereja tidak ikut campur dalam politik, tetapi berbicara kalau kebaikan bersama terancam. “Kami tidak memiliki pengaruh politik atas peradilan negara, kami juga tidak ikut campur dalam pekerjaan pemerintah,” kata Mgr David. “Satu-satunya pengaruh kami adalah pada hati nurani, karena tugas kami membentuk hati nurani, dan untuk ini kami bertanggung jawab kepada Tuhan,” tegas uskup itu.

Kepala Penasihat Hukum Presiden Salvador Panelo pada hari Minggu, 19 Juli, menuduh Konferensi Waligereja Katolik Filipina menekan Mahkamah Agung untuk memilih menentang undang-undang anti-teror. Dia bereaksi terhadap surat gembala CBCP yang dikeluarkan akhir pekan lalu yang mencela “pola intimidasi” pemerintahan Duterte. Panelo mengatakan surat CBCP itu “tampaknya telah melanggar” ketentuan konstitusional tentang pemisahan Gereja dan Negara.

Uskup David menekankan bahwa Konferensi Waligereja Filipina menghormati Mahkamah Agung, yang seharusnya berfungsi secara bebas dari cabang-cabang pemerintah lainnya, “jika kita ingin terus berfungsi sebagai demokrasi.” Uskup itu menegaskan, “Yang kami harapkan dan doakan adalah agar pihak legislatif dan judikatif tetap benar-benar independen, dan terus berfungsi sebagaimana diatur oleh Konstitusi kami.”

Administrator Keuskupan Agung Manila Uskup Broderick Pabillo menantang Malacañang untuk menuntut mereka jika mereka memang melanggar hukum. “Aku tantang mereka! Mereka bisa menuntut kami jika kami benar-benar melanggar (Konstitusi),” kata Mgr Pabillo dalam konferensi pers online. Uskup itu membantah bahwa para uskup ikut campur urusan politik, tetapi berbicara untuk mendukung keadilan sosial yang merupakan ajaran Gereja. “Tepatnya, kami melakukan itu untuk membangkitkan kesadaran masyarakat,” kata Uskup Pabillo.(PEN@ Katolik/pcp berdasarkan CBCPNews)