Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Katolik Eusabius Binsasi menegaskan dua tekad yang ingin diperjuangkannya selama mendapat kepercayaan menjadi Dirjen Bimas Katolik adalah agar umat Katolik semakin baik dan agar terjalin dialog antarumat Katolik serta dialog dengan pihak non-Katolik, sehingga selalu tercipta kehidupan harmonis walaupun dalam perbedaan.
“Saya bertekad untuk menjadikan orang Katolik semakin baik dan untuk mengembangkan dialog sehingga tercipta kedamaian di tengah masyarakat,’’ kata Eusabius Binsasi menjawab pertanyaan PEN@ Katolik mengenai program yang akan dilakukan putera kelahiran Timor, NTT, itu.
Berbicara dengan media ini di sela-sela kegiatan diskusi bertajuk politik di Jakarta belum lama ini, Eusabius mengatakan bahwa untuk menjadikan umat Katolik yang lebih baik dia akan terus melakukan sosialisasi PP No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. “Tujuannya agar umat Katolik lebih paham bahwa ada peluang bagi pihak swasta untuk mendirikan sekolah berbasis keagamaan,” kata pria Timor yang pernah mempersiapkan diri untuk menjadi imam itu.
Mantan guru agama yang menjadi Kepala Kanwil Kemenang NTT itu menegaskan bahwa pihak Gereja juga bisa mendirikan sekolah keagamaan dan pemerintah melalui Bimas Katolik dari Kementerian Agama RI akan memberikan izin operasional. “Sesuai kewajiban pemerintah, Bimas Katolik akan membantu sekolah-sekolah itu untuk dibuka dan diberikan ruang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.”
Hingga saat ini, ungkap Eusabius yang dilantik menjadi Dirjen Bimas Katolik oleh Menteri Agama RI Suryadharma Ali tanggal 10 April 2014, telah didirikan 25 SMAK (Sekolah Menengah Agama Katolik) dan 23 Perguruan Tinggi Agama Katolik yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah lembaga itu terbanyak di Papua dan NTT. Di Papua terdapat 6 SMAK dan 3 Sekolah Tinggi Pastoral setingkat PT.
Setelah lembaga pendidikan itu dibuka, lanjut anak seorang guru itu, ia mendapat respons sangat baik dari seluruh keuskupan di Indonesia. “Para uskup menilai bertambahnya jumlah lembaga pendidikan itu bisa mengatasi kekurangan guru agama Katolik yang ditengarai selama ini belum cukup di daerah-daerah tertentu,” kata Eusabius yang pernah belajar kemudian menjalani masa TOP sebagai pengajar di Seminari Menengah Lalian, Atambua.
Mengenai dialog umat Katolik, mantan frater dari Seminari Tinggi Santo Petrus Ritapiret Maumere, Flores, itu mengatakan dalam pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kala ada hal-hal yang berhubungan dengan agama Katolik perlu diperkenalkan ke pihak pemerintah. Demikian juga pemerintahan sekarang harus dibawa masuk ke dalam Gereja Katolik. “Artinya pemerintah perlu diperkenalkan mengenai Gereja Katolik demikian sebaliknya. Tujuannya agar pemerintah mengenal secara fisik gereja dan biara Katolik.”
Oleh karena itu, jelas Eusabius yang pernah studi filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, program yang dilaksanakan sekarang adalah registrasi gedung-gedung gereja dan rumah-rumah biara “supaya pemerintah tahu bahwa dalam Gereja Katolik ada gereja dan ada rumah biara.”
Menjawab pertanyaan tentang hubungan kerja sama antara Pemerintah dan Gereja, Eusabius menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan bagi peningkatan kehidupan keagamaan dan rumah ibadah, dan berhubungan dengan pendidikan agama, “Bimas Katolik telah bekerja sama dengan KWI dan Diknas untuk menata Kurikulum Nasional untuk peningkatan profesionalitas guru, lewat pelatihan-pelatihan guna menjawab tantangan dunia pendidikan saat ini.” (Konradus R Mangu)
Keterangan Foto: Dirjen Bimas Katolik bersama istrinya
