Isu perubahan iklim sangat terkait dengan keadilan sosial dan perang melawan kemiskinan, jadi kita perlu mendefinisikan kembali pengertian tentang “pertumbuhan” dan “kemajuan” untuk mencapai gaya hidup yang menghormati lingkungan dan mampu menjamin hak-hak dari orang yang sangat miskin.
Inilah yang diungkapkan oleh para kardinal, patriark dan uskup dari Afrika, Amerika, Asia, Eropa dan Oceania dalam seruan bersama mereka kepada peserta “COP21”, Konferensi tentang Perubahan Iklim ke-21 yang akan diselenggarakan di Paris dari 30 November hingga 11 Desember 2015.
Seruan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Berita Tahta Suci, Kota Vatikan, 26 Oktober 2015. Prakarsa pembuatan seruan itu berasal dari Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian yang terinspirasi oleh Ensiklik Bapa Suci, Laudato Si’.
Tampil dalam konferensi pers adalah Uskup Agung Bombay, India, dan presiden FABC (Asia) Kardinal Oswald Gracias, Uskup Agung Bogota, Kolombia, dan presiden CELAM (Amerika Latin) Kardinal Ruben Salazar Gomez, Uskup Agung Port Moresby, Papua Nugini, dan presiden Federasi Konferensi-Konferensi Waligereja Oceania (FCBCO) Mgr John Ribat dan Uskup Mechelen-Brussels dan wakil presiden pertama dari Komisi Konferensi-Konferensi Waligereja dari Umat Eropa (COMECE) Mgr Jean Kockerols. Juga hadir utusan khusus, Profesor Jean-Pascal van Ypersele de Strihou dari Universitas Katolik Leuven, Belgia, yang pernah jadi wakil presiden Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).
Dalam dokumen itu, para pemimpin agama dari 5 benua itu mengusulkan 10 poin yang perlu dihormati agar penghargaan terhadap lingkungan hidup disatukan dengan perlunya kondisi hidup yang layak bagi masyarakat miskin.
Dari 10 poin seruan itu, para pemimpin Gereja berharap, antara lain, agar peserta bukan hanya mengingat dimensi teknis tetapi terutama dimensi etika dan moral dari perubahan iklim. Peserta pun diharapkan menerima bahwa iklim dan atmosfer adalah kebaikan bersama global yang menjadi milik dan berarti bagi semua orang.
Mereka juga meminta peserta konferensi untuk mengadopsi perjanjian global yang adil, transformasional dan mengikat secara hukum berdasarkan visi dunia kita yang mengakui perlunya hidup rukun dengan alam, dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi semua, termasuk masyarakat adat, perempuan, kaum muda dan pekerja.
Juga diminta untuk benar-benar membatasi peningkatan temperatur global serta menetapkan tujuan untuk decarbonisation selengkapnya menjelang pertengahan abad, guna melindungi masyarakat di garis depan yang menderita dampak perubahan iklim, seperti mereka yang hidup di Kepulauan Pasifik dan di wilayah-wilayah pesisir.
Peserta juga diminta memastikan inklusi dan partisipasi masyarakat termiskin, yang paling rentan dan yang menjadi korban di semua tingkat proses pengambilan keputusan. (VIS/Agenzia Fides)
