Anggota Wanita Katolik RI (WKRI), calon legislatif (caleg) perempuan, mahasiswi, dan perempuan yang berjualan di pasar Merauke menyatu selama tiga hari di ruang pertemuan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAMe) di Merauke.
Sebanyak 20 perempuan itu berlatih dalam pelatihan dengan fokus “Perempuan semakin cerdas, tangguh dan berkontribusi membangun Tanah Papua,” yang dilaksanakan oleh eL-AdPPer (Lembaga Advokasi Peduli Perempuan) bentukan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian KAMe, 27-29 Januari 2014.
Maksud kegiatan itu adalah membantu perempuan di KAMe “untuk menyadari bahwa keunggulan mereka patut diperhitungkan,” kata Ketua eL-AdPPer, Beatrix Mihiwag Gebze. Kegiatan itu didukung oleh UNDEF (The United Nations Democracy Fund), Yayasan SATUNAMA Yogyakarta, SKP-KAMe, serta Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Yaleka-Maro Merauke.
Berbagai isu demokrasi patut dirasakan oleh kaum perempuan di Merauke, jelas Beatrix seraya menjelaskan tiga hal penting yang membuat perempuan Papua terbelenggu yaitu budaya patriarki, adat, dan beban ganda, yang katanya bisa teratasi jika ada pendidikan. “Kaum lelaki diharapkan memberikan perhatian khusus untuk hal ini,” kata Betrix kepada PEN@Indonesia.
Ketua DPD WKRI Merauke Ancelina Tepu Kambun bukan hanya membenarkan bahwa isu demokrasi dalam gender juga didiskusikan dalam pelatihan itu tapi bahwa isu demokrasi mulai muncul saat lelaki tak memberikan kesempatan kepada perempuan. “Dunia berubah dan perempuan sudah diberikan hak berdemokrasi, tapi masih ada warga tetap berprinsip dan bersekukuh bahwa patriarki, adat dan beban ganda melekat pada perempuan,” katanya.
Padahal, perempuan sudah diberikan ruang demokrasi yang lebih di lingkungan serta paroki. “Kehidupan menggereja sudah mencerminkan demokrasi,” kata Ancelina yang melihat masalah terletak pada mereka yang melulu berpikir bahwa demokrasi itu hanya terkait dengan menjadi calon legislatif.
Pelaksana Tugas Harian SKP-KAMe, Mauris Harry Woersoek berpendapat, pendidikan perempuan dalam lingkungan keluarga, lembaga sekolah, dan masyarakat merupakan hal paling penting. “Untuk mencapai demokrasi yang baik, perempuan harus berpikir positif, memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.”
Maka, dia sepakat menghilangkan ciri-ciri perempuan Papua yang putus asa, misalnya ketidaksiapan, rasa minder, tidak berani tampil, lemah dalam ekonomi dan tidak bersekolah dengan mengajak perempuan Papua untuk bersekolah. “Tidak ada kata terlambat untuk bersekolah!” tegasnya.
Menyadari bahwa manusia lahir lewat rahim perempuan, Vikjen KAMe Pastor Apolinaris Miller Senduk MSC menegaskan bahwa “kekuatan dimulai dari perempuan.” Selain berterima kasih atas rahmat Allah itu, imam itu meminta agar dikumandangkan dalam budaya lokal Papua bahwa “perempuan juga punya potensi lebih.” Gereja Katolik, lanjut imam itu, juga aktif mendorong WKRI, Pemuda Katolik, PMKRI, dan ISKA untuk berperan penuh dalam mendidik perempuan agar bisa berdemokrasi juga.
Pastor Apolinaris menyesalkan bahwa perempuan tak diberikan ruang untuk bersaing dengan lelaki, perempuan caleg hanya untuk mendulang suara partai saja. “Herannya, di Indonesia perempuan tak diberikan ruang berpolitik. Demokrasi selalu berkonotasi politik untuk lelaki. Padahal, demokrasi juga membutuhkan peran masyarakat salah satunya kaum perempuan,” kata imam itu seraya berharap agar perempuan dibiarkan bersaing dan “jangan membungkam mereka.”
Di akhir pertemuan, peserta diajak berlatih menulis berbagai hal termasuk melaporkan berbagai kegiatan untuk Buletin SORAK (Suara Orang Kampung). Buletin bulanan milik SKP-KAMe dengan 12 halaman itu berisi jurnalisme warga agar perempuan juga mendapat hak publik. (Agapitus Batbual)***
