Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PMKRI akan berlangsung di Surabaya bulan November 2013. Peserta rembuk atau refleksi bersama cabang-cabang PMKRI di wilayah Sumatera berharap agar kedua belah pihak yang menyatakan diri sebagai Pengurus Pusat (PP) PMKRI terbuka, mengupayakan, dan memperjuangkan seluruh hal yang mendorong terwujudnya rekonsiliasi.
“Kedua PP PMKRI harus menjunjung tinggi rekonsiliasi damai di atas kepentingan pribadi dan kelompok untuk mewujudkan kepemimpinan PMKRI yang satu dan konstitusional. Sungguh diharapkan bahwa MPA di Surabaya menjadi momentum persatuan PP PMKRI dan mengajak seluruh cabang untuk mengambil perannya,” kata peserta.
Semua ketua presidium dan perwakilan dari PMKRI Cabang Lampung, Bengkulu, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan Padang terdorong mengadakan refleksi atau rembuk bersama setelah melihat kondisi PMKRI saat ini yang menjadi akibat dari kondisi internal tahun 2006.
Dalam rembuk yang digelar di Aula Paroki Santo Yohanes, Bengkulu, sejak 23 hingga 25 Oktober 2013, para kader berupaya melihat kebutuhan kekinian.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Bandalampung Lintong Simbolon bersama para ketua presidium lain di wilayah Sumatera bersama menghimbau cabang-cabang seluruh Indonesia untuk terlibat aktif dalam mewujudkan kepemimpinan PMKRI yang satu dan konstitusional.
“Memperjuangkan dan mewujudkan kepemimpinan PMKRI yang satu dan konstitusional harus menjadi agenda dalam sebuah rekonsiliasi damai pada MPA di Surabaya November ini,” kata Lintong Simbolon.
Para kader yang hadir memiliki keyakinan yang sama akan kemampuan menyelesaikan konflik “bilamana seluruh cabang mengambil inisiatif bersama sebagai motor penggerak perubahan.”
Selama rembuk, peserta menghasilkan beberapa poin perhatian bersama yakni, standar pembinaan dan pola kaderisasi yang tidak merata, disharmoni hubungan antarcabang, perbedaan cara pandang terhadap dasar-dasar organisasi, dan rendahnya perhatian PP terhadap perkembangan cabang.
Mereka juga merasakan lemahnya internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai serta sinergitas gerakan menyangkut isu sosial, dan krisis kepercayaan hirarki dan pihak terkait terhadap PMKRI. “Yang paling mendasar adalah semakin lemahnya fungsi kontrol sosial PMKRI akibat rendahnya kualitas dan kuantitas kader,” tegas mereka.***
