Sekretaris Eksekutif Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (Kerawam KWI) mengajak seluruh komponen masyarakat khususnya Pemuda Katolik, juga wadah Katolik sejenisnya, untuk melakukan pengawalan terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 yang akan dilaksanakan di sejumlah wilayah di Indonesia, “agar dari proses Pilkada memunculkan pemimpin daerah yang baik yang nanti membawa kebaikan, khususnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.”
Pastor Guido Suprapto Pr berbicara dalam pembukaan diskusi bertema “Pilkada 2017: Tantangan dan Problematikanya” yang berlangsung di gedung KWI Cut Meutia, Jakarta, 21 Juni 2016. Diskusi itu dilakukan oleh Pemuda Katolik bekerja sama dengan PMKRI, FMKI, WKRI dan sejumlah organisasi Katolik lain. Sejumlah narasumber hadir dalam seminar yang dihadiri sekitar 300 peserta itu.
“Kawallah proses Pilkada mulai dari semakin terbukanya peluang untuk memilih, didukung fasilitas memadai, terjaminnya proses Pilkada yang LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia) serta bersiaplah mengantisipasi potensi ancaman Pilkada 2017,” kata Pastor Guido Suprapto
Meskipun demokrasi dimaknai sebagai kegembiraan bersama, jelas imam itu, tak jarang terjadi persaingan antarcalon yang bisa menimbulkan potensi kekerasan. Namun, lanjut imam itu, “Semua orang mengharapkan Pilkada yang aman, damai dan tenang.”
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nelson Simanjuntak menjelaskan, Pilkada 2017 akan memilih 7 gubernur dan wakil gubernur, 18 walikota dan wakil, 76 bupati dan wakil di seluruh wilayah Indonesia. “Proses pemilihan yang demokratis apabila pelaksanaannya berdasarkan undang-undang, tepat waktu dalam penyelenggaraan, pengumuman dan perhitungan, serta tidak terjadi salah perhitungan,” katanya.
Ia mengakui bahwa partisipasi pemilih semakin rendah karena calon yang maju cenderung tidak memenuhi keinginan masyarakat dan faktor lainnya. Maka dia berharap agar KPU dan Bawaslu melaksanakan tugasnya dengan baik.
Anggota DPR RI Komisi II Arteria Dahlan menilai, UU Pilkada memuat banyak hal yang sebelumnya luput dari perhatian DPR, misalnya praktek money politics, masa pencalonan hingga sosialisasi yang tidak cukup waktu serta Judicial Review UU yang dinilai keliru oleh hakim. “Karena itu, pelaksanaan Pilkada membutuhkan pengawalan dari masyarakat” katanya.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Fery Kurniawan membenarkan akan ada tantangan dalam Pilkada 2017. Menyadari bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pilkada menurun, dia berharap agar masyarakat diajak untuk mensukseskan Pilkada demi memilih pemimpin “yang akan membawa mereka hidup dalam kondisi baik dan tenang dalam berusaha.”
Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, UU Pilkada yang dibahas di DPR RI terkesan akan memangkas dan menjegal keinginan orang untuk menjadi pemimpin provinsi, kota dan kabupaten. “Buktinya dalam UU itu secara implicit mengajak orang yang mau jadi pemimpin mestinya masuk suatu partai politik,” katanya.
Dia mengamati DPR memberikan persyaratan sangat berat bagi calon independen, padahal di sisi lain fenomena Ahok (DKI Jakarta) memberi pembelajaran soal mahar ke partai politik “yang jumlahnya tidak sedikit,” kata Salang yang memprediksi bahwa dalam waktu dekat akan terjadi Judicial Review terhadap UU Pilkada yang sudah mengalami perubahan dan pembahasan penyempurnaan oleh DPR RI.
Ketua Umum PP Pemuda Katolik dr Karolin M Natasha mengatakan, memang revisi UU Pilkada masih menyisakan sejumlah persoalan dan “ini membutuhkan masukan dari masyarakat setelah dilakukan sosialisasi.” (Konrad R Mangu)
Keterangan foto: para narasumber (dari kanan) Sebastian Salang (Formappi), Fery Kurniawan (KPU), Ateria Dahlan (Komisi II DPR RI), Nelson Simanjuntak (Bawaslu), Ardy Susanto (moderator) dan Pastor Guido Suprapto Pr. Foto JPPN
