JAKARTA, Pena Katolik – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyerahkan sertifikat halal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) binaan Keuskupan Agung Jakarta (KAJ). Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan UMK penerima sertifikat, didampingi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal serta pengurus Komunitas Sentra Bimbingan Usaha Kecil (SABUK) KAJ).
Kegiatan ini merupakan fasilitasi Kemenko Perekonomian kepada 40 pegiat UMK binaan SABUK KAJ, dan dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian perayaan Natal Kemenko Perekonomian di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Sabtu 10 Januari 2026.
Dalam sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas peran aktif BPJPH dalam meningkatkan layanan sertifikasi halal bagi UMK, sekaligus kiprah Kepala BPJPH dalam diplomasi internasional.
“Sejak Kepala BPJPH dipegang oleh Bapak Ahmad Haikal Hasan, seluruh perundingan internasional terkait halal aman, termasuk yang paling sulit dengan Amerika Serikat,” ujar Airlangga.
Airlangga menambahkan, bahwa kehadiran Haikal di Amerika mendapat apresiasi pemerintah setempat, dan kini Indonesia bangga karena Haikal menjabat sebagai Ketua Standardisasi Halal Internasional. Airlangga juga menegaskan bahwa kerja sama BPJPH dengan SABUK KAJ berjalan baik, dengan target membantu penerbitan 3.000 sertifikat halal bagi pegiat UMK.
Senada dengan Menko Airlangga, Ahmad Haikal Hasan menegaskan komitmen BPJPH untuk terus mempermudah akses sertifikasi halal bagi UMK sebagai tulang punggung perekonomian bangsa.
“Halal sekarang sudah bermetamorfosis. Halal telah menjadi simbol kesehatan, kebersihan, dan kualitas. Karena itu halal adalah bagian dari pertumbuhan ekonomi. Negara tidak membatasi, justru memfasilitasi sertifikat halal gratis sebanyak 1.350.000 pada tahun ini, sebagai bentuk keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada pelaku usaha kecil agar dapat naik kelas,” ujar Haikal.
Ia menambahkan, BPJPH berkomitmen menghadirkan layanan sertifikasi halal yang inklusif, mudah diakses, dan memberi manfaat ekonomi nyata bagi UMK di seluruh Indonesia. Saat ini BPJPH telah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupa Balai dan Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal di sejumlah daerah untuk memperkuat layanan JPH secara nasional.
Penyerahan sertifikat halal ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendukung UMK binaan Gereja Katolik agar semakin berdaya saing, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun perekonomian bangsa yang inklusif dan berkelanjutan.
