MONACO, Pena Katolik — Pangeran Albert II menyatakan menolak menandatangani RUU yang akan melegalkan aborsi hingga usia kehamilan 12 minggu, sehingga aborsi tetap ilegal di negara kota itu. Pernyataan ini disampaikan Pangeran Albert pada 19 November 2025. Ia memahami betapa sensitifnya isu tersebut dan emosi yang dapat ditimbulkannya. Salah satu alasan penolakan adalah “posisi yang dimiliki agama Katolik di negara kita.”
Pada bulan Mei 2025, Dewan Nasional Monaco secara besar-besaran menyetujui RUU yang mengusulkan legalisasi aborsi selama trimester pertama kehamilan, penurunan usia remaja yang dapat melakukan aborsi tanpa persetujuan orang tua, serta perluasan batas aborsi dalam kasus kekerasan seksual. Namun nasib RUU itu bergantung pada persetujuan Pangeran Albert II, yang akhirnya memilih untuk tidak menandatanganinya.
Saat ini aborsi di Monaco hanya diizinkan dalam keadaan sangat terbatas: untuk melindungi nyawa ibu, pada kasus “cacat janin yang parah,” dan bila kehamilan merupakan akibat pemerkosaan. Sebelum 2009, aborsi sepenuhnya dilarang. Pada 2019, tindakan aborsi didekriminalisasi; sebelumnya perempuan yang melakukan aborsi dapat menghadapi hukuman hingga tiga tahun penjara, sementara penyedia layanan hingga lima tahun penjara.
Pangeran Albert menilai kombinasi legalitas terbatas dan undang-undang dekriminalisasi tersebut “menghormati siapa kita.”
Para pemimpin Gereja Katolik di Monaco menentang upaya perluasan legalisasi aborsi. Pada saat RUU pertama kali dibahas, Uskup Agung Dominique Marie David menyatakan bahwa melegalkan aborsi lebih luas akan berarti “Kerajaan Monaco tidak lagi mengakui dirinya dalam nilai-nilai sosial Katolik”. Ia menegaskan bahwa tanpa Katolik, identitas penuh negara kecil itu akan kehilangan bagian dari DNA-nya.
